Tiga bulan sudah para pejabat eselon II dan III dilantik Wali Kota Medan. Namun, belum terlihat kinerja yang maksimal dari para pejabat yang dilantik pada 18 Februari 2011 lalu. Karenanya, Wali Kota Medan diminta untuk melakukan evaluasi sesuai janji yang pernah diucapkannya beberapa waktu lalu.
Hal ini diungkapkan analis politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU) Rafdinal S Sos kepada wartawan Sumut Pos Ari sisworo, Rabu (18/5). Berikut petikan wawancaranya.
Apakah kinerja para kepala SKPD yang dilantik pada 18 Februari lalu itu sudah maksimal?
Skala prioritas kinerja, yang menentukan adalah Pemerintah Kota (Pemko) Medan dalam hal ini Wali Kota Medan Rahudman Harahap. Namun, dari perkembangan yang ada terlihat beberapa SKPD yang kemarin tepat menjabat tiga bulan belum menunjukkan hasil yang maksimal.
SKPD apa saja?
Kita ketahui Kepala Dinas Kebersihan Kota Medan Pardamean Siregar sempat diusir anggota DPRD Medan, dalam sebuah rapat yang digelar beberapa waktu lalu. Kemudian, program 1 April Medan bebas sampah juga belum terlihat hasilnya. Ini salah satu rujukan bagi wali kota untuk memberikan penilaian yang kemudian dilanjutkan dengan upaya evaluasi.
Selain Dinas Kebersihan, SKPD mana lagi yang patut diberi perhatian serius?
Dinas Perhubungan juga bisa menjadi salah satu nominasi. Kita lihat memang, perkembangan lalulintas di Medan belum menunjukkan perubahan yang signifikan. Kemacetan masih terus terjadi, dan beberapa kendala lainnya juga bisa teratasi. Untuk Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) juga bisa diberi perhatian terkait adanya dugaan korupsi itu.
Apa perlu dilakukan evaluasi?
Evaluasi dilakukan harus secara objektif. Evaluasi dilakukan berdasarkan target-target pencapaian yang telah ditentukan oleh wali kota dengan disinkronkan dari hasil yang terlihat saat ini. Kalau memang tidak ada perubahan atau peningkatan kinerja, harus ditegur. Kalau memang dianggap tidak mungkin kagi memberikan perbaikan ada baiknya diganti saja.
Bagaimana dengan janji evaluasi setelah tiga bulan yang disampaikan wali kota?
Pernyataan itu harus ditagih. Karena sebagai seorang pemimpin harus sesuai antara perkataan dengan perbuatan. Apalagi, dengan perkembangan yang ada banyak hal yang bisa menjadi masukkan bagi wali kota untuk melakukan evaluasi. Maka dari itu, kita sebagai masyarakat menagih janji itu.(*)
