MEDAN- Luasnya Indonesia secara wilayah dan kebebasan yang tercapai membuat berbagai daerah ingin memiliki peraturannya sendiri. Dengan kata lain banyak daerah yang ingin melakukan otonomi daerah.
Demikian disampaikan Ketua Umum Asosiasi Pemerintah Kabupaten se-Indonesia (APKASI) Ir H Isran Noor MSi saat menghadiri seminar yang mengangkat tema “APKASI Kawal Peningkatan Kualitas Otonomi Daerah”, Minggu (16/6) di Paramount Ball Room, Jalan. Putri Merak Jingga 2 D. Medan.
Bupati Kutai Timur itu mengatakan, dalam sebuah pemekaran daerah, yang diperhatikan bukan hanya kawasan apakah sesuai dengan peraturan. Tetapi, kemampuan fiskal atau keuangan juga menjadi faktor penting. Harus diingat, saat otonomi daerah, pusat hanya bertanggung jawab sebagian, dan sisanya daerah itu sendiri.
Sesuai dengan peraturan, paparnya kabupaten yang telah memiliki kawasan, minimal 5 kecamatan, jumlah penduduk yang sesuai, dan lainnya diberi kesempatan untuk memekarkan diri.
“Sesuai dengan UU No 32 dan 33 tentang Pemerintah Daerah. Sebuah daerah harus berkembang, membangun berbagai fasilitas dan lainnya. Tapi, bila tak siap, yang ada daerahnya semakin terpuruk,” sebutnya.
Dia menyatakan, bahwa saat ini yang paling penting adalah insfrastruktur. Ketersediaan infrastruktur juga akan menjamin kekuatan sebuah daerah untuk membangun.
Isran mengakui, saat ini otonomi daerah yang berlangsung di Indonesia belum ada yang sempurna. Terbukti, dari berbagai pemekaran yang ada, selalu menimbulkan konflik. Baik internal maupun secara nasional. “Memang belum ada yang sempurna. Namanya juga dunia. Belajar tanpa habis,” akunya.
Begitu pun, dirinya menyadari bahwa komitmen untuk otonomi daerah akan memperkaya demokrasi masyarakat. Karena dalam otonomi daerah, selalu berdasarkan pemilihan langsung. Atau dengan kata lain, daerah bertanggung jawab atas pilihan yang mereka pilih.
“Pilihannya berdasarkan konstitusi. Jadi, jangan kira tidak ada manfaat akan otonomi daerah ini,” lanjutnya.
Di tempat yang sama, Bupati Samosir Mangindar Simbolon mengatakan, otonomi daerah memungkinkan daerah dan masyarakatnya berkembang. Tapi dengan satu syarat, semua harus sepaham.
“Dengan kata lain, pemerintah dan masyarakat memiliki persepsi yang sama dalam pembangunan,” ujarnya.
Seperti diketahui, Kabupaten Samosir terpilih sebagai 5 besar dalam pemekaran terbaik se-Indonesia. Salah satu yang dilakukan untuk pertumbuhan ekonomi ini adalah persamaan misi dan visi. “Kita mau mengembangkan pariwisata di Samosir. Tepatnya pariwisata alam dan budaya. Nah, yang kita fokus untuk melakukan itu. Berbagai kegiatan yang kita lakukan adalah meningkatkan minat masyarakat untuk berkunjung. Dan terbukti, kita bisa meningkatkan perekonomian masyarakat,” lanjutnya. (ram)
