MEDAN,SUMUTPOS.CO – Sesuai rencana, pembukaan rekrutmen calon aparatur sipil negara (CASN) 2018 akan dibuka secara nasional hari ini, Rabu (19/9). Namun, masyarakat yang ingin mendaftar sebagai CASN di Pemerintahan Provinsi Sumatera Utara (Pemprovsu) harus bersabar. Pasalnya, hingga kini formasi untuk CASN di Pemprovsu belum turun dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen PANRB).
Badan Kepegawaian Negara (BKN) Regional VI Medan mengakui hal itu. Menurut Kepala BKN Regional VI Medan, English Nainggolan, Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Setdaprovsu baru saja mengirimkan kuota CASN 2018 ke Kemen PANRB. Disebutnya, kuota CASN 2018 yang baru dikirimkan BKD Setdaprovsu itu merupakan perbaikan soal klasifikasi pendidikan bagi calon pelamar. “Soal kuota itu sebenarnya Pemprovsu sudah mengusulkan, hanya saja minta revisi ke Jakarta (Kemen PANRB) mengenai kualifikasi. Begitupun dengan beberapa kabupaten/kota yang sudah terima (verifikasi kuota),” ujar English Nainggolan kepada Sumut Pos, Selasa (18/9).
Informasi yang ia peroleh, perbaikan yang diusulkan Pemprovsu tersebut seputar kualifikasi pendidikan bagi calon pelamar nantinya. Dan kemungkinan lebih lanjut akan menunggu hasil verifikasi dan persetujuan dari pemerintah pusat. “Misalnya kualifikasi (lulusan) S1 itu jurusan apa. Begitu juga untuk S2 dan seterusnya. Atau untuk yang cumlaude seperti apa. Jadi ya seperti itu mungkin pengajuan yang disampaikan,” katanya.
Menurut dia, hari ini masih sebatas pengumuman pembukaan CASN 2018. Setelah itu, tepatnya pada 26 September 2018 baru dilakukan tahapan pendaftaran secara online melalui website resmi sscn.bkn.go.id. “Supaya nanti masyarakat jernih melihatnya (formasi yang tersedia) satu persatu. Mau memilih di mana, menggunakan strategi dan harus ada persiapan. Jadi belum lagi pendaftaran. Penjelasan lebih lanjutnya saya pikir nanti akan disampaikan pusat,” katanya.
Kepala BKD Setdaprovsu, Kaiman Turnip yang kembali dikonfirmasi juga mengatakan, kalau usulan kuota CASN sudah sejak Maret 2018 mereka sampaikan ke pusat. “Jadi yang kemarin (Senin) kita usulkan itu untuk revisi kualifikasi pendidikan calon pelamar,” katanya.
Kualifikasi tersebut, kata dia, terdiri dari lulusan pendidikan sampai kepada lulusan berprestasi atau cumlaude. “Begitu juga untuk kaum disabilitas. Ini semua kan mesti kita jelaskan sebelum formasi ataupun kebutuhannya diumumkan,” ujarnya.
