Selama ini, kata Edy, penanganan bencana memang sudah melibatkan berbagai pihak terkait termasuk TNI/ Polri dan lainnya. Namun, pembagian tugas dan tanggung jawabnya belum jelas. Sehingga penanganan bencana belum terkoordinasi dengan baik padahal anggarannya tersedia. “Ke depan kita berharap hal tersebut tidak akan terjadi lagi,” ujarnya.
Untuk pembuatan SOP penanganan bencana, Edy meminta bantuan Kodam I/BB agar menyiapkan konsep, untuk selanjutnya dibahas bersama pihak terkait. Setelah itu, disosialisasikan dan dibuat pelatihannya. “Selain membuat SOP, Kodam I/BB juga saya minta untuk menyosialisasikan juga ke jajaran bawah. Serta pelatihan atau simulasi, mulai dari gladi posko hingga gladi lapangan,” ujarnya.
Sedangkan untuk Sispam Kota, Edy meminta bantuan Polda Sumut untuk membuat SOP-nya. Begitu juga dengan sosialisasi dan pelatihan atau simulasinya. Sehingga ketika ada bencana seperti banjir, kebakaran dan lainnya, atau gangguan keamanan seperti demonstrasi dan kerusuhan massal, dapat dilakukan penanganan secara cepat dan tepat.
“Bila perlu, polisi juga memeriksa setiap gedung yang ada di daerah ini, apakah sudah lengkap peralatan pemadam kebakarannya atau tidak. Dibuat pelatihan dan simulasinya. Tidak hanya di Kota Medan, Sispam ini juga diterapkan di seluruh kabupaten/kota yang ada di Sumut,” ujarnya.
Wakapolda Sumut Mardiaz Kusin menyambut baik keinginan gubernur. Pihaknya siap untuk membantu pembuatan SOP Sispam Kota. Namun, untuk mewujudkan hal itu membutuhkan pembahasan yang relatif panjang dan memakan waktu. “Selama ini yang ada baru sistem pengamanan objek vital, sedangkan untuk Sispam Kota memang belum ada. Sudah pernah ada rencana membuat Sispam Kota, tetapi membutuhkan pembahasan yang panjang dan lama. Karena harus menghitung jumlah orang, pergerakannya, juga luas wilayah,” ujarnya.
Sedangkan untuk penanganan bencana, menurut Mardiaz, seluruh Kapolres dan para perwira di daerah sudah memiliki kemampuan tentang penanggulangan bencana. “Seluruh kapolres sudah pernah dilatih tentang disaster management (penanggulangan bencana), karena itu yang perlu dilakukan sebenarnya hanya tinggal koordinasi saja,” ujarnya.
Kepala BPBD Sumut Riadil Akhir Lubis menyampaikan, hingga saat ini memang belum ada SOP tentang penanganan bencana. Namun, di setiap OPD sudah dibentuk tim reaksi cepat, yang siap turun begitu ada bencana.
Disampaikan juga, bahwa BPBD Sumut hingga saat ini belum memiliki dana siap pakai (on call) untuk tanggap darurat, yang siap digunakan seketika ada bencana. “Yang ada di BNPB, tapi itu pun butuh waktu paling cepat 3-4 hari, karena harus ada surat menyurat dan proses administrasi. Karena itu melalui pimpinan DPRD Sumut, kami mohon ke depan dapat dianggarkan,” ujarnya. (bbs/prn)
