Sebanyak 150 pedagang asongan tergabung dalam Asosiasi Pedagang Kereta Api (APKA) mendengarkan penjelasan dari Wakil Walikota, Ir Oki Doni Siregar di Jalan Sutomo Tebingtinggi, Selasa (20/1).
TEBINGTINGGI, SUMUTPOS.CO – Sebanyak 150 orang pedagang asongan yang tergabung dalam Asosiasi Pedagang Kereta Api (APKA), berunjuk rasa di depan Kantor Walikota Jalan Sutomo Kota Tebingtinggi, Selasa (20/1) sekira pukul 10.30 WIB. Mereka membawa berbagai spanduk bertuliskan Selamatkan Pedagang Kereta Api Dari Ketidak Pedulian DPRD, Pemko Tebingtinggi dan PT KAI.
Ketua aksi, Gerson Tambunan didampingi Syaiful dalam orasinya, menuntut Pemerintah Kota Tebingtinggi untuk merelokasi pedagang, meminta kompensasi dari PT KAI melalui CSR, dan komitmen dari Pemko terkait penanganan pedagang KAI.
Aksi yang berlangsung damai itu mendapat pengawalan ketat dari pihak kepolisian Polres Tebingtinggi sebanyak satu pleton.
Menindaklanjuti tuntutan pedagang kereta api, sebanyak delapan orang perwakilan pedagang diterima Wakil Walikota Tebingtinggi di ruangan kerjanya. Selanjutnya, Wakil Walikota Ir Oki Doni Siregar menemui ratusan pedagang.
“Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada pedagang KAI, yang tertib serta tidak anarkis dalam melakukan aksi,”kata Oki Doni lewat alat pengeras suara.
Sebanyak 150 pedagang asongan tergabung dalam Asosiasi Pedagang Kereta Api (APKA) mendengarkan penjelasan dari Wakil Walikota, Ir Oki Doni Siregar di Jalan Sutomo Tebingtinggi, Selasa (20/1).
Menurut Oki, Pemko Tebingtinggi tidak bisa mengurusi pedagang secara perorangan. Tetapi pihaknya akan berupaya dan segera melakukan koordinasi dengan PT KAI, dalam menanggapi aspirasi masyarakat yang tergabung dari asosiasi.
“Kita akan mendorong semua tuntutan pedagang. Pemko ada di depan berkordinasi dengan pihak kereta api. Relokasi pedagang akan kita perjuangkan,” jelasnya.
Salah satu pedagang, Asnaini boru Pohan mengatakan, tidak berjualan selama satu bulan belakangan ini semenjak pihak PT KAI melarang pedagang berjualan di lokasi stasiun KAI Tebingtinggi.
“Kami butuh makan. Hasil jualan di stasiun kereta api selama ini menjadi pendapatan utama untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Kalau dilarang jualan, bagaimana makan dan biaya sekolah anak kami?” paparnya.
Pedagang meminta pihak Pemko Tebingtinggi agar memperjuangkan nasib mereka, sehingga bisa berdagang kembali. Misalnya dengan relokasi pedagang yang ditata di luar halaman stasiun, dan memberikan bantuan CSR. (ian)
