MEDAN, SUMUTPOS.CO – Meski sudah dapat melakukan mutasi pejabat eselon II terhitung 5 Maret lalu, Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi diyakini baru akan menggunakan otoritasnya setelah tahapan Pemilihan Umum (Pemilu) 2019 berlangsungn
Hal tersebut dilakukan mengingat Gubsu tak ingin terjadi konflik diinternal Pemprovsu karena ini merupakan tahun politik.
“Jadi kemarin itu waktu ada acara di Belawan, Gubsu kan memberi motivasi kepada para pengusaha-pengusaha. Disitu dia mengungkapkan bahwa akan mengambil kebijakan (mutasi pejabat) setelah pemilu. Beliau tidak mau ada konflik karena ini tahun politik, jadi lebih baik ditunda dulu saat ini. Tapi soal waktunya dia tidak ada ungkapkan,” ujar sumber Sumut Pos di Kantor Gubsu.
Sebelumnya, kata sumber, Gubsu Edy Rahmayadi memang akan melakukan mutasi pejabat eselon II Pemprovsu secepatnya, mengingat wewenang tersebut sudah bisa ia lakukan bersama Wagubsu Musa Rajekshah (Ijeck). “Ya, masih simpang siur. Ada yang bilang awal April akan dilakukan (mutasi pejabat). Tapi yang saya dengar informasinya setelah pemilu selesai (17 April),” katanya.
Gubsu sendiri belum dapat dikonfirmasi lagi terkait informasi ini. Usai melantik Bunda PAUD Sumut dan Bunda PAUD tujuh kabupaten/kota di Aula Raja Inal Siregar, Gubsu tampak buru-buru meninggalkan tempat acara. Awak media yang coba mewawancarainya, hanya disambutnya dengan senyum yang kemudian berlalu meninggalkan kerumunan wartawan. Kabarnya, Gubsu mau menuju Bandara Internasional Kualanamu untuk menjemput Ustaz Abdul Somad (UAS), untuk selanjutnya sama-sama ke Kabupaten Batubara melayat ibunda UAS yang meninggal dunia kemarin pagi.
Meski begitu, ia sebelumnya mengakui, akan segera melakukan mutasi pejabat enam bulan setelah dilantik. Dalam rangka menyusul kabinet baru dijajaran OPD Pemprovsu, ia juga ingin orang yang ditempatkan memang memiliki rekam jejak yang sesuai dengan dasar keilmuan dan pengalaman. “Sudah pasti yang pertama soal track record orangnya. Makanya sudah kita lakukan asesmen (penilaian eselon II). Harus sesuai nanti orang yang mau ditempatkan untuk memimpin OPD, saya tak mau coba-coba,” katanya.
Pejabat yang selama ini tidak sesuai membidangi OPD, kata dia, akan diganti paskapenilaian yang sudah dilakukan selama dua hari tersebut. “Tapi kalau sesuai buat apa diganti, carinya saja susah,” katanya. Begitupun untuk posisi pejabat yang lowong karena memasuki masa purnabakti atau pensiun, dirinya menyebut pasti akan dibuka proses lelang jabatan atau open bidding.
Sebelumnya BKD Setdaprovsu mengungkapkan, tahapan lelang jabatan eselon II Pemprovsu menunggu arahan Gubernur Edy Rahmayadi. Pasalnya hingga kini, Gubsu belum menyampaikan kebutuhan lelang jabatan sesuai hasil asesmen eselon II yang sudah diterimanya.
Sekretaris BKD Setdaprovsu, Syahruddin Lubis mengakui, memang sampai Maret 2019 ini sudah ada lima jabatan eselon II lowong di lingkungan Pemprovsu karena pejabatnya pensiun atau masuk purna bakti. “Seperti Dinas Perhubungan sudah diisi Pak Jumsadi sebagai pelaksana tugas kepala dinas, lalu Biro Hukum juga sekarang kosong, Inspektorat dirangkap Pak Arsyad Lubis, Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang (SDACKTR) dirangkap Pak Zonny Waldi, serta posisi Asisten Perekonomian dan Pembangunan dirangkap Pak Elisa Marbun,” katanya menjawab Sumut Pos, Rabu (13/3).
Meski terhitung sudah ada lima jabatan pimpinan eselon II yang lowong saat ini, kata dia, itu masih terlalu sedikit bila harus dibuka open bidding atau lelang jabatan.
“Soal waktunya kapan inilah, semua keputusan ada di pimpinan. Kalau kami mengikuti arahan saja. Dan sejauh ini memang belum ada arahan apapun,” katanya.
Ia menyebutkan, dalam tahun ini terdapat sejumlah pimpinan organisasi perangkat daerah Pemprovsu yang juga menyusul pensiun. Antara lain Amran Uthe, Kadiskop dan UMKM, Kadinkes Agustama dan Kadis Perpustakaan dan Arsip Daerah, Ferlin Nainggolan, serta Asisten Pemerintahan Jumsadi Damanik.
“Hasil asesmem yang sudah sama beliau (Gubsu, Red), tentu akan dikombinasikan atau dianalisis sesuai kebutuhan pejabat yang sudah ataupun mau pensiun nantinya. Dengan demikian setelah itu baru dapat dibuka open bidding. Tapi untuk pergantian atau mutasi jabatan, kami juga belum tahu informasinya kapan,” ujarnya. (prn/ila)
