MEDAN, SUMUTPOS.CO – Kejaksaan Negeri (Kejari) Medan menutup sementara pelayanan tilang untuk mengantisipasi penyebaran virus corona (Covid-19) di lingkungan kejaksaan. Tetapi, pelanggar tilang dapat menggunakan aplikasi Siabang Lae atau WhatsApp.
“Mengantisipasi Covid-19 tidak menyebar, kami sampaikan ke pelanggar tilang, bahwa pelayanan tilang ditutup sampai batas waktu yang tidak ditentukan,” kata Kepala Kejari Medan, Dwi Setyo Budi Utomo, sesuai dengan instruksinya.
Dikatakan Dwi, langkah itu dilakukan sebagai bentuk layanan dan pengabdian Kejari Medan untuk warga.
Namun, pelanggar tilang dapat menggunakan aplikasi Siabang Lae (Sistem Antar Barang Bukti Lewat Aplikasi Online) atau WhatsApp (WA) di nomor 081370820455 dan pengantaran secara gratis.
“Pelanggar tilang dapat mengisi nama (sesuai KTP), alamat (tempat diantar) dan foto kertas tilang tersebut. Kita berharap dengan ini warga Kota Medan, khususnya pelanggar tilang agar tidak menumpuk massa saat mengambil tilang,” pungkasnyan
PN Medan Belum Tunda Persidangan
Sementara itu, Pengadilan Negeri (PN) Medan belum berencana melakukan penundaan persidangan mengantisipasi penyebaran virus corona (covid-19). Hanya saja, penundaan persidangan bergantung kepada majelis hakim yang menyidangkan perkara.
“Untuk penundaan sidang, seluruhnya adalah kewenangan majelis yang menyidangkan perkara masing-masing,” ungkap Ketua PN Medan, Sitio Jumagi Akhirno kepada wartawan, Kamis (19/3).
Menurut Sitio, tanpa arahan darinya, para majelis juga sudah ada yang menunda persidangan selama 14 hari kedepan.”Tanpa adanya arahan dari ketua, ada juga majelis yang menunda sidang. Ya tidak apa-apa sebagai bentuk antisipasi,” ujarnya.
Menurutnya, hal tersebut dilakukan karena telah menyadari adanya sosial disetensi untuk menghindari penyebaran Covid-19. “Karena menyadari adanya sosial disetensi itukan,” bilangnya.
Namun tak semua majelis memberlakukan hal tersebut, karena adanya masa tahanan yang tak bisa ditunda atau habis. “Kalau ditunda ya bisa bebas tahanannya. Jadi ada beberapa sidang yang tidak bisa diberhentikan, karena pemeriksaannya yang memerlukan waktu panjang, seperti Tipikor, Praperadilan. Maka dari itu semua diserahkan kepada Majelis untuk mengambil kebijakan ini,” jelasnya.
Menurutnya, saat ini belum ada arahan dari pusat untuk memberlakukan Lockdown untuk pelayanan umum seperti Pengadilan Negeri Medan.
“Sebelum adanya arahan dari pusat, maka dari itu semuanya saya serahkan kepada Majelis untuk memilih-milih, atau untuk memilah-milah bila ada sidang yang memungkinkan untuk ditunda selama 14 hari, maka silahkan untuk ditunda,” terangnya.
Menurutnya arahan yang turun dari Mahkama Agung (MA) hanya saja mengurangi perjumpaan-perjumpaan di luar persidangan. “Saat ini MA masih belum ada keluarkan surat perintah soal pemberhentian sidang, hanya saja saat ini perintah untuk pengurangan penjumpaan,” pungkasnya. (man/ila)
