Upah tenaga medis dan administrasi di RSU dr Pirngadi Medan tidak sesuai dengan upah minimum kota (UMK). Apa tanggapan anggota DPRD Medan? Berikut wawancara dengan Anggota Komisi B DPRD Medan, Bahrumsyah dengan wartawan Sumutn Pos, Juli Ramadhani Rambe.
Apa pendapat Anda soal upah yang tidak sesuai UMK di RSU dr Pirngadi Medan?
Sejak tahun 2009 hingga 2011 ini, masalah upah selalu menjadi sorotan bagi dewan. Setiap rapat dengar pendapat, masalah upah ini selalu dipertanyakan. Menurut saya, masalah ini adalah masalah sumber daya manusia (SDM) yang tidak memberikan konstribusi yang besar pada RSU dr Pirngadi. Jadi, karena tidak mendapatkan upah yang layak para tenaga medis dan administrasi pun bekerja seadanya. Mereka menunggu jam pulang setelah itu mencari kerjaan paruh waktu agar dapat menambah pemasukan. Jadi pelayanan yang baik tidak diberikan.
Apa yang harus dilakukan?
Harus ada efisiensi terhadap masalah ini, maksudnya RSU dr Pirngadi harus mengurangi tenaga medis dan administrasi dan meningkatkan upah, sehingga tidak ada lagi upah yang dibawah standar. Apalagi upah yang saya dengar sangat minim, di bawah Rp1.000.000. Jadi kalau upah sudah sesuai dengan UMK, harapan tersebut dapat memberikan pelayanan yang baik, sehingga pasien juga menjadi puas dan tidak ada komplain lagi. Misalkan di RS swasta, untuk tenaga cleaning service saja sudah mendapatkan upah UMK, jadi tidak heran bila RS swasta terlihat lebih bersih dari pada RSU dr Pirngadi.
Apakah hal itu bisa?
Tentu saja, jadi tidak ada alasan tenaga medis dan administrasi yang honor mencari kerja di luar, karena sudah memberikan upah yang sesuai. Lagian, RSU dr Pirngadi merupakan RS pendidikan, jadi banyak tenaga bantu yang dapat diandalkan di sana, misalnya coas, akan memberikan pelayanan yang terbaik karena mereka membutuhkan praktek dalam menghadapi penyakit dan memberikan pelayanan.
Kenapa RSU dr Pirngadi masih menerima tenaga honor?
Ini mungkin karena masalah kemanusiaan, RS terima saja mungkin karena kasihan, sedangkan honorer terima saja, daripada tidak memiliki kerjaan. Kita sudah menekankan kepada pihak RS agar tidak menerima tenaga honorer lagi, karena kasihan juga kepada honorer tersebut harus menerima gaji yang di bawah standar. Jadi kita terus mendorong agar pihak RS untuk meminimalisir dan mensejahterakan tenaga honorer. Untuk gaji, sepengetahuan saya sudah tidak ada lagi gaji Rp300.000, jadi kajian untuk memaksimalkan pelayanan melalui tenaga honorer dapat dilaksanakan.
Apakah anggaran honor ada di APBD?
Ada, honorer masuk dalam anggaran kita, hanya saja tidak sebanyak dari data yang kita terima. Di RS Pirngadi banyak honorer yang tidak terdata.
Apa yang harus dilakukan?
Pihak RS harus mnghentikan penerimaan honorer, setelah itu mengevaluasi tenaga honorer, jadi mereka dapat disaring sesuai dengan kebutuhan RSU dr Pirngadi juga harus punya keberanian untuk menolak tenaga honorer, ini untuk citra mereka sendiri di mata masyarakat. Karena dengan meminimalisir honorer, upah yang diberikan meningkat. Jadi pelayanan dapat ditingkatkan juga. (*)
