MEDAN, SUMUTPOS.CO – Mulai hari ini, Jumat (20/8), Kapal Motor (KM) Bukit Raya resmi dioperasikan sebagai tempat Isolasi Terpusat (Isoter) bagi pasien Covid-19 bergejala ringan dan kategori Orang Tanpa Gejala (OTG). Wali Kota Medan Muhammad Bobby Afif Nasution mengatakan, Isoter KM Bukit Raya ini akan mampu menampung 465 pasien, di mana setiap 100 pasien akan dirawat oleh 4 dokter dan 8 perawat.
Pemko Medan tak butuh waktu lama untuk merehab dan menyediakan fasilitas kesehatan di KM Bukit Raya sehingga dapat dijadikan sebagai tempat Isoter bagi pasien Covid-19 bergejala ringan dan OTG. Terhitung tiga hari sejak tiba di Pelabuhan Belawan, Senin (16/8), persiapan fasilitas kesehatan yang dibutuhkan sudah hampir rampung.
“Mudah-mudahan besok malam (malam ini) sudah bisa beroperasi. Ini lagi kami kejar semua di sini, baik dari Forkopimda dari Polres Belawan dari Angkatan Laut dari AD (Angkatan Darat), Pelni, semua bekerjasama agar besok (hari ini) sudah bisa mulai digunakan,” kata Bobby Nasution saat meninjau KM Bukit Raya di Terminal Bandar Deli, Pelabuhan Belawan Medan, Kamis (19/8). Turut mendampingi Bobby di antaranya Kapolres Pelabuhan Belawan, AKBP MR Dayan, Wakil Wali Kota Aulia Rachman, dan Kepala Kantor Kesyahbandaran Utama Belawan, Capt Jhonny Runggu Silalahi.
Bobby mengatakan, dalam keadaan normal, KM Bukit Raya ini dapat menampung 900 lebih penumpang. Namun, dalam operasional sebagai isoter, kapal ini hanya bisa menampung 485 pasien Covid-19. Pembatasan ini, lanjut Bobby Nasution, dilakukan agar penanganan di isoter ini juga memenuhi ketentuan dari protokol kesehatan. “Kapasitas penumpang 900 lebih itu, tidurnya rapat dan tidak ada jarak. Karena ini diperuntukkan untuk penanganan Covid, yang bisa kita tampung di dalam itu hanya sekitar 485. Karena jarak tempat tidurnya sudah diatur,” jelas Bobby.
Menantu Presiden Joko Widodo ini pun menjelaskan, adapun syarat agar warga Medan yang terkonfirmasi Covid-19 dapat isolasi di KM Bukit Raya, tidak berbeda bahkan sama persis dengan lokasi isoter lainnya yang telah disiapkan Pemko Medan. “Untuk kriteria itu sudah jelas, OTG dan gejala ringan,” terangnya.
Sedangkan untuk biaya, Bobby juga menegaskan, tidak ada biaya apapun yang dikenakan kepada warga yang menjalani isolasi di KM Bukit Raya. “Kalau untuk pembiayaan Rp0 alias gratis,” tegasnya.
Dijelaskan Bobby, warga yang wajib isolasi adalah pasien OTG sampai gejala ringan, khususnya yang satu rumah dengan masyarakat rentan seperti ibu hamil dan lansia. “Ini sudah kita minta untuk dipindahkan ke isoter, sudah jadi tanggungjawab pak Kapolres, pak Kapolres sudah menyanggupi,” jelasnya.
Bobby mengatakan, untuk beroperasinya KM Bukit Raya sebagai lokasi Isoter, Pemko Medan sudah menyiapkan sebanyak 50 tenaga kesehatan yang akan dimaksimalkan dari Dinas Kesehatan Kota Medan. “Tenaga kesehatan ini sudah kita siapkan, ada sekitar 50 tenaga kesehatan. Itu setiap 100 pasien ditangani 4 dokter dan 8 perawat, itu untuk teknisnya. Ini murni dari Dinas Kesehatan bekerjasama dengan Rumah Sakit Pirngadi,” pungkasnya.
Sebelumnya, Juru Bicara Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 Kota Medan, dr Mardohar Tambunan MKes membenarkan kalau tenaga kesehatan yang bertugas di KM Bukit Raya merupakan tenaga kesehatan dari RSUD dr Pirngadi. “Petunjuk pusat itu (tempat isoter KM Bukit Raya) ada di bawah BNPB, berarti dia turunannya ke BPBD. Artinya untuk mengisi nakesnya itu, sebagai pemangku kita itu RS Pirngadi. Yang kita tahu Pirngadi itu satu korps dengan Dinas Kesehatan,” ucap Mardohar.
Dikatakan Mardohar, saat ini pihaknya masih mengkaji kebutuhan fasilitas kesehatan lainnya sebelum KM Bukit Raya dioperasikan sebagai lokasi isoter. “Akan kita lanjutkan bagaimana prosesnya. Sampai sekarang kita masih menggodoknya, apa kebutuhan dari kapal itu, kita akan lengkapi,” katanya.
Diterangkan Mardohar, saat ini jumlah kasus Covid-19 masih fluktuatif. Untuk itu, dibutuhkan penambahan lokasi isoter. “Isoter kita alhamdulillah sudah bertambah, tapi semakin bertambah peminatnya juga bertambah. Jadi kita menyiapkan satu isoter, itu kapal dari Pelni, dan ini sudah dipersiapkan, nanti kita lihat perkembangannya,” ujarnya.
Mardohar juga mengatakan, saat ini pada lima kecamatan dengan tingkat penyebaran Covid-19 tertinggi di Kota Medan, telah menunjukkan tren penurunan kasus. Adapun 5 kecamatan yang dimaksud adalah Kecamatan Medan Helvetia, Medan Johor, Medan Tuntungan, Medan Selayang, dan Medan Sunggal.
“Mudah-mudahan (Isoter) ini tidak terpakai, karena kita berharap kasus menurun. Paling tidak saat ini di beberapa titik episentrum, itu ada tren penurunan. Salah satu faktornya itu, para teman-teman di lapangan seperti di kecamatan sudah berbuat, mereka sudah mendata dengan baik,” pungkasnya.
Lebih Cepat Sembuh
Direktur Usaha Angkutan Penumpang PT Pelni, OM Sodikin mengatakan, KM Bukit Raya sangat sesuai untuk dijadikan sebagai fasilitas isolasi pasien Covid-19. “Keunggulannya saya pernah baca, bahwa di pantai itu ada udaranya mengandung garam, di mana ada partikel klorin di dalamnya. Nah, kalau kadar garam itu terserap oleh kulit dan juga dihirup oleh hidung, bisa bagus untuk imunitas tubuh,” kata Sodikin.
Sebagai contoh, kata Sodikin, untuk mencuci hidung (secara medis), biasanya digunakan air infus yang mengandung garam atau NaCl. “Kan biasanya juga dalam medis itu mencuci hidung menggunakan cairan garam yang dianggap mampu membersihkan virus dan bakteri,” ungkapnya.
Sodikin juga mengatakan, selain di Medan, PT Pelni sudah menyediakan lima kapal motor lainnya yang digunakan sebagai lokasi isolasi di lima daerah yang berbeda, yakni di Bangka Belitung, Jayapura, Sorong, Lampung, dan Makassar.
Sebagai contoh, terang Sodikin, di Makassar, KM Bukit Raya sudah dioperasikan sebagai fasilitas isolasi. Faktanya, sejumlah pasien yang diisolasi di sana hanya membutuhkan empat hari untuk sembuh. “Contohnya di Makassar, dari 84 pasien yang dirawat, 43 pasien sudah sembuh dalam empat hari, jadi 50 persennya,” kata dia.
Sodikin menuturkan, berdasarkan perjanjian awal PT Pelni dengan Pemerintah Kota Medan, KM Bukit Raya akan disandarkan di Pelabuhan Belawan selama satu bulan. “Untuk awal ini kesepakatan kita satu bulan, apakah ada penambahan (waktu), nantinya itu tergantung Pemerintah,” pungkasnya. (map)
