MEDAN- Daerah Aliran Sei (DAS) Sei Deli akan direhabilitasi oleh Balai Wilayah Sei (BWS) Sumatera II. Rencana itu, merupakan satu dari beberapa rencana kerja prioritas BWS Sumatera II hingga 2014.
Rehabilitasi itu meliputi rehabilitasi aliran Sei Deli sepanjang 22 kilometer dan rehabilitasi itu mencakup, pengerukan alur Sei, perbaikan tanggul dan pintu klep.
“Ini merupakan crash program untuk menangani banjir di Kota Medan. Kami berharap 2012 bisa direalisasikan,” kata Kepala BWS Wilayah Sumut II, Yudha Mediawan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi D DPRD Sumut, Senin (19/9).
Dia menjelaskan, langkah itu diharapkan bisa mengembalikan kapasitas air Sei Deli, ke kapasitas 470 m3/detik di hilir sebagaimana kondisi 1995, waktu baru dinormalisasi. Kemudian untuk mempertahankan efektivitas sistem pengendalian banjir (SPB) Sei Deli-Sei Percut yang ada di Kota Medan.
“Direncanakan mampu mengendalikan banjir sampai debit air periode 25 tahun ke depan,” tukasnya.
Terkait DAS Deli kata Yudha, pihaknya berharap peran aktif pemerintah daerah. Dengan kondisi saat ini, dia bahkan mengatakan perlu dilakukann penataan ulang Kota Medan.
Sebab pemberian izin mendirikan bangunan di DAS itu, dilakukan Pemko Medan. “Keberadaan DAS dan ruang terbuka hijau harus diperhatikan. Tapi ini butuh komitmen kuat dari Pemko Medan,” ungkapnya.
Selain itu, program lainnya adalah pembangunan bendungan Lau Simeme di Deli Serdang, yang diusulkan dengan anggaran Rp1 Triliun lebih. Bendungan ini dilengkapi dengan saluran pengelak, tubuh bendungan, spillway, fasilitas pembangkit listrik tenaga air. Kemudian program lainnya adalah pembangunan jaringan irigasi di Sei Belutu/Martebing seluas 6.950 hektar di Serdang Bedagai, Rehabilitasi Irigasi Bah Bolon di Batubara, Batang Gadis di Mandailing Natal, dan peningkatan pengendalian banjir Sei Padang di Kota Tebing Tinggi. Dia mengakui saat ini kendalanya adalah ketersediaan anggaran. Sebab selama ini, beberapa program itu belum disetujui karena anggaran yang terbatas.
Anggota Komisi D Muhammad Nasir menegaskan, BWS II harus bisa memberikan jaminan dan ketegasan atas keberadaan DAS Deli yang semakin parah saat ini.
“Kami minta BWS II tak lagi menerbitkan rekomendasi teknis penggunaan DAS oleh pengusaha. Dan kita minta Pemprovsu juga proaktif untuk melakukan upaya-upaya pemenuhan kebutuhan anggaran yang diperlukan. DPRD Sumut siap untuk membantu itu,” bebernya.(ari)
