Publik dihebohkan dengan aksi ciuman massal sejumlah PNS Kantor Lingkungan Hidup, Nias Selatan. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) menyayangkan kejadian ini. Aksi ciuman masal itu dipertontonkan di muka umum untuk merayakan hari kasih sayang, 14 Februari lalu.
AKUN HUMAS NISEL (Nias Selatan)
SUMUTPOS.CO – Ciuman massal yang dilakukan PNS Nias Selatan terus mengundang kecaman dan reaksi dari berbagai kalangan. Bahkan, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo menurunkan tim untuk mengecek informasi yang menghebohkan tersebut.
Tjahjo Kumolo menyesalkan adanya aksi berciuman massa di lingkungan Pemkab Nias Selatan saat perayaan Valentine itu. Pasalnya, apa yang dilakukan PNS Nisel itu mencoreng adat budaya ke timuran.
“Kami sudah meminta tim satu orang dari Kanwil untuk ke sana, menanyakan dulu pertimbangannya apa? Apakah ini sudah menjadi ritual tahunan atau tidak,” ujar Tjahjo di sela rapat Asian Games 2018 di kantor Kemenko PMK, Jalan Medan Merdeka Barat, Senin (20/1). Menurut Tjahjo, seharusnya ciuman massal tersebut tidak perlu dilakukan.
“Untuk budaya timur seharusnya tidak perlu ya. Walaupun itu sudah menjadi konsensus di Pemda ya. Meskipun masing-masing daerah punya tradisi, misalnya, tapi kalau hal-hal yang bersifat personal apakah dia harus begitu,” ujar Tjahjo.
Sementara, Ketua Komnas Perlkindungan Aanak (PA) Arist Merdeka Sirait mengatakan, aksi yang dipertontonkan para pelayan masyarakat itu sangat tak pantas dicontoh karena bertentangan dengan etika moral, norma sosial, budaya, dan agama. “Saya kira mereka tidak dapat memberikan contoh, maka harus dipecat karena tidak layak sebagai PNS, sebagai pelayanan dari masyarakat,” kata Arist.
Menurut dia, PNS harus menjadi contoh yang baik kepada masyarakat, karena mereka diangkat melalui proses seleksi dan dibiayai negara untuk melayani rakyat.
Anggota Komisi II DPR Arteria Dahlan juga mengaku kaget. Pasalnya, daerah tersebut sangat kental dengan adat istiadat, budaya, dan kearifan lokalnya. “Sekalipun dilakukan oleh suami istri yang sah di muka umum masih belum dapat diterima oleh sebagian besar masyarakat kita, apalagi di Nias,” ujar Arteria kepada Jawa Pos (grup Sumut Pos), Senin (20/2).
“Nias itu sangat kental sekali dengan adat istiadat, penghormatan terhadap leluhur serta sangat menjaga etika. Atas nama apapun, apalagi dengan alasan Valentine pembenaran apapun sulit rasanya kita terima,” tambahnya.
Dia juga mendesak Komisi Aparatur Sipil Negara untuk turun ke Nias dan mengecek serta mencari informasi yang faktual terkait kejadian tersebut. “Kalau memang hal itu benar, sangat disayangkan,” ucap dia.
Menurut dia, PNS harus menjadi contoh yang baik lantaran mereka dipilih melalui proses seleksi yang dibiayai negara. “Harusnya bersikap sebagaimana layaknya orang pilihan. Mereka itu adalah simbolisasi hadirnya negara di tengah masyarakat. Ini mencoreng gerakan revolusi mental dan reformasi birokrasi,” ucapnya.
Sementara Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sumut Kaimana Turnip mengatakan, aksi tersebut kurang pas untuk budaya ketimuran Indonesia. “Kurang pas untuk budaya kita,” katanya.
