Saat Reses DPRD Medan Camat dan OPD Tak Hadir

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Wakil Ketua DPRD Medan Burhanuddin Sitepu kecewa terhadap aparatur pemerintah Kecamatan Medan Selayang, Medan Johor, Medan Polonia, Medan Tuntungan, Medan Maimun dan Medan Sunggal.

Pasalnya, saat dirinya menyerap aspirasi dan keluhan masyarakat lewat kegiatan Reses I Tahun 2019 yang digelar di Jalan Bunga Mawar Nomor 104, Kelurahan PB Selayang II, Medan Selayang, Selasa (19/2), lima dari enam camat dan dua dinas tak hadir tanpa alasan yang jelas dalam kegiatan itu.

Menurut Burhanuddin, ketidakhadiran para camat dan perwakilan dinas terkait dalam reses tersebut, merupakan sebuah pembangkangan atas instruksi Wali Kota Medan.

“Perlu saya sampaikan, ada 6 camat dan 4 dinas yang saya undang pada pertemuan ini melalui surat yang saya layangkan kepada Wali Kota Medan, untuk menghadirkan para camat maupun perwakilan pejabat organisasi perangkat daerah (OPD) berwenang. Tapi kenyataannya, dari 6 camat yang disurati, alhamdulillah hanya satu yang hadir yakni Camat Medan Johor,” kata Burhanuddin di hadapan sekitar 500-an warga dari enam kecamatan di daerah pemilihan II DPRD Kota Medan.

Sedangkan dari empat dinas yang diundang, yakni Dinas Kebersihan dan Pertamanan, Dinas PK2PR, Dinas Kesehatan dan Dinas Pekerjaan Umum, hanya dua yang mengirimkan perwakilannya. Yakni Dinas Kebersihan dan Pertamanan, Dinas PK2PR.

“Apa mereka tak menganggap Pak Eldin itu sebagai atasannya? Kalau boleh saya bilang, marwahnya Pak Wali Kota sudah tergadaikan dalam kegiatan ini. Ini perlu saya sampaikan kepada kita semua. Kalau sudah Pak Wali Kota pun yang memerintahkan, ternyata mereka tidak indahkan, sudah luar biasa ini,” tegas Ketua DPC Partai Demokrat Kota Medan ini.

Karenanya, dia meminta kepada Wali Kota Medan Dzulmi Eldin untuk mengevaluasi para camat dan kepala-kepala dinas yang tidak hadir dalam reses tersebut tanpa alasan yang jelas. “Mungkin mereka beranggapan kegiatan reses ini hanya seremonial belaka. Padahal ini sangat penting dan perlu. Apalagi kegiatan ini dibiayai APBD Kota Medan,” katanya.

Burhanuddin juga meminta kepada perangkat pemerintahan yang hadir saat itu, seperti kepala lingkungan dan lurah untuk menyampaikan kepada para pejabat pemerintahan yang tak hadir itu, rasa kekecewaan yang dirasakannya.

“Jadi ini perlu kedepan kita cermati. Bagi kita yang ada hubungan (dengan para camat dan kepala dinas terkait, Red), disampaikanlah betapa kecewanya saya dan 500-an masyarakat yang hadir di sini atas ketidakhadiran mereka,” tegas anggota dewan yang sudah mengemban amanah masyarakat selama dua periode ini.

Padahal menurut Burhanuddin, melalui kegiatan reses inilah dapat diketahui seperti apa aspirasi ataupun keluhan yang dirasakan masyarakat, baik dalam hal pembangunan infrastruktur, pelayanan dan sebagainya. “Tapi, saya berharap ketidakhadiran mereka itu jangan membuat acara kita ini tidak maksimal. Sangat merugi, karena apapun yng kita lakukan ini berhubungan dengan cost. Acara ini sumber dananya dari APBD Medan yang berasal dari pajak dan retribusi yang bapak ibu bayarkan ke pemerintah. Jadi kita harus punya kesadaran, jika kegiatan ini tidak bermanfaat, maka berdosalah kita,” tegasnya.

Sementara, sejumlah aspirasi disampaikan masyarakat dalam reses ini. Diantaranya terkait lampu penerangan jalan yang ada di kawasan Medan Selayang dan Medan Johor. Ada pula permintaan masyarakat agar dibangun jembatan penyeberangan orang di Jalan AH Nasution, tepatnya di persimpangan Jalan Luku I karena berdekatan dengan Fly Over Jamin Ginting. Pasalnya, di sana sering terjadi kecelakaan. Apalagi di sana banyak anak sekolah.

Ada juga soal tanah pekuburan yang sudah menyempit, sedangkan perluasan lahan sudah tidak memungkinkan lagi. Karenanya, warga berharap TPU Muslim di Simalingkar B dapat segera difungsikan.

Menyikapi aspirasi ini, Burhanuddin Sitepu meminta kepada perwakilan Dinas Kebersihan dan Pertamanan untuk menindaklanjutinya segera dengan melakukan suvei kelapangan. Sedangkan untuk pembangunan jembatan penyeberangan orang di persimpangan Jalan Luku I dan Jalan AH Nasution, Burhanuddin berjanji akan menyampaikan kepada Pemko Medan untuk segera ditindaklanjuti. Sedangkan untuk tanah pekuburan, Burhanuddin mengungkapkan kalau TPU Muslim di Simalingkar B sudah dapat dimanfaatkan. Hanya saja, akses menuju TPU tersebut masih terkendala.(adz/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Wakil Ketua DPRD Medan Burhanuddin Sitepu kecewa terhadap aparatur pemerintah Kecamatan Medan Selayang, Medan Johor, Medan Polonia, Medan Tuntungan, Medan Maimun dan Medan Sunggal.

Pasalnya, saat dirinya menyerap aspirasi dan keluhan masyarakat lewat kegiatan Reses I Tahun 2019 yang digelar di Jalan Bunga Mawar Nomor 104, Kelurahan PB Selayang II, Medan Selayang, Selasa (19/2), lima dari enam camat dan dua dinas tak hadir tanpa alasan yang jelas dalam kegiatan itu.

Menurut Burhanuddin, ketidakhadiran para camat dan perwakilan dinas terkait dalam reses tersebut, merupakan sebuah pembangkangan atas instruksi Wali Kota Medan.

“Perlu saya sampaikan, ada 6 camat dan 4 dinas yang saya undang pada pertemuan ini melalui surat yang saya layangkan kepada Wali Kota Medan, untuk menghadirkan para camat maupun perwakilan pejabat organisasi perangkat daerah (OPD) berwenang. Tapi kenyataannya, dari 6 camat yang disurati, alhamdulillah hanya satu yang hadir yakni Camat Medan Johor,” kata Burhanuddin di hadapan sekitar 500-an warga dari enam kecamatan di daerah pemilihan II DPRD Kota Medan.

Sedangkan dari empat dinas yang diundang, yakni Dinas Kebersihan dan Pertamanan, Dinas PK2PR, Dinas Kesehatan dan Dinas Pekerjaan Umum, hanya dua yang mengirimkan perwakilannya. Yakni Dinas Kebersihan dan Pertamanan, Dinas PK2PR.

“Apa mereka tak menganggap Pak Eldin itu sebagai atasannya? Kalau boleh saya bilang, marwahnya Pak Wali Kota sudah tergadaikan dalam kegiatan ini. Ini perlu saya sampaikan kepada kita semua. Kalau sudah Pak Wali Kota pun yang memerintahkan, ternyata mereka tidak indahkan, sudah luar biasa ini,” tegas Ketua DPC Partai Demokrat Kota Medan ini.

Karenanya, dia meminta kepada Wali Kota Medan Dzulmi Eldin untuk mengevaluasi para camat dan kepala-kepala dinas yang tidak hadir dalam reses tersebut tanpa alasan yang jelas. “Mungkin mereka beranggapan kegiatan reses ini hanya seremonial belaka. Padahal ini sangat penting dan perlu. Apalagi kegiatan ini dibiayai APBD Kota Medan,” katanya.

Burhanuddin juga meminta kepada perangkat pemerintahan yang hadir saat itu, seperti kepala lingkungan dan lurah untuk menyampaikan kepada para pejabat pemerintahan yang tak hadir itu, rasa kekecewaan yang dirasakannya.

“Jadi ini perlu kedepan kita cermati. Bagi kita yang ada hubungan (dengan para camat dan kepala dinas terkait, Red), disampaikanlah betapa kecewanya saya dan 500-an masyarakat yang hadir di sini atas ketidakhadiran mereka,” tegas anggota dewan yang sudah mengemban amanah masyarakat selama dua periode ini.

Padahal menurut Burhanuddin, melalui kegiatan reses inilah dapat diketahui seperti apa aspirasi ataupun keluhan yang dirasakan masyarakat, baik dalam hal pembangunan infrastruktur, pelayanan dan sebagainya. “Tapi, saya berharap ketidakhadiran mereka itu jangan membuat acara kita ini tidak maksimal. Sangat merugi, karena apapun yng kita lakukan ini berhubungan dengan cost. Acara ini sumber dananya dari APBD Medan yang berasal dari pajak dan retribusi yang bapak ibu bayarkan ke pemerintah. Jadi kita harus punya kesadaran, jika kegiatan ini tidak bermanfaat, maka berdosalah kita,” tegasnya.

Sementara, sejumlah aspirasi disampaikan masyarakat dalam reses ini. Diantaranya terkait lampu penerangan jalan yang ada di kawasan Medan Selayang dan Medan Johor. Ada pula permintaan masyarakat agar dibangun jembatan penyeberangan orang di Jalan AH Nasution, tepatnya di persimpangan Jalan Luku I karena berdekatan dengan Fly Over Jamin Ginting. Pasalnya, di sana sering terjadi kecelakaan. Apalagi di sana banyak anak sekolah.

Ada juga soal tanah pekuburan yang sudah menyempit, sedangkan perluasan lahan sudah tidak memungkinkan lagi. Karenanya, warga berharap TPU Muslim di Simalingkar B dapat segera difungsikan.

Menyikapi aspirasi ini, Burhanuddin Sitepu meminta kepada perwakilan Dinas Kebersihan dan Pertamanan untuk menindaklanjutinya segera dengan melakukan suvei kelapangan. Sedangkan untuk pembangunan jembatan penyeberangan orang di persimpangan Jalan Luku I dan Jalan AH Nasution, Burhanuddin berjanji akan menyampaikan kepada Pemko Medan untuk segera ditindaklanjuti. Sedangkan untuk tanah pekuburan, Burhanuddin mengungkapkan kalau TPU Muslim di Simalingkar B sudah dapat dimanfaatkan. Hanya saja, akses menuju TPU tersebut masih terkendala.(adz/ila)