MEDAN, SUMUTPOS.CO – Rumah sehat merupakan indikator bagi kota sehat. Rumah sehat itu merupakan perumahan yang layak untuk menjadi tempat tinggal dan harus memenuhi syarat kesehatan agar penghuninya tetap sehat.
Dosen Fakultas Kesehatan Masyarakat USU Dr Lita Sri Andayani SKM MKes mengatakan, rumah yang sehat tidak lepas dari sarana dan prasarana yang baik. Penyediaan air bersih, sanitasi, pembuangan sampah, transportasi dan tersedianya pelayanan sosial.
“Untuk mewujudkan rumah sehat, bukan hanya dari Dinas Kesehatan atau orang-orang ahli kesehatan masyarakat saja. Melainkan, semua pihak termasuk juga peran aktif masyarakat,” ujar Lita pada webinar yang digelar Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia (IAKMI) Sumut baru-baru ini.
Menurut Teori Hariyanto (2007), Lita menyebutkan, pengadaan perumahan dari pemerintah dan swasta hanya 15 persen. Sedangkan 85 persennya dihuni oleh masyarakat secara swadaya tetapi tanpa pengaturan yang terkonstruksi dan terdesain dengan baik, sehingga pertumbuhan perumahan itu tidak terkontrol. “Tumbuhnya pemukiman-pemukiman yang tidak terkendali yang tidak terintegrasi dengan perencanaan pemukiman. Ini tentunya akan memunculkan masalah fisik lingkungan dan kerawanan sosial,” sebutnya.
Lebih jauh Lita menggambarkan, rumah sehat dan sanitasi di Kota Medan. Sebagai contoh, di Kelurahan Sukaraja Kecamatan Medan Maimun hanya 55% masyarakat memiliki sarana pembuangan sampah yang memenuhi syarat kesehatan. Kemudian, 45,8% memiliki Saluran Pembuangan Air Limbah (SPAL) yang masih banyak tidak standar.
Contoh lain, di Kelurahan Hamdan Kecamatan Medan Maimun, 35% masih membuang sampah ke Sungai Deli sehingga menyebabkan banjir. Di samping itu, 59,6% masih buang air besar (BAB) di Sungai Deli dan buang air kecil. Bahkan, parahnya 71,2% penggunaaan sungai yang tidak baik, sungai itu menjadi tepat mandi cuci kakus.
Sementara itu, di Kecamatan Medan Marelan, 70% jamban yang dimiliki masyarakat tidak memenuhi jamban sehat. Mereka punya jamban tapi tidak sesuai jamban sehat, dan hanya 3,3% balita yang menggunakan jamban. “Bayangkan ini sangat menjadi masalah, ditambah lagi saat ini bayi itu dipakaikan pampers. Jika BAB di pampers, BAB-nya langsung dibuang begitu saja ke sungai, sehingga sungai kini menjadi toilet terbuka,” paparnya.
Lain lagi di Kecamatan Medan Belawan, yang memiliki hambat sehat hanya 30%. Sedangkan di Kecamatan Medan Denai 95,5% sarananya tidak milik sendiri, sehingga tidak memiliki syarat kualitas kesehatan.
Lita menuturkan, kendala dan tantangan yang ditemukan saat ini terkait rumah sehat, akses masyarakat berpenghasilan rendah untuk memiliki rumah masih belum sesuai. Sedangkan akses pemilikan rumah untuk menengah ke atas tidak ada masalah. “Selain terbatasnya pemerintah dalam menyediakan perumahan, lalu peran serta perusahaan yang bisa dioptimalkan. Selain itu, kurang koordinasi dan keterpaduan antara kebijakan perumahan dan pemukiman dengan SKPD,” tutur dia.
Diutarakan dia, berdasarkan riset pihak pemerintah, masyarakat dan swasta, kota yang sehat adalah kota yang tidak ada polusi, bersih teratur dan indah. Namun, pemahaman ini tidak sama satu dengan yang lain. Begitu juga pemerintah, lebih mengedepankan bahwa rumah sehat itu urusan masing-masing.
Padahal, sesuai aturan rumah sehat itu, diatur oleh pemerintah dalam arti pemerintah memberikan edukasi apa syarat rumah sehat. Karena itu, pada saat membuat perizinan harus sesuai dengan konsep rumah sehat. “Medan belum layak sebagai kota sehat karena masih sering banjir, parit tumpat dan tumpukan sampah,” tegasnya.
Lita berharap, dari pemaparan yang disampaikan bisa memberikan rekomendasi kepada walikota Medan untuk meletakkan rencana pembangunan jangka panjang dan menengah serta jangka pendek. Artinya, dapat memasukkan program kota sehat dan rumah sehat dalam pembangunan.
Sementara, Ketua IAI Sumut Boy Brahma Sembiring yang ikut pada webinar menyampaikan tentang konsep rumah kekinian yang respon terhadap pandemi. Menurutnya, pemerintah sebaiknya menyiapkan lahan atau melaksanakan pembangunan dengan swasta, membuat bangunan rumah susun 3 atau 4 lantai. Rumah di tepian sungai dipindahkan, tetapi tidak harus dipindahkan ke lokasi yang jauh yang mereka tidak tahu-menahu.
“Kalau bisa di sekitar situ juga dibebaskan lahannya. Kalau rumah itu dekat mereka itu akan baik secara psikologi mereka. Karena di kawasan itu banyak memori mereka yang harus dipertahankan. Namun dengan adanya bangunan yang baru penataan akan bisa lebih baik dilakukan,” jelasnya.
Dia menyarankan, rumah sehat itu tidak lagi harus seperti dulu paradigmanya. Jangan rongganya terlalu sempit, harus ada halaman. Masih memungkinkan bangunan itu ada hidroponik aquaponik yang disediakan, sehingga ada aktifitas baru. “Di-join-kan antara rumah dan city farming. Tanaman itu selain bisa menghasilkan Ekonomi juga bisa memberikan oksigen. Artinya rumah akan menjadi sehat,” pungkasnya. (ris/ila)
