“Wilayah yang belum tertangani perpipaan air limbah perlu dicari solusi mengatasi limbah. Untuk itu, kita juga akan membangun sumur resapan di daerah-daerah yang visible dan tahun depan kita mengkaji lagi,” sebut dia.
Arief menyebutkan, pencemaran air sungai yang diakibatkan limbah cair di sisi lain diakibatkan juga dari industri. “Dari data yang kita awasi minimal 100 perusahaan per tahun, antara 20 hingga 30 perusahaan yang bermasalah mengenai pencemaran lingkungan dan kebanyakan terkait limbah cair atau limbah B3 (Bahan Beracun dan Berbahaya),” sebut Arief.
Banyak perusahaan bermasalah dengan limbah B3 dikarenakan masih belum paham dengan aturan-aturan bagaimana mengelola limbah tersebut. Memang menjadi kasus, tapi akhirnya bisa diselesaikan tanpa perlu sampai ke ranah hukum. “Sejauh ini belum ada perusahaan yang belum memiliki instansi pengolahan limbah (Ipal), apalagi yang besar-besar,” katanya.
Arief mengatakan, selama ini terlupa pada tahapan hulu dan hanya fokus di fase hilir saja seperti perizinan, pengawasan dan penegakan hukum lingkungannya. Dengan kata lain, di hulu masih agak lalai. Akan tetapi, dua tahun belakangan ini sudah mulai hingga tahun ke depan dan berikutnya.”Sebagai contoh, tahun ini kita sedang menyusun kajian untuk analisis daya dukung dan daya tampung lingkungan. Jadi, nanti hasilnya setiap kecamatan kita bisa tahu seperti apa,” ucapnya.
Selama ini, sambung dia, belum ada sesuatu hal ketika orang membangun, apakah daya dukungnya sangat memungkinkan atau tidak dengan lingkungan sekitar. Kemudian, hal-hal apa yang bisa dilakukan untuk memperbesar lagi, sehingga pada wilayah pusat kota misalnya Kelurahan Kesawan, Medan Barat, yang mungkin daya tampungnya sudah tak memadai lagi.
“Meski demikian, kondisi air di Medan masih baik atau normal. Hal ini bisa dibandingkan sendiri dengan kota lainnya seperti Jakarta. Namun, memang ada wilayah tertentu yang kondisinya banyak kawasan industri seperti di Belawan,” ujarnya. (ris/ila)
