3 Proyek Dikerjakan Bersamaan, Jalan Alternatif Macet Panjang
Warga bertaruh nyawa ketika hendak melintasi Jembatan Gertak Jalan Titi Pahlawan yang terkena dampak pembangunan Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Sumut.
Warga protes karena kotraktor tidak membangun jalan alternatif.
Terpisah, anggota DPRD Medan, Surianto mengatakan, apa yang menjadi desakan warga mesti disikapi. Apalagi, Jalan Titi Pahlawan merupakan akses jalan yang setiap harinya dilalui warga.”Harus ada solusinya, jadi warga tidak dirugikan. Jangan sampai tiga proyek yang dikerjakan bersamaan, malah mengabaikan kepentingan masyarakat,” pungkas Ketua Fraksi Partai Gerindra Medan.
Ditambahkan pria yang akrab disapa Butong itu, paskapenghancuran jembatan banyak warga mengaku mendapat teguran dari tempat mereka bekerja. Lebih parahnya lagi, anak-anak sekolah enggan pergi ke sekolah lantaran jauhnya akses menuju ke sekolah mereka.
“Banyak pekerja yang kena tegur atasan mereka lantaran telat masuk kerja. Begitu juga dengan anak-anak sekolah. Jadi, Pemerintah Provinsi Sumut ataupun Pemko Medan harus mencari solusi atas kondisi ini. Kasihan mereka yang sangat bergantung dengan jalan itu,” pungkasnya.
Untuk diketahui, pembangunan proyek jembatan Titi Pahlawan sudah berlangsung selama satu bulan, sejak Dinas Bina Marga dan Bina Kontruksi Sumut menerbitkan nomor kontrak: 602/UPT.DBMK-MDN/1033/2017 per tanggal 18 Juli 2017 .
Pada plang tertulis nama paket pembangunan jembatan Provinsi Titi Gertak pada Jalan Provinsi Jurusan Jalan Marelan (Sp kantor Batas Deliserdang) di Kota Medan. Nilai kontrak Rp.5.046.648.600,- dengan masa pengerjaan 150 hari kalender dan tander dimenangkan PT Garuda Power Mandiri serta kosultan CV Prima Rancang. (rul/prn/ila)
Teks foto (Ist)
Foto 1: Warga protes karena kotraktor tidak membangun jalan alternatif.
Foto 2: Warga bertaruh nyawa ketika hendak melintasi Jembatan Gertak Jalan Titi Pahlawan yang terkena dampak pembangunan Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Sumut.
Warga protes karena kotraktor tidak membangun jalan alternatif.
Terpisah, anggota DPRD Medan, Surianto mengatakan, apa yang menjadi desakan warga mesti disikapi. Apalagi, Jalan Titi Pahlawan merupakan akses jalan yang setiap harinya dilalui warga.”Harus ada solusinya, jadi warga tidak dirugikan. Jangan sampai tiga proyek yang dikerjakan bersamaan, malah mengabaikan kepentingan masyarakat,” pungkas Ketua Fraksi Partai Gerindra Medan.
Ditambahkan pria yang akrab disapa Butong itu, paskapenghancuran jembatan banyak warga mengaku mendapat teguran dari tempat mereka bekerja. Lebih parahnya lagi, anak-anak sekolah enggan pergi ke sekolah lantaran jauhnya akses menuju ke sekolah mereka.
“Banyak pekerja yang kena tegur atasan mereka lantaran telat masuk kerja. Begitu juga dengan anak-anak sekolah. Jadi, Pemerintah Provinsi Sumut ataupun Pemko Medan harus mencari solusi atas kondisi ini. Kasihan mereka yang sangat bergantung dengan jalan itu,” pungkasnya.
Untuk diketahui, pembangunan proyek jembatan Titi Pahlawan sudah berlangsung selama satu bulan, sejak Dinas Bina Marga dan Bina Kontruksi Sumut menerbitkan nomor kontrak: 602/UPT.DBMK-MDN/1033/2017 per tanggal 18 Juli 2017 .
Pada plang tertulis nama paket pembangunan jembatan Provinsi Titi Gertak pada Jalan Provinsi Jurusan Jalan Marelan (Sp kantor Batas Deliserdang) di Kota Medan. Nilai kontrak Rp.5.046.648.600,- dengan masa pengerjaan 150 hari kalender dan tander dimenangkan PT Garuda Power Mandiri serta kosultan CV Prima Rancang. (rul/prn/ila)
Teks foto (Ist)
Foto 1: Warga protes karena kotraktor tidak membangun jalan alternatif.
Foto 2: Warga bertaruh nyawa ketika hendak melintasi Jembatan Gertak Jalan Titi Pahlawan yang terkena dampak pembangunan Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Sumut.
