MEDAN, SUMUTPOS.CO – Dalam pengendalian inflasi, diperlukan optimalisasi peranan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan penguatan hilirisasi pangan. Tak hanya itu, sinergi dan kolaborasi antar-daerah lewat kerja sama antar-daerah (KAD) juga sangat berperan dalam pengendalian inflasi dan menjaga stabilitas harga pangan.
Hal ini terungkap saat Dirut PUD Pasar Medan Suwarno mengikuti capacity building Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Sumut yang diadakan Bank Indonesia Perwakilan Sumut di Jakarta, Senin (20/11/2023) malam.
Kegiatan ini dibuka oleh Deputi Direktur KPw BI Sumut Wahyu Yuwana dengan narasumber Asisten Direktur Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi DKI Jakarta Elisabeth R.S.Y Silitonga, dan Ketua Subkelompok Ekonomi Daerah Biro Perekonomian DKI Jakarta Azwar Anas.
Hadir pula Kabag Perekonomian Pemko Medan Regen dan sejumlah kepala bagian perekonomian dari kabupaten/kota di Sumut.
Kabag Perekonomian Pemko Medan Regen didampingi Dirut PUD Pasar Medan Suwarno menjelaskan, dari capacity building ini memperoleh sejumlah konsep strategis yang nantinya bisa ditiru dan modifikasi di Medan.
Salah satunya adalah Pemko Medan dapat mengembangkan peraturan mengenai pembiayaan untuk subsidi harga barang pokok seperti yang sudah diterapkan di DKI Jakarta untuk 12 jenis bahan pokok. Seperti beras premium di Jakarta dari Rp70 ribu menjadi Rp30 ribu perkilogram dan daging dari Rp135 ribu menjadi Rp35 ribu perkilogram.
Oleh karena itu, Perusahaan Umum Daerah (PUD) yang dimiliki Pemko Medan kedepannya dirancang memiliki core bisnis yang spesifik agar fokus dalam mengembangkan bisnis tersebut.
Dalam pengembangan Kerja sama Antar Daerah (KAD), akan menjalankan konsep usaha yang nyata yakni pengembangan hulu dan hilir. Saat ini, PUD Pasar Medan telah menjajaki dengan menggandeng petani di Siosar, Karo, untuk pembinaan.
“Nantinya bibit, saprodi dan lainnya akan disediakan oleh PUD Pasar. Nah, untuk hilirnya, hasil produksi dari petani akan didistribusikan oleh PUD Pasar ke masyarakat, maupun minimarket untuk memastikan kebutuhan pangan, ketersediaan pasokan dan keterjangkauan harga bagi masyarakat di Medan,” bebernya.
Pengembangan lainnya untuk keberlanjutan ketersediaan pangan, Pasar Induk Laucih akan dijadikan hub di Sumut. Ini sebagai upaya memberi kesempatan kepada kota/kabupaten lain untuk buka gerai dan menawarkan produk pangan mereka. Harapannya bisa jadi gambaran bagi pelaku usaha di Medan.
“PUD Pasar juga perlu mengembangkan core bisnis lain sesuai Perda dan arahan Walikota. Salah satunya dengan membuka gerai pangan di seluruh kelurahan, kecamatan, dan perluas cakupan pasar keliling. Ini sebagai langkah hilirisasi produk dengan memanfaatkan digitalisasi,” katanya.
Selanjutnya dalam mendukung distribusi beras SPHP, mempercepat pengembangan pembangunan SPBE yang berkolaborasi dengan rekan bisnis. Untuk langkah lewat hulu, kedepan dapat dilakukan dengan menyewa lahan maupun membeli lahan. Nantinya lahan itu ditanam produk bahan pangan pokok oleh kelompok tani yang sudah kerja sama dengan PUD Pasar Medan.
Sebelumnya, Deputi Direktur KPw BI Sumut Wahyu Yuwana capacity building TPID Sumut diharapkan bisa mengadaptasi dalam pengendalian inflasi di Sumut.
Ketua Subkelompok Ekonomi Daerah Biro Perekonomian DKI Jakarta Azwar Anas menuturkan salah satu strategi DKI Jakarta dalam pengendalian inflasi yakni dengan penguatan BUMD.
Beberapa penguatan tersebut dengan merevisi Perda pembentukan BUMD, tujuan pendirian BUMD diantaranya untuk mewujudkan ketahanan pangan dan menjaga kestabilan harga serta memberikan Penyertaan Modal Daerah (PMD) kepada BUMD Pangan.
Sementara itu, Asisten Direktur Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi DKI Jakarta Elisabeth R.S.Y
Silitonga menambahkan pentingnya menjaga inflasi Jakarta dan Bodetabek (Megapolitan). Pangsa inflasi Jakarta terhadap inflasi nasional tinggi.
Elisabeth melanjutkan Jakarta merupakan penopang wilayah sekitar yang apabila diakumulasi, bobot inflasinya hampir setengah inflasi nasional.
Sampai dengan Oktober 2023, kata Elisabeth, bahan makanan seperti beras, daging ayam ras, dan bawang merah menjadi komoditas utama penyumbang inflasi.
Karena itulah, sambung Elisabeth, berbagai tantangan dalam pemenuhan pasokan dan stabilisasi harga di DKI Jakarta direspon melalui sinergi dan kolaborasi antara TPID DKI Jakarta dan pemangku kepentingan (stakeholder) terkait serta didukung oleh komitmen Pemprov DKI Jakarta dalam alokasi anggaran. (map/ram)
