MEDAN, SUMUTPOS.CO – Pemerintah daerah (pemda) di Sumatera Utara didorong untuk melakukan sistem kerja sama pemerintah dengan badan usaha (KPBU) dalam melaksanakan pembangunan. Sebab, program ini sangat baru dan perlu terus disosialisasikan agar menjadi lebih paham.
Direktur Utama PT Adhikari, Muhammad Syaifullah mengungkapkan, pihaknya terus mendorong Pemko/Pemkab di Sumut yang belum peduli dengan program ini. Padahal, program ini bisa dijadikan alternatif dalam pembiayaan melaksanakan pembangunan.
Menurutnya KPBU tidak gratis, bukan utang, tapi lebih kepada investasi. Jadi, butuh atau tidaknya pemda tergantung dari kepala daerahnya dan kondisi keuangan daerah itu sendiri. “KPBU ini merupakan alternatif APBD dalam pembiayaan pembangunan. Sejak lima tahun terakhir ini kami terus dorong pemerintah daerah untuk melakukan itu,” ungkapnya dalam Seminar Percepatan Penyediaan Infrastruktur Sumatera Utara menuju Sumut Bermartabat di Hotel Grandhika, Jalan Dr Mansyur Medan, Selasa (18/12).
Pria yang juga konsultan KPBU ini menjelaskan, untuk sosialisasi KPBU sendiri memang sudah dilakukan. Mulai dari musrenbang tingkat nasional, pelatihan-pelatihan di daerah, melalui Bank Indonesia dan lainnya.
“Kalau ada penilaian ini bentuk utang baru, tergantung SDM dan cara penilaian kepala daerahnya. Sebab program ini punya mekanisme. Pembiayaan yang dilakukan juga berbagai bidang,” katanya.
Dia menambahkan, untuk di Sumut pihaknya sudah melakukan penjajakan dengan Pemko Tanjungbalai, Pemkab Batubara, Pemko Siantar, dan Pemkab Deliserdang. Sedangkan yang berjalan pembangunan jalan tol Kualanamu. Selain itu, pembangunan RSUD Pirngadi dan LRT dengan Pemko Medan.
“Semua itu tergantung pimpinan daerahnya. Kalau mendukung pasti jalan. Sebab, peluangnya ada di sini. Banyak potensi di Sumut yang bisa di KPBU-kan. Selain itu, legislatifnya ikut bergerak,” katanya.
Sementara itu, Wakil Ketua Ikatan Alumni Institut Teknologi Bandung (IA-ITB) Wilayah Sumut, Ahmad Prawira Tarigan menegaskan, kemajuan suatu bangsa dilihat dari infrastrukturnya. Semakin baik infrastruktur maka semakin majulah bangsa itu. Begitu juga sebaliknya.
Saat ini, ungkap dia, Presiden Joko Widodo terus menyampaikan keberhasilan program pembenahan infrastruktur. “Even ini sangat pas dilakukan. Makanya tetap semangat melakukan kegiatan ini. Menjadi agenda rutin. Sebab, kemajuan satu bangsa dilihat dari kondisi infrastrukturnya,” katanya saat memberi sambutan.
IA-ITB kata dia merupakan sebuah paguyuban yang tidak berpolitik. Hanya ingin berbuat untuk lebih baik dan siap berkompetisi dengan bangsa lain. “IA-ITB ini saling bersinergi, memberikan kontribusi dan berkerjasama dengan semua pihak untuk Indonesia yang lebih baik. Kami optimis hal itu bisa dilakukan,” tambahnya.
Sekretaris IA-ITB Sumut, Muhammad Syafri Lubis menambahkan, kepengurusan dalam IA-ITB terdiri dari berbagai disiplin ilmu baik yang bergelar sarjana, magister sampai doktor. Kegiatan ini menurutnya merupakan wujud dalam memberikan kontribusi nyata atau masukan bagi pemerintah. Hanya saja perhatian pemda sangat minim terutama dalam hal partisipasi yang diberikan.
“Kegiatan seperti ini sudah dua kali dilakukan, tapi partisipasi pemkab/pemko maupun Pemprovsu minim. Mungkin karena kesibukan mereka. Padahal ini bentuk sumbangsih nyata bagi mereka dalam penyelesaian infrastruktur di Sumut,” katanya.
Sebelumnya, Ketua Panitia Pelaksana Umar Husein mengucapkan terima kasih kepada pihak sponsor dan peserta seminar yang telah berkontribusi dan berpartisipasi sehingga pelaksanaan kegiatan tersebut berjalan lancar. (prn/han)