MEDAN, SUMUTPOS.CO – Wali Kota Medan Bobby Nasution sepakat soal peremajaan (mempercantik) becak bermotor atau betor yang masih beroperasi di ibukota Provinsi Sumatera Utara.
Menurutnya, hal yang menyangkut teknis segera dibahas oleh Dinas Perhubungan Kota Medan selaku leading sector. Hal itu diungkapkan Bobby, saat menemui pendemo para abang betor di Kota Medan yang menyampaikan aspirasi di depan gerbang balai kota, Senin (20/12).
Selain itu, Bobby juga menyahuti permintaan Program Keluarga Harapan (PKH), BPNT, JKN/KIS, KIP, PIP serta bantuan kesejahteraan lainnya, yang disampaikan perkumpulan SATU BETOR tersebut. “Akan segera dilakukan pendataan serta dikordinasikan dengan dinas terkait,” kata dia didampingi Wakil Wali Kota Medan, Aulia Rachman.
Di sisi lain diharapkannya, kepada para abang betor agar lebih memerhatikan keselamatan dan kenyamanan penumpang termasuk nanti juga dibahas tempat khusus pangkalan becak sehingga lebih tertata rapi.
Sebelumnya, seratusan pengemudi betor yang tergabung dalam Solidaritas Angkutan Transportasi Umum-Becak Bermotor (DPP SATU BETOR) yang kembali melakukan aksi unjuk rasa ke kantor Wali Kota Medan, menyambut gembira kedatangan Bobby Nasution dan Aulia Rachman yang langsung menemui mereka.
Koordinator aksi, Johan Merdeka meminta perhatian Pemko Medan akan nasib para pengemudi betor, terlebih lagi becak merupakan satu dari beberapa ikon Kota Medan. Mereka pun menagih janji Wali Kota Dzulmi Eldin kala itu, yang ingin lakukan peremajaan terhadap betor di Medan yang berkisar 6.000 hingga 8.000 unit, namun hingga tak kunjung terealisasi. “Padahal betor juga penyumbang PAD di mana setiap bulannya membayar speksi/uji KIR setiap enam bulan sekali Rp35.000,” beber Johan.
Johan pun memohon kepada Wali Kota Bobby tentang pemutihan BPJS Mandiri menjadi BPJS PBI atau KIS gratis, bagi seluruh abang betor di Medan.
Dalam aksi unjuk rasa damai tersebut, mereka memohon kepada Wali Kota Bobby Nasution agar juga memberikan perhatian terhadap kesejahteraan para abang becak guna mendapatkan PKH, BPNT, JKN/KIS, KIP, PIP serta bantuan kesejahteraan lainnya. Usai disambut oleh kedua pemimpin Kota Medan itu, para pendemo akhirnya meninggalkan kantor wali kota dengan tertib. (prn/ila)
