Antisipasi Ancaman Keamanan, Polisi & TNI Patroli Besar-besaran

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Mengantisipasi ancaman keamanan pascapenetapan hasil rekapitulasi suara Pemilu 2019 oleh KPU yang memenangkan pasangan 01, Joko Widodo-Ma’ruf Amin, Selasa (21/5) dini hari, Polda Sumut dan Kodam I/BB Patroli menggelar apel gabungan sekaligus patroli skala besar dengan sebutan Operasi Mantap Brata.

Apel yang berlangsung di Lapangan Benteng, Medan, kemarin pagi pukul 07.00 WIB, dipimpin langsung Kapolrestabes Medan, Kombes Pol Dadang Hartanto dan Dandim 0201/BS, Kol Inf Yudha Rismansyah.

“Berbeda pilihan di dalam negara demokrasi adalah hal yang wajar. Namun dalam pelaksanaannya, perbedaan pilihan ini ternyata bisa mengakibatkan berbagai ancaman,” kata Dadang dalam pidatonya kepada peserta apel yang terdiri dari personel Polrestabes Medan dan Kodim 0201/BS.

Kata mantan Kapolres Cianjur ini, beberapa hal yang perlu diidentifikasi adalah banyaknya berita-berita hoax, ujaran kebencian, dan pernyataan-pernyataan permusuhan. Bahkan dalam kehidupan masyarakat, telah timbul suatu perbedaan nyata.

“Duet TNI-Polri menjadi hal utama dalam menjaga keutuhan dan keamanan. Ddibutuhkan suatu kerja sama sinergitas suatu komunikasi dan koordinasi, untuk menciptakan keamanan dan ketertiban,” tegasnya.

Ia menyebutkan, penetapan hasil rekapitulasi suara Pemilu 2019 pada Rapat Pleno KPU RI Selasa dini hari, berpotensi menciptakan ancaman gangguan keamanan di Medan. “Masyarakat hari ini sangat membutuhkan kehadiran TNI-Polri untuk merespon berbagai isu-isu tentang gangguan Kamtibmas. Keadaan kita hadir di tengah masyarakat dalam patroli skala besar merupakan suatu wujud, bahwa kita memberikan suatu kebutuhan masyarakat akan rasa aman. Sehingga masyarakat yakin kepada TNI-Polri,” ungkap Kombes Pol Dadang.

Kepada seluruh personel TNI-Polri yang turun melakukan aksi massa, Dadang meminta agar memahami apa yang harus dilakukan. “Saya minta seluruh rekan-rekan yang terlibat dalam pengamanan rencana kontijensi memahami tugas dan peranannya masing-masing. Siapa berbuat apa dan bertanggungjawab kepada siapa. Dan tentunya cara bertindak juga telah dilakukan,” ujarnya.

Ia mengatakan, kegiatan pre-emtif telah dilaksanakan. Antara lain melalui upaya-upaya penyadaran kepada masyarakat oleh Bhabinkamtibmas dan Babinsa. “Para Kapolsek telah turun ke wilayah-wilayah didukung oleh para Danramil untuk menyadarkan masyarakat, mengajak tokoh masyarakat untuk tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang melanggar aturan. Tetapi menjadi penyejuk di lingkungannya masing-masing,” kata Kombes Pol Dadang.

Menurutnya, penyampaian pendapat dalam kegiatan Pemilu sebaiknya dilakukan dengan berpedoman kepada Undang-undang Nomor 9 Tahun 1998. Yaitu unjuk rasa diperbolehkan dengan mematuhi Pasal 6 yakni menjaga keamanan dan ketertiban. “Di luar hal tersebut, tentu kita melakukan upaya-upaya penertipan dan imbauan, sehingga tidak mengganggu keamanan dan ketertiban,” pungkas alumni Akpol Tahun 1994 ini.

Hadir dalam apel tersebur Pangdam I/BB Mayjen Sabrar Fadhilah dan Kapolda Sumut Irjen Pol Agus Andrianto. Kedua pejebat itu kompak mengecek langsung barisan personel TNI-Polri dan kendaraan taktis yang disiapkan untuk pengamanan.

Mayjen TNI Sabrar Fadhilah mengatakan seluruh personel Kodam I/Bukit Barisan dan Polda Sumut siap untuk mengamankan kondusifitas wilayah pascapengumuman yang sehari dimajukan dari rencananya Rabu, 22 Mei.

Di beberapa wilayah, kata Fadhilah, khususnya di ibukota Jakarta, situasi menunjukkan peningkatan keamanan yang cukup signifikan menjelang pengumuman KPU.

Hal ini tentu berpengaruh terhadap situasi keamanan secara nasional. Terlebih lagi saat ini Bangsa Indonesia menjadi sorotan dunia terkait pelaksanaan Pemilihan Umum serentak pada tanggal 17 April 2019 yang lalu.

“Untuk mengantisipasi berbagai potensi ancaman, TNI-Polri bersama institusi terkait perlu menyelenggarakan operasi pengamanan secara terpadu dan sistematis. Seperti diketahui, ancaman gangguan keamanan seiring perkembangan teknologi dari waktu ke waktu semakin kompleks dan dinamis,” ungkapnya.

Polisi Status Siaga I

Kapolri Jenderal (Pol) Tito Karnavian mengeluarkan surat telegram terkait pemberlakuan status siaga I kepada seluruh jajaran kepolisian dalam rangka pengamanan rekapitulasi dan penetapan hasil Pemilu 2019 oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Dalam surat telegram itu, status siaga I berlaku pada 21-25 Mei 2019. Surat bernomor STR/281/V/OPS.1.1.1./2019 tertanggal 20 Mei 2019 tersebut dikonfirmasi oleh Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigadir Jenderal (Pol) Dedi Prasetyo. “Siaga satu betul hari ini info dari SOP di Jakarta,” ujar Dedi ketika dikonfirmasi, Selasa (21/5/2019).

Melalui surat tersebut, Kapolri meminta setiap kepala satuan wilayah (kasatwil) atau kepala satuan kerja (kasatker) melaporkan situasi yang terjadi di lapangan. Kemudian, ia juga meminta kasatwil dan kasatker agar mengambil langkah antisipasi terhadap perkembangan situasi.

“Masing-masing kasatwil/kasatker senantiasa meng-update dinamika perkembangan situasi yang terjadi di wilayah serta siapkan langkah-langkah antisipasi dan perencanaan pengamanan secara detil dan taktis,” seperti dikutip dari surat tersebut.

Melalui surat tersebut, disebutkan pula agar setiap perkembangan di lapangan dilaporkan kepada Kapolri atau melalui Asisten Kapolri Bidang Operasi (As Ops).

Kepala Divisi Humas Polri Irjen Muhammad Iqbal menyatakan, status Siaga I yang beredar melalui telegram hanya ditujukan kepada polisi, bukan masyarakat. Hal itu disampaikan Iqbal agar masyarakat tak perlu merasa khawatir dengan beredarnya telegram tersebut.

“Siaga I itu internal aparat. Bahwa aparat harus siaga untuk layani dan ayomi masyarakat. Untuk warga enggak perlu Siaga I. Silakan tetap jalankan rutinitas sehari-hari, Insya Allah aman,” kata Iqbal di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Jakarta, Selasa (21/5).

Ia mengatakan masyarakat bisa beraktivitas normal pada 21-25 Mei. Masyarakat juga bisa berdagang dan beribadah seperti biasa. “Jangan persepsikan Siaga I gawat sekali situasi. Jadi silakan berkegiatan ekonomi, pendidikan, ibadah, sosial, dan sebagainya,” lanjut dia.

Polres Dairi Patroli Mobile Objek Vital

Tak hanya di Medan, Kepolisian Resor Dairi juga menggelar patroli mobile objek vital diseputaran Kota Sidikalang.

Kapolres Dairi AKBP Erwin Wijaya Siahaan melalui Kasubbag Humas Ipda Donni Saleh kepada wartawan, Selasa (21/5) mengatakan, kegiatan itu dalam rangka cipta kondisi untuk mewujudkan Sitkamtibmas yang aman dan kondusif d iwilayah hukum Polres Dairi, pasca pengumuman hasil rekapitulasi nasional pemilu 2019.

Rute ataupun sasaran patroli yakni terminal pusat angkutan umum, pusat pasar Sidikalang, pusat perbelanjaan dan pertokoan, lokasi perkantoran pemerintah, perbankan serta Rutan Kelas 2B Sidikalang di jalan Rimo Bunga Desa Sitinjo 2 Kecamatan Sitinjo.

Patroli dipimpin Kabag Ops Polres Kompol WH Pranggono didampingi Kasat Sabhara AKP Lamhot Limbong serta Kasubbag Humas Ipda Donni Saleh serta Kanit Lantas Ipda JP Karo-Karo dan jajaran perwira. (dvs/mag-10)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Mengantisipasi ancaman keamanan pascapenetapan hasil rekapitulasi suara Pemilu 2019 oleh KPU yang memenangkan pasangan 01, Joko Widodo-Ma’ruf Amin, Selasa (21/5) dini hari, Polda Sumut dan Kodam I/BB Patroli menggelar apel gabungan sekaligus patroli skala besar dengan sebutan Operasi Mantap Brata.

Apel yang berlangsung di Lapangan Benteng, Medan, kemarin pagi pukul 07.00 WIB, dipimpin langsung Kapolrestabes Medan, Kombes Pol Dadang Hartanto dan Dandim 0201/BS, Kol Inf Yudha Rismansyah.

“Berbeda pilihan di dalam negara demokrasi adalah hal yang wajar. Namun dalam pelaksanaannya, perbedaan pilihan ini ternyata bisa mengakibatkan berbagai ancaman,” kata Dadang dalam pidatonya kepada peserta apel yang terdiri dari personel Polrestabes Medan dan Kodim 0201/BS.

Kata mantan Kapolres Cianjur ini, beberapa hal yang perlu diidentifikasi adalah banyaknya berita-berita hoax, ujaran kebencian, dan pernyataan-pernyataan permusuhan. Bahkan dalam kehidupan masyarakat, telah timbul suatu perbedaan nyata.

“Duet TNI-Polri menjadi hal utama dalam menjaga keutuhan dan keamanan. Ddibutuhkan suatu kerja sama sinergitas suatu komunikasi dan koordinasi, untuk menciptakan keamanan dan ketertiban,” tegasnya.

Ia menyebutkan, penetapan hasil rekapitulasi suara Pemilu 2019 pada Rapat Pleno KPU RI Selasa dini hari, berpotensi menciptakan ancaman gangguan keamanan di Medan. “Masyarakat hari ini sangat membutuhkan kehadiran TNI-Polri untuk merespon berbagai isu-isu tentang gangguan Kamtibmas. Keadaan kita hadir di tengah masyarakat dalam patroli skala besar merupakan suatu wujud, bahwa kita memberikan suatu kebutuhan masyarakat akan rasa aman. Sehingga masyarakat yakin kepada TNI-Polri,” ungkap Kombes Pol Dadang.

Kepada seluruh personel TNI-Polri yang turun melakukan aksi massa, Dadang meminta agar memahami apa yang harus dilakukan. “Saya minta seluruh rekan-rekan yang terlibat dalam pengamanan rencana kontijensi memahami tugas dan peranannya masing-masing. Siapa berbuat apa dan bertanggungjawab kepada siapa. Dan tentunya cara bertindak juga telah dilakukan,” ujarnya.

Ia mengatakan, kegiatan pre-emtif telah dilaksanakan. Antara lain melalui upaya-upaya penyadaran kepada masyarakat oleh Bhabinkamtibmas dan Babinsa. “Para Kapolsek telah turun ke wilayah-wilayah didukung oleh para Danramil untuk menyadarkan masyarakat, mengajak tokoh masyarakat untuk tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang melanggar aturan. Tetapi menjadi penyejuk di lingkungannya masing-masing,” kata Kombes Pol Dadang.

Menurutnya, penyampaian pendapat dalam kegiatan Pemilu sebaiknya dilakukan dengan berpedoman kepada Undang-undang Nomor 9 Tahun 1998. Yaitu unjuk rasa diperbolehkan dengan mematuhi Pasal 6 yakni menjaga keamanan dan ketertiban. “Di luar hal tersebut, tentu kita melakukan upaya-upaya penertipan dan imbauan, sehingga tidak mengganggu keamanan dan ketertiban,” pungkas alumni Akpol Tahun 1994 ini.

Hadir dalam apel tersebur Pangdam I/BB Mayjen Sabrar Fadhilah dan Kapolda Sumut Irjen Pol Agus Andrianto. Kedua pejebat itu kompak mengecek langsung barisan personel TNI-Polri dan kendaraan taktis yang disiapkan untuk pengamanan.

Mayjen TNI Sabrar Fadhilah mengatakan seluruh personel Kodam I/Bukit Barisan dan Polda Sumut siap untuk mengamankan kondusifitas wilayah pascapengumuman yang sehari dimajukan dari rencananya Rabu, 22 Mei.

Di beberapa wilayah, kata Fadhilah, khususnya di ibukota Jakarta, situasi menunjukkan peningkatan keamanan yang cukup signifikan menjelang pengumuman KPU.

Hal ini tentu berpengaruh terhadap situasi keamanan secara nasional. Terlebih lagi saat ini Bangsa Indonesia menjadi sorotan dunia terkait pelaksanaan Pemilihan Umum serentak pada tanggal 17 April 2019 yang lalu.

“Untuk mengantisipasi berbagai potensi ancaman, TNI-Polri bersama institusi terkait perlu menyelenggarakan operasi pengamanan secara terpadu dan sistematis. Seperti diketahui, ancaman gangguan keamanan seiring perkembangan teknologi dari waktu ke waktu semakin kompleks dan dinamis,” ungkapnya.

Polisi Status Siaga I

Kapolri Jenderal (Pol) Tito Karnavian mengeluarkan surat telegram terkait pemberlakuan status siaga I kepada seluruh jajaran kepolisian dalam rangka pengamanan rekapitulasi dan penetapan hasil Pemilu 2019 oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Dalam surat telegram itu, status siaga I berlaku pada 21-25 Mei 2019. Surat bernomor STR/281/V/OPS.1.1.1./2019 tertanggal 20 Mei 2019 tersebut dikonfirmasi oleh Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigadir Jenderal (Pol) Dedi Prasetyo. “Siaga satu betul hari ini info dari SOP di Jakarta,” ujar Dedi ketika dikonfirmasi, Selasa (21/5/2019).

Melalui surat tersebut, Kapolri meminta setiap kepala satuan wilayah (kasatwil) atau kepala satuan kerja (kasatker) melaporkan situasi yang terjadi di lapangan. Kemudian, ia juga meminta kasatwil dan kasatker agar mengambil langkah antisipasi terhadap perkembangan situasi.

“Masing-masing kasatwil/kasatker senantiasa meng-update dinamika perkembangan situasi yang terjadi di wilayah serta siapkan langkah-langkah antisipasi dan perencanaan pengamanan secara detil dan taktis,” seperti dikutip dari surat tersebut.

Melalui surat tersebut, disebutkan pula agar setiap perkembangan di lapangan dilaporkan kepada Kapolri atau melalui Asisten Kapolri Bidang Operasi (As Ops).

Kepala Divisi Humas Polri Irjen Muhammad Iqbal menyatakan, status Siaga I yang beredar melalui telegram hanya ditujukan kepada polisi, bukan masyarakat. Hal itu disampaikan Iqbal agar masyarakat tak perlu merasa khawatir dengan beredarnya telegram tersebut.

“Siaga I itu internal aparat. Bahwa aparat harus siaga untuk layani dan ayomi masyarakat. Untuk warga enggak perlu Siaga I. Silakan tetap jalankan rutinitas sehari-hari, Insya Allah aman,” kata Iqbal di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Jakarta, Selasa (21/5).

Ia mengatakan masyarakat bisa beraktivitas normal pada 21-25 Mei. Masyarakat juga bisa berdagang dan beribadah seperti biasa. “Jangan persepsikan Siaga I gawat sekali situasi. Jadi silakan berkegiatan ekonomi, pendidikan, ibadah, sosial, dan sebagainya,” lanjut dia.

Polres Dairi Patroli Mobile Objek Vital

Tak hanya di Medan, Kepolisian Resor Dairi juga menggelar patroli mobile objek vital diseputaran Kota Sidikalang.

Kapolres Dairi AKBP Erwin Wijaya Siahaan melalui Kasubbag Humas Ipda Donni Saleh kepada wartawan, Selasa (21/5) mengatakan, kegiatan itu dalam rangka cipta kondisi untuk mewujudkan Sitkamtibmas yang aman dan kondusif d iwilayah hukum Polres Dairi, pasca pengumuman hasil rekapitulasi nasional pemilu 2019.

Rute ataupun sasaran patroli yakni terminal pusat angkutan umum, pusat pasar Sidikalang, pusat perbelanjaan dan pertokoan, lokasi perkantoran pemerintah, perbankan serta Rutan Kelas 2B Sidikalang di jalan Rimo Bunga Desa Sitinjo 2 Kecamatan Sitinjo.

Patroli dipimpin Kabag Ops Polres Kompol WH Pranggono didampingi Kasat Sabhara AKP Lamhot Limbong serta Kasubbag Humas Ipda Donni Saleh serta Kanit Lantas Ipda JP Karo-Karo dan jajaran perwira. (dvs/mag-10)