25.6 C
Medan
Thursday, June 13, 2024

Tiap Tahun Jalan Inti Kota Diperbaiki, Pinggiran Makin Tertinggal

triadi wibowo/sumut pos
SAHUR: Wakil Ketua DPRD Medan Iswanda Ramli bersama istri dan kedua anaknya saat bersantap sahur, Selasa (21/5) dini hari.

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Pembangunan infrastruktur di Kota Medan belum merata. Masih banyak kawasan pinggiran Kota Medan yang kondisi infrastrukturnya, seperti jalan dan drainase, memperihatinkan. Kondisi ini harus menjadi perhatian serius bagi Pemko Medan. Jangan sampai, anggaran sebesar Rp1,7 triliun yang dialokasikan untuk pembangunan dan perawatan infrastruktur tak menyentuh kawasan pinggiran.

MASALAH pembangunan infrastruktur yang belum merata di Kota Medan ini menjadi topik perbincangan hangat Tim Sahur Sumut Pos dengan Wakil Ketua DPRD Kota Medan Iswanda Ramli di rumahnya, Komplek Taman Setia Budi Indah Medan, Selasa (21/5) pagi. Menurut pria yang akrab Nanda ini, kesenjangan pembangunan infrastruktur yang paling disorot adalah jalan dan drainase.

Di mana pada umumnya, jalan-jalan yang ada di Kota Medan begitu cepat rusak. Sementara soal saluran air atau drainase, juga belum mendapat atensi serius. “Sehingga tidak heran jika setiap tahun selalu jalan (mengarah di pusat kota) saja yang diperbaiki. Alhasil, jalan yang di pinggiran kota semakin tertinggal. Begitu juga dengan pembangunan saluran drainase, anggaran lebih banyak terserap di wilayah pusat kota. Jadi ke depan harapan kami, Pemko harus lebih peka. Harus dilihat sebelum dilakukan (pembangunan), dampaknya juga mesti dipikirkan,” katanya.

Dengan demikian, sebut Ketua Kosgoro’1957 Medan ini, jalan yang sebelumnya telah diperbaiki satu tahun sampai satu setengah tahun tetap awet alias tidak cepat rusak. Artinya, pertama sekali yang mesti diperhatikan yaitu apakah sudah tersedia sarana saluran drainase pada bahu jalan yang ada. “Kami melihat, karena kurangnya perhatian pada saluran pembuangan air ini, menjadikan jalan yang telah diperbaiki menjadi cepat rusak. Anggaran untuk itu terus dianggarkan sementara ruas jalan lain akhirnya terbengkalai,” ujarnya.

Politisi Golkar Sumut ini menyarankan, alangkah baiknya jika konstruksi jalan yang memang laik dibangun dengan beton, agar tidak dibangun memakai hotmix. Sehingga ketahanan infrastruktur dimaksud lebih tahan lama, terlebih mengingat dilalui tonase tinggi secara intens pada badan jalan tersebut. “Meski itu mahal tapi dia lebih awet. Seperti di Jalan Amal, Sunggal yang kemarin kami minta supaya di beton, sudah di beton. Jadi ada beberapa titik jalan yang kami lihat, kerap berlobang kondisinya terus. Terutama di pinggiran kota ini banyak sekali jalan yang belum bagus,” katanya.

Kemudian menyikapi persoalan banjir, mantan Ketua DPD AMPI Kota Medan ini meminta supaya Pemko Medan selalu bersinergi dengan Pemprovsu dan Balai Wilayah Sungai Sumatera (BWSS) II. Katanya, masyarakat tak paham dan tak mau tahu wewenang tersebut ada di instansi mana. “Masyarakat tahunya karena itu terjadi di Medan, maka Pemko-lah yang mesti bertanggungjawab. Padahal domain itu ada di BWSS sebab memang tugas dan fungsi mereka,” tegasnya.

Selain kedua masalah tersebut, Nanda juga mengingatkan Pemko Medan dibawah komando Wali Kota Dzulmi Eldin dan Wakil Wali Kota, Akhyar Nasution, akan hal krusial lainnya. Yakni persoalan iuran BPJS Kesehatan dan administrasi data kependudukan, seperti e-KTP, akte kelahiran dan kartu keluarga serta masalah pembagian Program Keluarga Harapan (PKH). “Sebab banyak keluhan masyarakat Kota Medan tentang hal ini. Masyarakat masih banyak yang tidak sanggup membayar iuran sebesar yang ditetapkan, bila tidak dibantu oleh Pemko. Sehingga banyak yang nunggak dan ketika sakit tidak mampu membayar beberapa tunggakan mereka itu,” katanya.

Selanjutnya pembagian PKH dinilai Nanda masih banyak belum tepat sasaran. Dimana Dinas Sosial belum melihat secara jelas warga yang memang laik dibantu mendapat program dimaksud. “Dinsos umumnya masih menganut data-data yang lama, sehingga banyak keluarga yang memang tidak mampu justru tak kebagian PKH. Ini yang juga banyak dikeluhkan masyarakat tidak mampu di Kota Medan terutama yang berada di pinggiran kota,” katanya.

Sebelum ngobrol santai dan panjang lebar, Sumut Pos diajak bersantap sahur dengan keluarga Nanda Ramli. Seperti tahun-tahun yang lalu, lauk pauk yang disiapkan Erniati, istri Nanda Ramli, tak pernah ketinggalan berupa ayam goreng, rendang daging dan juga udang. Sekitar 15 menit berada di meja makan bersama kedua putra Nanda Ramli yang juga ikut bersantap sahur, obrolan ringan seputar dunia politik kerap dibahas. Meski besar kemungkinan Nanda tak lolos menjadi anggota DPRD Medan periode 2019-2024, ia terlihat tidak terbebani sama sekali. “Semua ini ada hikmahnya. Saya selalu bersyukur kepada Allah SWT atas kehidupan yang diberikan pada saya sampai sekarang,” katanya tersenyum. Sebelum berpamitan, Tim Sumut Pos dan Nanda Ramli menyempatkan Salat Subuh berjamaah di kediamannya. (prn)

triadi wibowo/sumut pos
SAHUR: Wakil Ketua DPRD Medan Iswanda Ramli bersama istri dan kedua anaknya saat bersantap sahur, Selasa (21/5) dini hari.

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Pembangunan infrastruktur di Kota Medan belum merata. Masih banyak kawasan pinggiran Kota Medan yang kondisi infrastrukturnya, seperti jalan dan drainase, memperihatinkan. Kondisi ini harus menjadi perhatian serius bagi Pemko Medan. Jangan sampai, anggaran sebesar Rp1,7 triliun yang dialokasikan untuk pembangunan dan perawatan infrastruktur tak menyentuh kawasan pinggiran.

MASALAH pembangunan infrastruktur yang belum merata di Kota Medan ini menjadi topik perbincangan hangat Tim Sahur Sumut Pos dengan Wakil Ketua DPRD Kota Medan Iswanda Ramli di rumahnya, Komplek Taman Setia Budi Indah Medan, Selasa (21/5) pagi. Menurut pria yang akrab Nanda ini, kesenjangan pembangunan infrastruktur yang paling disorot adalah jalan dan drainase.

Di mana pada umumnya, jalan-jalan yang ada di Kota Medan begitu cepat rusak. Sementara soal saluran air atau drainase, juga belum mendapat atensi serius. “Sehingga tidak heran jika setiap tahun selalu jalan (mengarah di pusat kota) saja yang diperbaiki. Alhasil, jalan yang di pinggiran kota semakin tertinggal. Begitu juga dengan pembangunan saluran drainase, anggaran lebih banyak terserap di wilayah pusat kota. Jadi ke depan harapan kami, Pemko harus lebih peka. Harus dilihat sebelum dilakukan (pembangunan), dampaknya juga mesti dipikirkan,” katanya.

Dengan demikian, sebut Ketua Kosgoro’1957 Medan ini, jalan yang sebelumnya telah diperbaiki satu tahun sampai satu setengah tahun tetap awet alias tidak cepat rusak. Artinya, pertama sekali yang mesti diperhatikan yaitu apakah sudah tersedia sarana saluran drainase pada bahu jalan yang ada. “Kami melihat, karena kurangnya perhatian pada saluran pembuangan air ini, menjadikan jalan yang telah diperbaiki menjadi cepat rusak. Anggaran untuk itu terus dianggarkan sementara ruas jalan lain akhirnya terbengkalai,” ujarnya.

Politisi Golkar Sumut ini menyarankan, alangkah baiknya jika konstruksi jalan yang memang laik dibangun dengan beton, agar tidak dibangun memakai hotmix. Sehingga ketahanan infrastruktur dimaksud lebih tahan lama, terlebih mengingat dilalui tonase tinggi secara intens pada badan jalan tersebut. “Meski itu mahal tapi dia lebih awet. Seperti di Jalan Amal, Sunggal yang kemarin kami minta supaya di beton, sudah di beton. Jadi ada beberapa titik jalan yang kami lihat, kerap berlobang kondisinya terus. Terutama di pinggiran kota ini banyak sekali jalan yang belum bagus,” katanya.

Kemudian menyikapi persoalan banjir, mantan Ketua DPD AMPI Kota Medan ini meminta supaya Pemko Medan selalu bersinergi dengan Pemprovsu dan Balai Wilayah Sungai Sumatera (BWSS) II. Katanya, masyarakat tak paham dan tak mau tahu wewenang tersebut ada di instansi mana. “Masyarakat tahunya karena itu terjadi di Medan, maka Pemko-lah yang mesti bertanggungjawab. Padahal domain itu ada di BWSS sebab memang tugas dan fungsi mereka,” tegasnya.

Selain kedua masalah tersebut, Nanda juga mengingatkan Pemko Medan dibawah komando Wali Kota Dzulmi Eldin dan Wakil Wali Kota, Akhyar Nasution, akan hal krusial lainnya. Yakni persoalan iuran BPJS Kesehatan dan administrasi data kependudukan, seperti e-KTP, akte kelahiran dan kartu keluarga serta masalah pembagian Program Keluarga Harapan (PKH). “Sebab banyak keluhan masyarakat Kota Medan tentang hal ini. Masyarakat masih banyak yang tidak sanggup membayar iuran sebesar yang ditetapkan, bila tidak dibantu oleh Pemko. Sehingga banyak yang nunggak dan ketika sakit tidak mampu membayar beberapa tunggakan mereka itu,” katanya.

Selanjutnya pembagian PKH dinilai Nanda masih banyak belum tepat sasaran. Dimana Dinas Sosial belum melihat secara jelas warga yang memang laik dibantu mendapat program dimaksud. “Dinsos umumnya masih menganut data-data yang lama, sehingga banyak keluarga yang memang tidak mampu justru tak kebagian PKH. Ini yang juga banyak dikeluhkan masyarakat tidak mampu di Kota Medan terutama yang berada di pinggiran kota,” katanya.

Sebelum ngobrol santai dan panjang lebar, Sumut Pos diajak bersantap sahur dengan keluarga Nanda Ramli. Seperti tahun-tahun yang lalu, lauk pauk yang disiapkan Erniati, istri Nanda Ramli, tak pernah ketinggalan berupa ayam goreng, rendang daging dan juga udang. Sekitar 15 menit berada di meja makan bersama kedua putra Nanda Ramli yang juga ikut bersantap sahur, obrolan ringan seputar dunia politik kerap dibahas. Meski besar kemungkinan Nanda tak lolos menjadi anggota DPRD Medan periode 2019-2024, ia terlihat tidak terbebani sama sekali. “Semua ini ada hikmahnya. Saya selalu bersyukur kepada Allah SWT atas kehidupan yang diberikan pada saya sampai sekarang,” katanya tersenyum. Sebelum berpamitan, Tim Sumut Pos dan Nanda Ramli menyempatkan Salat Subuh berjamaah di kediamannya. (prn)

Artikel Terkait

Terpopuler

Artikel Terbaru

/