Foto: Wiwin/PM Hotel Alam Indah, salahsatu hotel kelas melati di daerah Padang Bulan, Medan.
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Jalan Jamin Ginting, Padang Bulan Medan cukup terkenal dengan maraknya hotel-hotel melati. Diduga beberapa di antaranya jadi sarang prostitusi, belum lama ini Presiden RI Jokowi menginstruksikan kementerian terkait untuk menyurati Pemprovsu ditembuskan ke Dinas Pariwisata Sumut, Pemko Medan dan Dinas Disbudpar Medan, meminta pemda menutup sejumlah hotel melati yang diduga jadi lokasi maksiat.
Namun ternyata… instruksi orang nomor satu di Indonesia itu tersebut dilawan oleh Disbudpar Medan. Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Medan, Hasan Basri mengaku, instruksi penutupan hotel yang ada di Padang Bulan Kelurahan Kualabekala, Kecamatan Medan Johor itu tidak mendasar. Harus ada fakta kuat yang menyebutkan lokasi itu sering dijadikan lokasi maksiat oleh sejumlah masyarakat.
“Belum ada disposisi ke kami (Disbudpar,red) dari Wali Kota Medan. Kalaupun benar instruksi Jokowi begitu, kita akan membentuk tim. Tapi harus dijelaskan juga pengertian maksiat itu apa. Terminologinya harus kita pahami dulu,” kilahnya, Senin (21/9).
Pada prinsipnya, jelas Hasan, setiap hotel berdiri untuk kebutuhan orang beristirahat. Tidak ada hotel berdiri diperuntukkan sebagai lokasi prostitusi.
“Tidak bisa begitu saja menutup tempat usaha seseorang. Sebab secara administratif, mereka telah memenuhi persyaratan yang dibutuhkan untuk pengoperasiannya. Tinggal prakteknya saja yang harus ditingkatkan pengawasannya. Tapi yang jelas, kita akan membentuk tim untuk mengevaluasi keberadaan serta operasionalnya,” papar Hasan yang mantan Kepala Dinas Pendidikan Medan ini.
Plt Walikota Medan Syaiful Bahri mengaku tidak mengetahui surat presiden tersebut. “Oh saya enggak tahu. Kayak gitu katanya ya, nanti saya cek. Ya saya kalau memang kira-kira udah nggak pas lagi ya tutup saja,” ujarnya. (win/mri/deo)
Foto: Wiwin/PM Hotel Alam Indah, salahsatu hotel kelas melati di daerah Padang Bulan, Medan.
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Jalan Jamin Ginting, Padang Bulan Medan cukup terkenal dengan maraknya hotel-hotel melati. Diduga beberapa di antaranya jadi sarang prostitusi, belum lama ini Presiden RI Jokowi menginstruksikan kementerian terkait untuk menyurati Pemprovsu ditembuskan ke Dinas Pariwisata Sumut, Pemko Medan dan Dinas Disbudpar Medan, meminta pemda menutup sejumlah hotel melati yang diduga jadi lokasi maksiat.
Namun ternyata… instruksi orang nomor satu di Indonesia itu tersebut dilawan oleh Disbudpar Medan. Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Medan, Hasan Basri mengaku, instruksi penutupan hotel yang ada di Padang Bulan Kelurahan Kualabekala, Kecamatan Medan Johor itu tidak mendasar. Harus ada fakta kuat yang menyebutkan lokasi itu sering dijadikan lokasi maksiat oleh sejumlah masyarakat.
“Belum ada disposisi ke kami (Disbudpar,red) dari Wali Kota Medan. Kalaupun benar instruksi Jokowi begitu, kita akan membentuk tim. Tapi harus dijelaskan juga pengertian maksiat itu apa. Terminologinya harus kita pahami dulu,” kilahnya, Senin (21/9).
Pada prinsipnya, jelas Hasan, setiap hotel berdiri untuk kebutuhan orang beristirahat. Tidak ada hotel berdiri diperuntukkan sebagai lokasi prostitusi.
“Tidak bisa begitu saja menutup tempat usaha seseorang. Sebab secara administratif, mereka telah memenuhi persyaratan yang dibutuhkan untuk pengoperasiannya. Tinggal prakteknya saja yang harus ditingkatkan pengawasannya. Tapi yang jelas, kita akan membentuk tim untuk mengevaluasi keberadaan serta operasionalnya,” papar Hasan yang mantan Kepala Dinas Pendidikan Medan ini.
Plt Walikota Medan Syaiful Bahri mengaku tidak mengetahui surat presiden tersebut. “Oh saya enggak tahu. Kayak gitu katanya ya, nanti saya cek. Ya saya kalau memang kira-kira udah nggak pas lagi ya tutup saja,” ujarnya. (win/mri/deo)
