26 C
Medan
Friday, June 28, 2024

Tol Tebing-Kuala Tanjung Proses Pembebasan Lahan

Triadi Wibowo/Sumut Pos_
Jalur Tol Medan-Pakam-Rempah-Kualanamu yang baru di bangun, Sabtu (17/3).

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Tahun ini, pemerintah pusat terus mengejar pembangunan jalur lintas pantai timur dan kawasan Danau Toba sesuai target. Tol Sei Rampah-Tebingtinggi ditarget selesai Oktober tahun ini. Sedangkan tol Tebingtinggi-Kuala Tanjung, tahun ini masuk proses pembebasan lahan.

“Jalan lintas timur sebagai jalur logistik memerlukan dukungan jalan tol, mengingat intensitas kendaraan yang melintasii rute itu semakin tinggi. Progres terakhir soal jalan tol, saat ini proses penyelesaian ruas tol Sei Rampah–ebing Tinggi. Oktober ditarget selesai. Selanjutnya, pembangunan jalan tol Tebing Tinggi-Kuala Tanjung. Saat ini prosesnya sedang mulai pembebasan lahan. Karena Gubsu baru melakukan penetapan lokasi,” ujar Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) II Wilayah Sumatera Utara (Sumut), Paul Ames Halomoan Siahaan, Paul kepada wartawan, Kamis (22/3).

Untuk langkah pembebasan lahan jalan tol, BBPJN melakukan sosialisasi agar masyarakat bisa mendapatkan informasi dan pemahaman bahwa pembangunan juga untuk menunjang perekonomian Sumut. Beberapa pengalaman lalu, warga sudah mulai memahami pembangunan tol sebagai kebutuhan bersama, guna mempercepat pertumbuhan ekonomi dan mempermudah akses.

“Sekarang sudah mulai membaiklah. Masyarakat sudah mulai paham. Karena ‘kan ini untuk kebutuhan bersama juga. Jadi untuk jalurnya sepanjang kurang lebih 43 kilometer dari Tebing Tinggi ke Kuala Tanjung,” sebut Paul.

Adapun rencana pembangunan jalan tol Medan-Pematangsiantar, sudah beberapa kali dibahas untuk penentuan lokasi jalur. Tol ini untuk mendukung pelaksanaan proyek pemerintah pusat di kawasan Danau Toba, yang menjadi kawasan strategis pariwisata Nasional.

Untuk jalur tol Binjai-Medan-Tebing Tinggi, pihaknya menargetkan peresmian seksi 1 pada April atau Mei mendatang. Jika sudah beroperasi, kendaraan tidak perlu lagi keluar pintu tol Tanjung Morawa dan masuk kembali pintu Kualanamu untuk menuju arah Tebing Tinggi, atau sebaliknya.

“Jadi secara umum, prioritas kita juga bagaimana total 2.632 kilometer, jalan Nasional di Sumut dilewati dengan baik. Kalau untuk jalur tol hingga ke Tebing Tinggi, diperkirakan bisa selesai Oktober mendatang. Sedangkan proyek underpass dan ruas tol Tanjung Mulia, bisa siap Oktober-Desember,” ujarnya.

Sekretaris Komisi D DPRD Sumut, Sutrisno Pangaribuan mengatakan bahwa persoalan pembebasan lahan harus menjadi perhatian khusus pemerintah provinsi, khususnya kabupaten/kota yang bersentuhan langsung dengan daerah yang akan dibangun proyek nasional.

“Perlu upaya bersama meyakinkan masyarakat akan dampak positif dari pembangunan. Inilah cara cara membujuk masyarakat. Peran Gubernur dan khususnya pemerintah kabupaten/kota berkomunikasi itu penting agar masyarakat mau membebaskan lahannya,”sebut Sutrisno.

“Meski namanya proyek nasional, tetapi kebutuhannyauntuk kita juga. Jadi kalau masih ada persoalan lahan, tentu harus dilihat peran pemerintah setempat seperti apa,” pungkasnya. (bal)

Triadi Wibowo/Sumut Pos_
Jalur Tol Medan-Pakam-Rempah-Kualanamu yang baru di bangun, Sabtu (17/3).

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Tahun ini, pemerintah pusat terus mengejar pembangunan jalur lintas pantai timur dan kawasan Danau Toba sesuai target. Tol Sei Rampah-Tebingtinggi ditarget selesai Oktober tahun ini. Sedangkan tol Tebingtinggi-Kuala Tanjung, tahun ini masuk proses pembebasan lahan.

“Jalan lintas timur sebagai jalur logistik memerlukan dukungan jalan tol, mengingat intensitas kendaraan yang melintasii rute itu semakin tinggi. Progres terakhir soal jalan tol, saat ini proses penyelesaian ruas tol Sei Rampah–ebing Tinggi. Oktober ditarget selesai. Selanjutnya, pembangunan jalan tol Tebing Tinggi-Kuala Tanjung. Saat ini prosesnya sedang mulai pembebasan lahan. Karena Gubsu baru melakukan penetapan lokasi,” ujar Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) II Wilayah Sumatera Utara (Sumut), Paul Ames Halomoan Siahaan, Paul kepada wartawan, Kamis (22/3).

Untuk langkah pembebasan lahan jalan tol, BBPJN melakukan sosialisasi agar masyarakat bisa mendapatkan informasi dan pemahaman bahwa pembangunan juga untuk menunjang perekonomian Sumut. Beberapa pengalaman lalu, warga sudah mulai memahami pembangunan tol sebagai kebutuhan bersama, guna mempercepat pertumbuhan ekonomi dan mempermudah akses.

“Sekarang sudah mulai membaiklah. Masyarakat sudah mulai paham. Karena ‘kan ini untuk kebutuhan bersama juga. Jadi untuk jalurnya sepanjang kurang lebih 43 kilometer dari Tebing Tinggi ke Kuala Tanjung,” sebut Paul.

Adapun rencana pembangunan jalan tol Medan-Pematangsiantar, sudah beberapa kali dibahas untuk penentuan lokasi jalur. Tol ini untuk mendukung pelaksanaan proyek pemerintah pusat di kawasan Danau Toba, yang menjadi kawasan strategis pariwisata Nasional.

Untuk jalur tol Binjai-Medan-Tebing Tinggi, pihaknya menargetkan peresmian seksi 1 pada April atau Mei mendatang. Jika sudah beroperasi, kendaraan tidak perlu lagi keluar pintu tol Tanjung Morawa dan masuk kembali pintu Kualanamu untuk menuju arah Tebing Tinggi, atau sebaliknya.

“Jadi secara umum, prioritas kita juga bagaimana total 2.632 kilometer, jalan Nasional di Sumut dilewati dengan baik. Kalau untuk jalur tol hingga ke Tebing Tinggi, diperkirakan bisa selesai Oktober mendatang. Sedangkan proyek underpass dan ruas tol Tanjung Mulia, bisa siap Oktober-Desember,” ujarnya.

Sekretaris Komisi D DPRD Sumut, Sutrisno Pangaribuan mengatakan bahwa persoalan pembebasan lahan harus menjadi perhatian khusus pemerintah provinsi, khususnya kabupaten/kota yang bersentuhan langsung dengan daerah yang akan dibangun proyek nasional.

“Perlu upaya bersama meyakinkan masyarakat akan dampak positif dari pembangunan. Inilah cara cara membujuk masyarakat. Peran Gubernur dan khususnya pemerintah kabupaten/kota berkomunikasi itu penting agar masyarakat mau membebaskan lahannya,”sebut Sutrisno.

“Meski namanya proyek nasional, tetapi kebutuhannyauntuk kita juga. Jadi kalau masih ada persoalan lahan, tentu harus dilihat peran pemerintah setempat seperti apa,” pungkasnya. (bal)

Artikel Terkait

Terpopuler

Artikel Terbaru

/