30 C
Medan
Saturday, June 29, 2024

BKN PDI Perjuangan Sumut Gelar Dialog Kebudayaan: Pembinaan Seni dan Budaya Belum Diakomodir dalam APBD Sumut

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Perhatian Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprovsu) terhadap kebudayaan dinilai masih jauh dari harapan. Hal ini terlihat dari APBD Sumut yang belum mengakomodir dana pembinaan untuk kebudayaan dan kesenian di Sumut.

DIALOG: Ketua DPD PDI Perjuangan Sumut, Djarot S Hidayat saat menghadiri Dialog Kebudayaan di Aula Bung Karno Kantor DPD PDI Perjuangan Sumut, Jalan Jamin Ginting Medan, Rabu (21/4).

Hal ini terungkap dalam Dialog Kebudayaan bertajuk ‘Kesenian Etnik Sebagai Ekspresi Kebudayaan Nasional’ yang digelar Badan Kebudayaan Nasional (BKN) DPD PDI Perjuangan Sumut di Aula Bung Karno, Jalan Jamin Ginting, Rabu (21/4) petang. Hadir dalam dialog tersebut, Ketua DPD PDI Perjuangan Sumut, Djarot Saiful Hidayat MS Kepala Badan Kebudayaan Nasional PDIP Sumut, Idris Pasaribu, dan penggiat budaya Triwahyuono Haryadi.

“Nenek moyang kita tidak pernah mengajarkan budaya mencuri atau yang disebut korupsi. Karena budaya memiliki cakupan yang luas,” kata Djarot dalam acara yang dimoderatori Juhendri Chaniago selaku Wakabid Strategis dan Analisis DPD PDIP Sumut.

Dijelaskan mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta tersebut, Bung Karno pernah mengatakan, sebuah bangsa akan unggul bila memiliki karakter yang kuat. Oleh karena itu, sewaktu Djarot menjadi Wali Kota Blitar, Djarot kerap melakukan program bedah rumah dalam konsep gotong-royong sebagai budaya bangsa Indonesia.

Dalam dialog itu, Kepala Badan Kebudayaan Nasional PDIP Sumut, Idris Pasaribu memaparkan, suku Jawa di Provinsi Sumatera Utara mencapai 47 persen, tentunya angka itu menjadikan suku jawa sebagai suku mayoritas di Sumut. Hanya saja, APBD Pemprov Sumut tidak mengakomodir dana pembinaan untuk kebudayaan dan kesenian di Sumut.

“Di saat orde baru ada beberapa kegiatan kebudayaan yang dihentikan kegiatannya, yaitu ketoprak door, opera Batak dan opera Melayu. Tapi saat ini mulai bangkit kembali,” ungkapnya sembari meminta Pemerintah Provinsi Sumatera Utara untuk dapat memberikan perhatian lebih kepada kebudayaan.

Di Eropa, kata Idris, kegiatan seni sangat diapreasi. Sangat berbeda dengan di Sumut yang sangat mengkhawatirkan, karena kurangnya kepedulian pemerintah maupun para stakeholder, salah satunya dengan pameran lukisan.

Sementara itu, dalam penjelasannya, penggiat budaya Triwahyuono Haryadi menyampaikan, budaya Jaran Kepang telah menjadi tradisi sebagai interaksi sosial masyarakat lintas etnis di Kota Medan, termasuk di kawasan Sunggal. “Grup Jaran Kepang di sebuah daerah bisa mencapai puluhan dan melibatkan banyak keluarga. Dan saat ini kasus, di itu sudah ditangani oleh pihak Kepolisian,” pungkasnya. (map)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Perhatian Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprovsu) terhadap kebudayaan dinilai masih jauh dari harapan. Hal ini terlihat dari APBD Sumut yang belum mengakomodir dana pembinaan untuk kebudayaan dan kesenian di Sumut.

DIALOG: Ketua DPD PDI Perjuangan Sumut, Djarot S Hidayat saat menghadiri Dialog Kebudayaan di Aula Bung Karno Kantor DPD PDI Perjuangan Sumut, Jalan Jamin Ginting Medan, Rabu (21/4).

Hal ini terungkap dalam Dialog Kebudayaan bertajuk ‘Kesenian Etnik Sebagai Ekspresi Kebudayaan Nasional’ yang digelar Badan Kebudayaan Nasional (BKN) DPD PDI Perjuangan Sumut di Aula Bung Karno, Jalan Jamin Ginting, Rabu (21/4) petang. Hadir dalam dialog tersebut, Ketua DPD PDI Perjuangan Sumut, Djarot Saiful Hidayat MS Kepala Badan Kebudayaan Nasional PDIP Sumut, Idris Pasaribu, dan penggiat budaya Triwahyuono Haryadi.

“Nenek moyang kita tidak pernah mengajarkan budaya mencuri atau yang disebut korupsi. Karena budaya memiliki cakupan yang luas,” kata Djarot dalam acara yang dimoderatori Juhendri Chaniago selaku Wakabid Strategis dan Analisis DPD PDIP Sumut.

Dijelaskan mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta tersebut, Bung Karno pernah mengatakan, sebuah bangsa akan unggul bila memiliki karakter yang kuat. Oleh karena itu, sewaktu Djarot menjadi Wali Kota Blitar, Djarot kerap melakukan program bedah rumah dalam konsep gotong-royong sebagai budaya bangsa Indonesia.

Dalam dialog itu, Kepala Badan Kebudayaan Nasional PDIP Sumut, Idris Pasaribu memaparkan, suku Jawa di Provinsi Sumatera Utara mencapai 47 persen, tentunya angka itu menjadikan suku jawa sebagai suku mayoritas di Sumut. Hanya saja, APBD Pemprov Sumut tidak mengakomodir dana pembinaan untuk kebudayaan dan kesenian di Sumut.

“Di saat orde baru ada beberapa kegiatan kebudayaan yang dihentikan kegiatannya, yaitu ketoprak door, opera Batak dan opera Melayu. Tapi saat ini mulai bangkit kembali,” ungkapnya sembari meminta Pemerintah Provinsi Sumatera Utara untuk dapat memberikan perhatian lebih kepada kebudayaan.

Di Eropa, kata Idris, kegiatan seni sangat diapreasi. Sangat berbeda dengan di Sumut yang sangat mengkhawatirkan, karena kurangnya kepedulian pemerintah maupun para stakeholder, salah satunya dengan pameran lukisan.

Sementara itu, dalam penjelasannya, penggiat budaya Triwahyuono Haryadi menyampaikan, budaya Jaran Kepang telah menjadi tradisi sebagai interaksi sosial masyarakat lintas etnis di Kota Medan, termasuk di kawasan Sunggal. “Grup Jaran Kepang di sebuah daerah bisa mencapai puluhan dan melibatkan banyak keluarga. Dan saat ini kasus, di itu sudah ditangani oleh pihak Kepolisian,” pungkasnya. (map)

Artikel Terkait

Terpopuler

Artikel Terbaru

/