MEDAN, SumutPos.co– Anggota DPRD Kota Medan dari Fraksi Partai Demokrat, Dodi Robert Simangunsong, menggelar sosialisasi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 02 Tahun 2024 tentang Perlindungan Penyandang Disabilitas dan Lanjut Usia (Lansia) di Halaman Gereja HKBP Seksama, Jalan M. Nawi Harahap, Kelurahan Sitirejo III, Kecamatan Medan Amplas, Sabtu (23/5/2026).
Kegiatan ini bertujuan untuk mempercepat penyebarluasan informasi terkait hak-hak regulasi serta berbagai program bantuan kedinasan yang dapat diakses langsung oleh masyarakat rentan di Kota Medan.
Dalam sosialisasi tersebut, perwakilan Dinas Sosial Kota Medan, Yasir Hidayat, memaparkan program jaminan sosial terbaru bertajuk Program Keluarga Harapan (PKH) Medan Makmur. Program khusus dari Pemerintah Kota (Pemko) Medan ini dialokasikan spesifik bagi penyandang disabilitas dan lansia dengan indeks bantuan sebesar Rp200.000 per bulan selama satu tahun penuh.
“Proses pengambilan dan verifikasi data penerima manfaat sudah resmi dimulai pada bulan ini. Kami sangat berharap, melalui sinergi bersama Bapak Dodi Robert Simangunsong, program jaminan sosial ini tidak hanya berjalan selama satu tahun saja, melainkan dapat terus berlanjut secara berkesinambungan pada tahun-tahun berikutnya,” ujar Yasir.
Yasir juga mengimbau warga untuk aktif menyuarakan aspirasi dan kebutuhan mereka melalui perwakilan legislatif agar dapat dikawal langsung ke jajaran eksekutif. Selain bantuan tunai, Pemko Medan juga menyediakan alat bantu fisik gratis, seperti kursi roda, tongkat, hingga kaki palsu bagi warga yang membutuhkan.
“Masyarakat diharapkan tetap berkoordinasi secara intensif dengan Bapak Dodi selaku anggota dewan, sehingga distribusi bantuan logistik dan fasilitas kesehatan dari Pemko Medan ini bisa tepat sasaran dan langsung menyentuh pihak yang benar-benar membutuhkan,” tambahnya.
Merespons hal tersebut, Anggota komisi terkait DPRD Kota Medan, Dodi Robert Simangunsong, menyatakan komitmen penuhnya untuk mengawal aspirasi warga Medan Amplas. Ia menegaskan kesiapannya memfasilitasi dan memperjuangkan hak masyarakat kurang mampu agar terdaftar dalam kepesertaan PKH Medan Makmur.
“Kami siap menjembatani dan membantu seluruh warga lansia serta penyandang disabilitas yang membutuhkan perlindungan sosial ini. Tidak terbatas pada lansia dan disabilitas saja, kami juga membuka ruang fasilitasi bantuan pendidikan dari Pemko Medan bagi anak-anak tingkat SD dan SMP dari keluarga prasejahtera,” tegas Dodi.
Legislator Partai Demokrat ini berharap jajaran kepala lingkungan hingga pihak kelurahan dapat bersikap objektif dalam melakukan pendataan di lapangan. Pengetatan pengawasan ini dinilai krusial agar alokasi APBD Kota Medan melalui program inklusi sosial ini tidak salah sasaran dan mampu menekan angka kemiskinan ekstrem di Kota Medan secara instan dan masif.
Acara sosialisasi tersebut berlangsung tertib dan interaktif, dihadiri oleh ratusan warga setempat, tokoh masyarakat, serta jajaran perangkat pemerintahan Kecamatan Medan Amplas. (adz)
