70 Persen Anak Nelayan Terpaksa Putus Sekolah

BELAWAN, SUMUTPOS.CO-Rendahnya tingkat ekonomi masyarakat di pesisir pantai berbanding lurus dengan harapan dan cita-cita pada setiap anak nelayan dikemudian hari.

Bahkan, dampak dari kemiskinan tersebut, sekitar 70 persen anak-anak dari keluarga nelayan putus sekolah diusia remaja, dan hanya berkeinginan mengikuti jejak orangtuanya. Hal ini dikatakan Ketua Umum DPP HNSI, Mayjen TNI (Purn) H Yussuf Solichin M.Ph.D.

“Ditengah hamparan laut kita yang luas, nelayan di Indonesa masih hidup dibawah taraf ekonomi rendah. Kemiskinan ini pula menjadi stigma dan membawa sekitar 70 persen anak-anak nelayan di negeri ini tidak lagi mampu melanjutkan sekolah kejenjang yang lebih tinggi,” kata Yussuf Solichin pada acara pelantikan pengurus DPD HNSI Sumut di Wisma Hermina Cotage Pardede di Belawan, Senin (22/9) kemarin.

Kemiskinan yang masih mendera masyarakat di pesisir pantai, lanjutnya, karena pemerintah belum sepenuhnya melaksanakan program dalam mensejahterkan nelayan. Sehingga banyak nelayan di Indonesia termasuk di Sumatera Utara, hidup di bawah garis kemiskinan, dan cuma mampu menyekolahkan anak-anak mereka di tingkat SD dan SMP.

“Contohnya, saat ini nelayan kita masih kesulitan dalam memperoleh bahan bakar minyak (BBM) untuk kebutuhan operasional selama berangkat melaut. Belum lagi soal nelayan terpaksa menjual hasil tangkapan ikannya di tengah laut dengan harga murah, karena keterbatasan jumlah pelabuhan perikanan. Kondisi inilah yang membuat tingkat ekonomi nelayan kita rendah,” ujarnya. (rul/ila)

Untuk itu kedepannya dia berharap, di pemerintahan baru Jokowi-Jusuf Kalla nantinya program-program yang mengarah pada mensejahterakan nelayan dapat lebih ditingkatkan, supaya nelayan bisa hidup lebih layak dan tidak ada lagi anak-anak nelayan putus sekolah.

“Guna mengikis stigma itu, saya berharap pada pemerintahan baru nantinya program kesejahteraan nelayan bisa lebih ditingkatkan. Selain itu, pemerintah diharap bisa membangun pelabuhan perikanan lebih banyak lagi, dan membuat Bulog Perikanan dengan menampung ikan-ikan hasil tangkapan nelayan agar harga maupun produksi ikan di dalam negeri tetap stabil,” pungkas Solichin.(rul/ila)

BELAWAN, SUMUTPOS.CO-Rendahnya tingkat ekonomi masyarakat di pesisir pantai berbanding lurus dengan harapan dan cita-cita pada setiap anak nelayan dikemudian hari.

Bahkan, dampak dari kemiskinan tersebut, sekitar 70 persen anak-anak dari keluarga nelayan putus sekolah diusia remaja, dan hanya berkeinginan mengikuti jejak orangtuanya. Hal ini dikatakan Ketua Umum DPP HNSI, Mayjen TNI (Purn) H Yussuf Solichin M.Ph.D.

“Ditengah hamparan laut kita yang luas, nelayan di Indonesa masih hidup dibawah taraf ekonomi rendah. Kemiskinan ini pula menjadi stigma dan membawa sekitar 70 persen anak-anak nelayan di negeri ini tidak lagi mampu melanjutkan sekolah kejenjang yang lebih tinggi,” kata Yussuf Solichin pada acara pelantikan pengurus DPD HNSI Sumut di Wisma Hermina Cotage Pardede di Belawan, Senin (22/9) kemarin.

Kemiskinan yang masih mendera masyarakat di pesisir pantai, lanjutnya, karena pemerintah belum sepenuhnya melaksanakan program dalam mensejahterkan nelayan. Sehingga banyak nelayan di Indonesia termasuk di Sumatera Utara, hidup di bawah garis kemiskinan, dan cuma mampu menyekolahkan anak-anak mereka di tingkat SD dan SMP.

“Contohnya, saat ini nelayan kita masih kesulitan dalam memperoleh bahan bakar minyak (BBM) untuk kebutuhan operasional selama berangkat melaut. Belum lagi soal nelayan terpaksa menjual hasil tangkapan ikannya di tengah laut dengan harga murah, karena keterbatasan jumlah pelabuhan perikanan. Kondisi inilah yang membuat tingkat ekonomi nelayan kita rendah,” ujarnya. (rul/ila)

Untuk itu kedepannya dia berharap, di pemerintahan baru Jokowi-Jusuf Kalla nantinya program-program yang mengarah pada mensejahterakan nelayan dapat lebih ditingkatkan, supaya nelayan bisa hidup lebih layak dan tidak ada lagi anak-anak nelayan putus sekolah.

“Guna mengikis stigma itu, saya berharap pada pemerintahan baru nantinya program kesejahteraan nelayan bisa lebih ditingkatkan. Selain itu, pemerintah diharap bisa membangun pelabuhan perikanan lebih banyak lagi, dan membuat Bulog Perikanan dengan menampung ikan-ikan hasil tangkapan nelayan agar harga maupun produksi ikan di dalam negeri tetap stabil,” pungkas Solichin.(rul/ila)