Rahudman saat menjalani sidang Tipikor di Pengadilan Negeri Medan, beberapa waktu lalu.
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Wali Kota ke-16 Medan, Rahudman Harahap resmi dipindahkan oleh Kejaksaan Agung (Kejagung) dari Rumah Tahanan (Rutan) Klas IA Tanjung Gusta Medan, ke Rutan Klas IA Cipang, Jakarta, Selasa (22/9) sekitar pukul 07.00 WIB.
Pemindahan dilakukan untuk mempermudah proses penyidikan dirinya sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengalihan hak atas tanah negara milik PT Kereta Api Indonesia (KAI).
Selama di Rutan Cipinang, Rahudman yang menjadi terpidana korupsi Tunjangan Pendapatan Aparatur Pemerintahan Desa (TPAPD) Kabupaten Tapanuli Selatan tahun anggaran 2005 ini, akan menjalani pemeriksaan kembali sebagai tersangka dalam kasus yang menjeratnya.
Sehabis penyidik Pidana Khusus (Pidsus) Kejagung menuntaskan penyidikan dan pemberkasan, mantan Sekretaris Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan itu disebutkan akan menjalani persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta Selatan bersama tersangka lainnya, yakni Handoko Lie selaku mantan mantan Direktur Utama PT Agra Citra Kharisma (ACK).
“Kami pikir Pak Rahudman pasti lama di sana (Rutan Cipinang, Red). Bisa jadi sampai vonis dijatuhkan,” ungkap Kepala Rutan Klas IA Tanjung Gusta, Medan, Jumadi, kepada Sumut Pos.
Ia belum tahu kapan Rahudman akan kembali menghuni Rutan Tanjung Gusta, Medan. “Lihat ke depannya. Apakah tetap di sana (Rutan Cipinang) atau dibalikkan ke sini (Rutan Tanjunggusta). Kami tak tahu pastinya,” dia menambahkan.
Kejaksaan Agung membenarkan pihaknya telah menjemput Rahudman dari Rutan Tanjunggusta untuk dibawa ke Jakarta. Langkah tersebut dilakukan setelah penyidik Kejagung merampungkan berkas pemeriksaan terkait dugaan tindak pidana korupsi pengelolaan PT Kereta Api Indonesia (KAI).
“Iya benar, setelah berkas perkara penyidikan dinyatakan lengkap, maka penyidik menjemput dan membawa yang bersangkutan dari LP Tanjunggusta,” ujar Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Amir Yanto di Jakarta, Selasa (22/9).
Menurut Amir, terpidana korupsi Tunjangan Penghasilan Aparatur Pemerintah Desa (TPAPD) Kabupaten Tapanuli Selatan tesebut dijemput terkait langkah hukum tahap dua, yaitu penyerahan tersangka dan barang bukti ke Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat.
