MEDAN-Guna memberantas praktik-praktik korupsi yang membuat masyarakat Sumatera Utara, khususnya Medan semakin menderita, seluruh anggota dan pengurus MPI Sumut berkomitmen mem brantas korupsi.
Ketua Harian Dewan Pimpinan Nasional Masyarakat Pancasila Indonesia (DPN MPI), Marjuki P mengajak seluruh elemen masyarakat dan organisasi kepemudaan di Sumatera Utara bersama-sama ikut memberantas korupsi.
Marjuki merasa sangat prihatin dengan penanganan yang dilakukan aparat penegak hukum dalam melakukan penahanan dan memberantas pelaku-pelaku korupsi yang ada di Sumatera Utara, khususnya Medan.
Marjuki menambahkan, dalam penanganan korupsi yang melibatkan orang penting maupun pejabat, aparat penegak hukum, khususnya Kejatisu seperti enggan menangani hingga pelaku-pelaku korupsi tersebut kemungkinan akan kembali melakukan aksi kejahatannya yang bisa membuat rakyat banyak menderita.
Marzuki P Hutasuhut didampingi Plt Wakil Sekjen DPN MPI, DR Zul Iskandar, mewakili unsur pengurus DPN, Sopian, Direktur LBH DPN MPI, Anay Tulah,SH,Mhum, Ketua DPP MPI Sumut, Muhammad Ridwan, Ketua OKK DPP Sumut Heri Manurung, Ketua DPC Medan Johor, Busor dan DPC Khusus Percut Seituan, Abdul Rahman mengatakan, mereka akan terus memonitor setiap penanganan kasus korupsi.
Marjuki P dan seluruh anggota dan pengurus MPI akan terus mem pertanyakan dan memonitor kinerja aparat penegak hukum dan mem berantas korupsi.
Ketua DPP MPI Sumut, M Ridwan mengatakan, MPI sebagai salah satu organisasi masyarakat hadir untuk mengawal roda pemerintahan khususnya di Sumut dan Kota Medan dalam praktik korupsi serta kasus penindasan lainnya yang merugikan masyarakat banyak.
“Kita meminta Kementrian Hukum dan HAM melalui Kejaksaan Agung untuk segera menggantikan Kejati Sumut yang tidak berani menegakkan keadilan untuk memeriksa pejabat daerah yang telah jelasjelas memiliki bukti melanggar hukum,”ujar Ridwan.
Ridwan juga mengatakan, MPI mewakili seluruh elemen masyarakat di Sumut khususnya Medan, meminta aparat penegak hukum untuk serius memberantas pelaku korupsi tanpa tebang pilih. Jika pemberantasan korupsi tidak segera diselesaikan, maka kepercayaan masyarakat akan pudar kepada para petugas penegak hukum,” tegas M Ridwan.
Zul Iskandar menyebutkan proses penyelesaian kasus harus mengedepankan kepentingan orang banyak dan menjunjung tinggi supremasi hukum dengan tegak. Selain itu, Iskandar meminta ke depan Ketua KPK yang baru saja dilantik menepati janjinya dalam memberantas korupsi khususnya yang melibatkan para pejabat daerah. (mag-5)
