Untuk puluhan juta uang yang ditemukan, Priyadi menjelaskan akan dilakukan pemeriksaan. Bila dalam keterangan tidak sesuai akan dilakukan penyitaan oleh negara. “Tetapi saya dengar laporan dari Kalapas, uang tersebut adalah uang masjid. Kalaupun itu uang masjid,maka tidak boleh ada di situ. Harusnya ada pengurus masjid yang menangani itu,dan uangnya tidak boleh di situ,” ujarnya.
Priyadi tidak membantah ‎Rutan dan Lapas Medan kerap dikaitkan dengan aktivitas pengendalian narkoba dari sel penjara melalui handpone milik warga binaan. bahkan beberapa kali Badan Narkotika‎ Nasional melakukan kasus narkoba dari Lapas dan Rutan tersebut. “Kalau ada handphone, sudah tahu larangan, maka akan dilakukan pemeriksaan, dibuat berita acaranya. Kalau terbukti melakukan pelanggaran, kita tindak sesuai aturan,” pungkasnya.
Priyadi mengaku, Kementerian Hukum dan HAM berkomitmen melakukan pembenahan dan pembersihan kedalam. Kepada seluruh jajarannya, Priyadi sudah menyampaikan untuk hati-hati dengan perilaku menyimpang.
Menyikapi upaya razia seluruh Lapas dan Rutan se Indonesia termasuk yang dilakukan Kemenkumham Wilayah Sumut, kemarin, DPRD Sumut memberikan kritikan. Wakil Ketua Komisi A DPRD Sumut, Muhri Fauzi mengatakan, semestinya sidak atau razia ke Lapas dan Rutan tidak perlu dilakukan dalam situasi seperti saat ini. Karena, sidak tersebut semakin menguatkan fakta buruknya pengawasan lapas oleh Kemenkumham RI selama ini.
“Sidak itu bagus untuk menjaga konsistensi aturan yang dijalankan. Namun, pada masa ini sehubungan dengan apa yang terjadi di Lapas Sukamiskin, sidak yang dilakukan di Tanjung Gusta terasa formalitas belaka,” katanya kepada Sumut Pos, Senin (23/7).
Pihaknya menyarankan agar Kanwil Kemenkumham Sumut secara rutin dan konsisten melakukan pengawasan terhadap lingkungan lapas ataupun rutan. Termasuk mengawasi kinerja para sipir atau perangkat lapas setiap saat, sehingga praktik kolusi, nepotisme dan suap tidak kembali terjadi seperti kasus yang menjerat Kalapas Sukamiskin baru-baru ini.
“Sebenarnya jika aturan yang ada dijalankan dengan sungguh-sungguh, maka penyimpangan tersebut bisa diminimalisir. Di samping itu, harus ada tindakan tegas berupa pemecatan terhadap oknum sipir yang masih ingin bermain-main, sehingga memberi efek jera kepada oknum sipir dan perangkat lapas lainnya,” pungkasnya.
Hal senda disampaikan Ketua Komisi A DPRD Sumut, Nezar Djoeli. Politisi Partai Nasdem ini mengungkapkan, sidak yang dilakukan Kemenkunham Sumut sangat bagus, sebagai buntut peristiwa di Sukamiskin. “Perintah ataupun tidak atas perintah Menkumham, sebaiknya hal ini harusnya rutin dilakukan jajaran Kemenkunham RI agar dapat melihat langsung di lapas dan atas kondisi yang terkini di lapangan,” katanya.
Apalagi, imbuh Nezar, sering ditemukan kesenjangan fasilitas dalam lapas dan ini sangat memprihatikan warga binaan. “Ini juga disebabkan karena fasilitas-fasilitas di lapas tidak mendukung seperti ruangan yang terlalu kecil yang diisi oleh jumlah warga binaan yang over kapasitas. Belum lagi fasilitas-fasilitas MCK yang tidak memadai apalagi ruang hiburan, olahraga dan sebagainya,” kata politisi Partai NasDem itu.
