Laporan: Chairil Huda
Desakan Menteri BUMN Dahlan Iskan agar direksi PLN tinggal di Medan untuk merasakan penderitaan warga Sumut langsung disikapi perusahaan plat merah itu.
Direktur Operasi Jawa Bali Sumatera (DirOp JBS) langsung diperintahkan Direktur Utama (Dirut) PLN untuk berkantor di Medan mulai pekan inin
hingga masalah listrik di Sumut tuntas.
Pemindahan kantor DirOp JBS, Ngurah Adyana, dipastikan oleh Dirut PLN Nur Pamudji. Sang dirut menegaskan bahwa pihaknya tak tinggal diam dalam mengatasi krisis listrik di Sumut dan sekitarnya. Menurut dia, Direktur Operasi Jawa Bali Sumatera langsung turun tangan mengatasi. “Direktur Operasi Jawa Bali Sumatera sudah standby di Medan, sejak hari Minggu kemarin,” ujar Nur pada JPNN (grup Sumut Pos), Senin (24/2).
Mengenai permintaan Menteri BUMN Dahlan Iskan yang meminta agar direksi PLN di Jakarta menetap di Medan untuk membantu mengatasi krisis listrik, Nur mengaku sudah memenuhi permintaan itu.
“DirOp JBS itu selama ini sehari-hari berkantor di Jakarta. Mulai minggu ini berkantor di Medan,” tegas Nur.
Dahlan memang meminta agar direksi PLN bisa menetap di Medan sampai persoalan krisis di sana benar-benar beres. “Saya minta salah satu direktur PLN untuk tinggal di Medan sampai persoalan listrik di Medan teratasi,” seru Dahlan, Minggu (23/2) lalu.
Hal itu dimintanya agar direksi PLN bisa merasakan penderitaan warga Medan bila hidup tanpa penerangan selama dua minggu. “Kalau semua direksi PLN tinggal di Jakarta tidak akan bisa merasakan apa yang dirasakan masyarakat Medan 10 hari terakhir ini,” tegasnya.
Dan kehadiran DirOp JBS, Ngurah Adyana, di Medan bukan pepesan kosong. Kemarin siang, mendadak dia datangi Graha Pena Medan (kantor Sumut Pos). Ngurah Adyana datang bersama GM PLN Wilayah Sumut Dyananto dan GM Pembangkitan PT PLN Sumbagut, Bernandus Sudarmanta. Kunjungan ini langsung disambut Pimpinan Umum Sumut Pos Marganas Nainggolan, Pemred Valdesz Djunianto, serta awak redaksi lainnya.
“Saya sudah ada di Medan,” buka Ngurah Adyana sambil tersenyum.
“Saya langsung rapat dengan manajemen PT PLN Sumbagut. Sekarang ini PLN semakin ramai dibicarakan,” tambahnya.
Tanpa banyak basa-basi, Ngurah Adyana langsung memaparkan persoalan listrik di Sumut. Tiga poin utama yang dibicarakannya adalah masalah yang terjadi di tower transmisi listrik Pangkalansusu yang belum tuntas pembebasan lahannya, Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Labuhanangin yang sedang sakit, kemudian adanya persoalan mesin yang sudah tua di pembangkit listrik Sicanang-Belawan.
Untuk menuntaskan persoalan listrik di Sumut, dia menyebutkan, dari sisi perencanaan, pada 5 Maret 2014 ini ada tambahan energi listrik dari PLTU Naganraya yang sebelumnya ‘hanya’ mampu menyalurkan 50 MW. Kemudian, pada akhir Februari atau paling lama pekan pertama Maret, PLTU Labuhanangin sudah bisa beroperasi dan mampu memberikan daya 100 MW dari kapasitasnya 2×115 MW. “Akhir Februari ini sudah bisa diselesaikan perbaikan satu mesin PLTU di Labuhanangin. Mesin mati karena ada kendala distribution control system. Saya dapat laporan kipasnya sudah bisa diputar pakai tangan, ini artinya sudah membaik,” paparnya.
Sepekan Ini Elus Dada
Dyananto menimpali persoalan di Sicanang. Dia menjelaskan memang ada kendala yakni masalah di GT 2,2 sedang perbaikan atau overhaul. “Kalau sudah selesai perbaikannya, maka akan ada penambahan 180 MW,” katanya.
Dia mengakui, saat ini kapasitas listrik Sumut dan Aceh sebanyak 1.600-an MW. Defisit yang tercipta akibat kendala-kendala tersebut sebanyak 250-300 MW, dari jumlah itu pelanggan umum mengalami kekurangan 115 – 200 MW. “Saat ini hingga sepekan ke depan, kita hanya bisa elus dada. Kondisi listrik di Sumut bukan karena masalah hari ini saja melainkan disebabkan adanya masalah lainnya yang berada di luar PT PLN,” sebutnya.
“Pertumbuhan ekonomi di Sumut cukup tinggi yang secara langsung membutuhkan listrik yang lebih banyak,” tambahnya.
Ngurah Adyana menambahkan, sejatinya penuntasan persoalan krisis listrik di Sumut sudah ada perencanananya. Yakni, mulai membangun pembangkit listrik hingga menyewa ganset 330 MW. “PLTU Pangkalansusu itu berdaya 2×200 MW, artinya kalau itu selesai, defisit bukan masalah lagi. Tapi ada kendala pembebasan lahan, hingga diproyeksikan PLTU Pangkalansusu baru tuntas awal 2015,” jelasnya.
Begitupun dengan penyewaan genset yang harusnya 330 MW. “Kita baru bisa mengeksekusi (menyewa) 155 MW. Sisanya belum bisa kita eksekusi karena kita tak tahu mau diletakkan di mana mesin-mesin itu. Dari 155 MW yang sudah kita eksekusi saja, 30 MW (di Kualanamu, Red) tidak boleh dioperasikan oleh warga,” jelas lelaki yang ‘berbaju dinas’ kemeja putih dan celana berwarna gelap itu.
Lebih lanjut, dia menyebutkan, jika seluruh ganset sewa difungsikan, kemudian PLTU di Sicanang dan PLTU Labuhanangin berfungsi, maka kondisi listrik di Sumut membaik. “Awal April semuanya bisa teratasi, pemadaman listrik akan membaik,” tegasnya.
Bernandus memaparkan, persoalan genset di Kualanamu berdaya 30 MW itu akan segera diselesaikan. Kondisi ini secara teknis bias dituntaskan dengan cara membangun kerangka peredam genset. “Secara teknis kamis sedang membuat peredam genset, intinya untuk mengurangi kebisingan. Jika kondisinya masih tetap bising dengan catatan ukuran dari kebisingan melebihi batas normal, maka jalan berikutnya akan diambil pemberian kompensasi kepada warga sekitar,” sebutnya.
Listrik Sumut Paling Rakus Minum BBM
Di sisi lain, Ngurah Adyana sempat menyampaikan, listrik Sumut bisa dikatakan paling boros menggunakan Bahan Bakar Minyak, tepatnya solar. Pembangkit yang menggunakan soalr mencapai 70 persen, sementara Jawa dan Bali hanya 2,5 persen. Itulah sebab listrik semakin mahal. “Padahal pembangkit listrik di Sumut harusnya ada yang bisa memakai gas, tapi gasnya tak ada. Maka dipakailah solar,” ujarnya.
Lalu, bagaimana dengan aliran yang disalurkan dari Inalum? “Bersyukurlah kita Inalum sekarang telah menjadi BUMN. Bila ditangan Jepang, PT Inalum hanya mau memberi 45 MW pada malam hari. Sekarang sudah 90 MW siang dan malam,” ucapnya.
Ngurah Adyana mengajak kepada seluruh masyarakat Sumut, khususnya para petinggi setingkat kepala daerah, untuk bersama menuntaskan persoalan listrik di Sumut. Pasalnya, persoalan listrik tidak hanya tanggung jawab PT PLN. “Secara teknis listrik tanggung jawab PLN, tapi nonteknis seperti pembebasan lahan tentunya pemda yang lebih berperan,” katanya.
Persis dengan Ngurah Adyana, Dyananto pun mengajak pemda untuk berhemat listrik. Pasalnya, sampai saat ini ada banyak gedung perkantoran pemerintah yang masih boros energi listrik pada beban puncak yakni malam hari. Dia juga menyebutkan, ada beberapa kantor instansi pemerintahan Pemkab dan Pemko cenderung jarang koordinasi bila menambah lampu penerangan jalan umum (LPJU). “Harusnya inilah yang dikoordinasikan dengan PLN, tapi kami tahunya setelah beban bertambah,” katanya.
Masalah berikutnya, banyak orang kaya di Medan yang memakai lampu untuk menerangi rumahnya secara berlebihan. Kondisi inilah yang menunjukkan adanya keborosan listrik. “Layaknya sekarang ini kita sama-sama menghemat listrik. Makanya kami mau mengajak orang yang memiliki rumah besar agar berhemat listrik,” ucapnya. (rbb)
