MEDAN, SUMUTPOS.CO – Keributan antara personel Ditsabhara Polda Sumut dengan security Komplek J. City, Medan Johor, melebar. Tak hanya memberi sanksi kepada 10 polisi yang terlibat, Polda Sumut juga menyelidiki perusahaan penyalur jasa keamanan. Sebab, banyak perusahaan jasa security yang tak terdaftar.
Ini ditegaskan Kabid Humas Poldasu, Kombes Helfi Assegaf, Selasa (24/2) di Polda Sumut.
“Saat ini Direktorat Binmas akan melakukan pengecekan perusahaan jasa security yang terdaftar di Poldasu. Selain itu, seluruh perusahaan akan dicek, apakah menggunakan security yang telah dilatih dan bersertifikat, atau tidak. Secepatnya akan dilakukan pengecekan,” tuturnya didampingi Kabid Propam Poldasu, Kombes Makmur Ginting.
Pengecekan dilakukan, tegasnya, agar masyarakat dan pengguna jasa mengetahui kejelasan oknumnya. Karena setelah dilakukan lidik, banyak security yang memakai seragam, namun tidak pernah mengikuti pelatihan dan pendidikan. Bahkan ada juga security yang berkedok preman.
“Jadi, dia memakai seragam security namun, kelakuannya tidak sesuai prosedur hukum. Nah, bila dia melakukan kesalahan, pastinya institusinya terlibat, padahal yang melakukannya individu. Ini yang sering terjadi di lapangan. Kalau oknum tersebut mempunyai sertifikat, tentunya dalam pengawasan polisi. Apalagi, lambang Polda ada di sebelah kanan seragam. Artinya, dia adalah mitra polisi dan menjaga keamanan. Nantinya Direktorat Binmas yang akan melaksanakannya,” tegasnya.
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Keributan antara personel Ditsabhara Polda Sumut dengan security Komplek J. City, Medan Johor, melebar. Tak hanya memberi sanksi kepada 10 polisi yang terlibat, Polda Sumut juga menyelidiki perusahaan penyalur jasa keamanan. Sebab, banyak perusahaan jasa security yang tak terdaftar.
Ini ditegaskan Kabid Humas Poldasu, Kombes Helfi Assegaf, Selasa (24/2) di Polda Sumut.
“Saat ini Direktorat Binmas akan melakukan pengecekan perusahaan jasa security yang terdaftar di Poldasu. Selain itu, seluruh perusahaan akan dicek, apakah menggunakan security yang telah dilatih dan bersertifikat, atau tidak. Secepatnya akan dilakukan pengecekan,” tuturnya didampingi Kabid Propam Poldasu, Kombes Makmur Ginting.
Pengecekan dilakukan, tegasnya, agar masyarakat dan pengguna jasa mengetahui kejelasan oknumnya. Karena setelah dilakukan lidik, banyak security yang memakai seragam, namun tidak pernah mengikuti pelatihan dan pendidikan. Bahkan ada juga security yang berkedok preman.
“Jadi, dia memakai seragam security namun, kelakuannya tidak sesuai prosedur hukum. Nah, bila dia melakukan kesalahan, pastinya institusinya terlibat, padahal yang melakukannya individu. Ini yang sering terjadi di lapangan. Kalau oknum tersebut mempunyai sertifikat, tentunya dalam pengawasan polisi. Apalagi, lambang Polda ada di sebelah kanan seragam. Artinya, dia adalah mitra polisi dan menjaga keamanan. Nantinya Direktorat Binmas yang akan melaksanakannya,” tegasnya.