DPRD Medan Bakal Panggil Pengelola Depo Kontainer
Sementara itu, sekaitan dengan itu, meyebabkan arus pengiriman barang ekspor terkendala, yakni pelayanan depo transportasi kontainer. Karena itu, Otoritas Pelabuhan (OP) Belawan diminta memperbaiki pelayanan depo transportasi kontainer, sehingga memperlancar aktifitas ekspor dari Pelabuhan Belawan.
“Kita minta peran OP Belawan peduli dan memperhatikan situasi kegiatan di pelabuhan. Harapan kita agar pemilik depo kontainer segera membenahi dan peningkatan pelayanan. Sehingga kegiatan eskpor lancar dan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Sumut,” kata Anggota Komisi C DPRD Medan Hendrik Halomoan Sitompul, belum lama ini.
Pelaku usaha dan sopir mengeluh karena lambannya pelayanan depo kontainer. Pemilik depo dinilai tidak peduli soal kelancaran arus pengiriman barang. Kondisi itu jelas merugikan pelaku usaha dan sopir.
“Kita selaku wakil rakyat sangat menyesalkan pengusaha depo yang kurang respon terhadap keluhan ini. Sedangkan OP (Belawan) tidak mampu menindak pengusaha depo yang tidak mendukung kelancaran kegiatan ekspor. Seharusnya, semua itu tanggungjawab OP,” katanya.
Disebutkannya, Komisi C yang membidangi perekonomian akan memanggil pihak pengelola depo kontainer dan OP Belawan, melalui rapat dengar pendapat (RDP). “Dalam rapat itu nantinya akan melibatkan seluruh stakeholder. Meminta keterangan apa yang menjadi kendala. Bagaimana juga jalan keluarnya, akan dibahas melalui RDP,” kata politisi Partai Demokrat ini.
Menurut dia, banyak pengusaha dan sopir yang mengeluh atas pelayanan depo kontainer barang ekspor di Pelabuhan Belawan. Sistem kerja depo tidak efisisen, selain menghambat arus pengiriman barang. Hal itu berdampak berkurangnya pendapatan sopir kontainer kerena kehilangan trip.
Sebelumnya, pelaku usaha Susilo mengatakan, keberadaan depo kontainer barang ekspor di Pelabuhan Belawan perlu perbaikan pelayanan. Menurut Susilo, selain dikeluhkan pelaku usaha, juga dikeluhkan para sopir kontainer akibat kebijakan depo yang lambat dan tidak mau tahu.
“Sistem kerja Depo tidak efektif. Selain menghambat arus pengiriman barang, juga mengurangi pendapatan sopir kontainer karena kehilangan trip. Seharusnya pihak OP harus turun tangan menindak bahkan mengevaluasi depo yang tidak memberikan pelayanan prima,” pungkas Susilo. (fac/adz)
