MEDAN-Ruang rapat paripurna DPRD Kota Medan mendadak ramai. Sekitar 20-an pedagang buku yang tergabung dalam Persatuan Pedagang Buku Lapangan Merdeka (P2BLM) tiba-tiba masuk dengan membawa poster bertuliskan aspirasi. Pelaksana Tugas (Plt) Wali Kota Medan Drs HT Dzulmi Eldin MSi yang hadir juga sedikit terkejut. Kedatangan para pedagang buku ini ternyata di luar koordinasin
Akhirnya, diputuskan beberapa perwakilan pedagang untuk berbicara langsung kepada Plt Wali Kota. Salah seorang perwakilan pedagang Lilik Sukamto Lubis mengatakan, mereka datang bukan untuk menantang pembangunan nasional. Namun, mereka enggan pindah karena status hukum lahan di Jalan Pegadaian dinilai belum jelas. “Kami melihat status hukum lahan di Jalan Pegadaian belum jelas. Hal ini membuat kami takut akan digusur kembali di masa mendatang. Sebab, lahan itu merupakan milik PT Kereta Api dan hanya dipinjamkan ke Pemko Medan,” jelasnya.
Selain itu, menurutnya, Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman (Perkim) Kota Medan, Gunawan Lubis pernah mengatakan kepada pegadang kalau kios di Jalan Pegadaian itu hanya sementara. “Kepala Dinas Perkim Medan sendiri pernah mengatakan kalau kios di Jalan Pegadaian itu hanya sementara. Pernyataan ini menunjukkan kalau kami masih bisa digusur. Apalagi, di surat perjanjian tidak disebutkan berapa lama lahan itu dipinjampakaikan kepada Pemko Medan,” sebutnya.
Plt Wali Kota Medan Drs HT Dzulmi Eldin MSi menjawab, dirinya menjamin pedagang buku tidak akan dipindahkan lagi dalam waktu dekat ini. Pemko Medan akan kembali melakukan pertemuan dengan pihak PT KAI, Selasa (25/6) hari ini guna membahas perpindahan pedagang buku ini. “Kalian tidak akan pindah lagi dalam waktu dekat ini. Soal dasar hukum lahan di Jalan Pegadaian itu, akan kita rapatkan dengan PT KAI besok (hari ini,Red). Walaupun itu statusnya pinjam pakai, tapi kalau pinjam pakai biasanya dalam jangka 30 tahun,” katanya.
Mengenai perbaikan kios di Jalan Pegadaian, Eldin juga menjamin bahwa Pemko Medan akan melakukan perbaikan secara bertahap. Dia bahkan menginginkan lokasi Pedagang Buku di lapangan Merdeka itu menjadi icon Kota Medan. Sebab itu, perbaikan akan terus dilakukan secara bertahap. “Sudah pasti, kita akan memperbaiki kios di Jalan Pegadaian itu. Gapura dan fasilitas pendukung juga akan kita bangun, tapi itu tahun depan. Untuk tahun ini, sesuai dengan anggaran memang begitu bangunannya. Tahun depan, anggarannya kita tampung lagi,” ungkapnya.
Karena itu, Eldin berharap agar pedagang buku pindah terlebih dahulu. Dia menyebutkan tidak akan ada penggusuran. Namun, dia berharap agar pindah sendiri. “Kita tidak mau memindahkan pedagang itu secara paksa, karena bagaimana pun, mereka adalah saudara kita juga. Kita berharap mereka sadar dan pindah sendiri. Kalau soal legalitas dan perbaikan, nanti kita lengkapi,” sebutnya.
Kepada wartawan, Eldin mengatakan bahwa sebenarnya pedagang buku sudah sepakat untuk pindah. Hal ini ditandai dengan pencabutan nomor beberapa waktu lalu. Namun, Eldin heran mengapa sebagian pedagang jadi enggan pindah. Menurut informasi yang diperoleh Sumut Pos, sebagian besar pedagang sudah pindah ke Jalan Pegadaian dan menghancurkan sendiri kios di Jalan Pegadaian. Tapi, sebagian lagi memilih untuk bertahan.
Pedagang yang sudah pindah adalah yang tergabung dalam Asosiasi Pedagang Buku Lapangan Merdeka (ASPEBLAM), dan yang bertahan adalah tergabung dalam Persatuan Pedagang Buku Lapangan Merdeka (P2BLM). “Kita memang sebagian besar sudah pindah, tapi kita juga tetap menunggu janji Pemko Medan guna menyelesaikan semua masalah yang ada,” kata Ketua Harian ASPEBLAM, Donald Sitorus.
Sedangkan, aksi para pedagang buku yang memasuki sidang paripurna DPRD Kota Medan ini ternyata tidak memiliki izin. Akibatnya, pihak keamanan Gedung DPRD Medan merasa kecolongan. “Mereka tidak memiliki izin. Hal ini membuat kita kecolongan, karena tidak ada instruksi untuk melakukan penjagaan,” kata seorang petugas kepolisian bernama Efianto. (dek)
FOTO NYUSUL
FILE FOTO : BUKU DPRD
BENTANGKAN POSTER : Puluhan Pedagang Buku Lapangan Merdeka tiba-tiba masuk sidang paripurna DPRD Kota Medan sambil membawa poster. (DEKING/SUMUT POS)
