Diketahui, pembangunan proyek jembatan Titi Pahlawan sudah berlangsung selama satu bulan, sejak Dinas Bina Marga dan Bina Kontruksi Sumut menerbitkan nomor kontrak: 602/UPT.DBMK-MDN/1033/2017 per tanggal 18 Juli 2017. Pada plang tertulis nama paket pembangunan jembatan Provinsi Titi Gertak pada Jalan Provinsi Jurusan Jalan Marelan (Sp kantor Batas Deliserdang) di Kota Medan. Nilai kontrak Rp.5.046.648.600,- dengan masa pengerjaan 150 hari kalender dan tander dimenangkan PT Garuda Power Mandiri serta kosultan CV Prima Rancang.
Anggota DPRD Medan Beston Sinaga mengusulkan sebaiknya kawasan Medan Utara yang kini masih berstatus kecamatan dimekarkan menjadi kabupaten atau kota. Usulan ini muncul berangkat dari rasa kekecewaan masyarakat maupun anggota dewan yang berasal dari daerah pemilihan Medan Utara (Dapil V) ini terhadap perhatian maupun kinerja Pemko Medan yang seolah menganaktirikan kawasan tersebut.
“Sebenarnya, penderitaan kami masyarakat Medan Utara sudah lengkap. Dari jalannya yang banyak hancur, Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU) tidak ada di titik tertentu, banjir jika hujan deras datang, rawan kecelakaan, rawan perampokan dan narkoba. Dengan kondisi ini satu-satunya solusi kawasan Medan Utara ini dimekarkan menjadi kabupaten/kota,” katanya.
Jika kawasan ini dimekarkan, lanjut Beston yang juga anggota Komisi D ini, Medan Utara akan lebih leluasa membangun dirinya sendiri. Memenuhi hak-hak dan fasilitas infrastruktur bagi masyarakatnya. “Dengan luasnya Kota Medan, mungkin Medan Utara ini sudah tidak terperhatikan lagi oleh Pemko Medan dalam hal ini Wali Kota Medan,” tegas politisi PKPI itu.
Ia contohkan seperti di Jalan Titi Pahlawan Simpang Kantor. Padahal di sana ada kantor kejaksaan, kantor kepolisian, ada juga rumah sakit. “Lihatlah jalan di sana, apalagi turun hujan. Kawasan itu sudah seperti kubangan kerbau. Memalukan. Padahal di Medan Utara ini tempat kelahiran Wali Kota Medan,” pungkasnya. (prn/ila)
Diketahui, pembangunan proyek jembatan Titi Pahlawan sudah berlangsung selama satu bulan, sejak Dinas Bina Marga dan Bina Kontruksi Sumut menerbitkan nomor kontrak: 602/UPT.DBMK-MDN/1033/2017 per tanggal 18 Juli 2017. Pada plang tertulis nama paket pembangunan jembatan Provinsi Titi Gertak pada Jalan Provinsi Jurusan Jalan Marelan (Sp kantor Batas Deliserdang) di Kota Medan. Nilai kontrak Rp.5.046.648.600,- dengan masa pengerjaan 150 hari kalender dan tander dimenangkan PT Garuda Power Mandiri serta kosultan CV Prima Rancang.
Anggota DPRD Medan Beston Sinaga mengusulkan sebaiknya kawasan Medan Utara yang kini masih berstatus kecamatan dimekarkan menjadi kabupaten atau kota. Usulan ini muncul berangkat dari rasa kekecewaan masyarakat maupun anggota dewan yang berasal dari daerah pemilihan Medan Utara (Dapil V) ini terhadap perhatian maupun kinerja Pemko Medan yang seolah menganaktirikan kawasan tersebut.
“Sebenarnya, penderitaan kami masyarakat Medan Utara sudah lengkap. Dari jalannya yang banyak hancur, Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU) tidak ada di titik tertentu, banjir jika hujan deras datang, rawan kecelakaan, rawan perampokan dan narkoba. Dengan kondisi ini satu-satunya solusi kawasan Medan Utara ini dimekarkan menjadi kabupaten/kota,” katanya.
Jika kawasan ini dimekarkan, lanjut Beston yang juga anggota Komisi D ini, Medan Utara akan lebih leluasa membangun dirinya sendiri. Memenuhi hak-hak dan fasilitas infrastruktur bagi masyarakatnya. “Dengan luasnya Kota Medan, mungkin Medan Utara ini sudah tidak terperhatikan lagi oleh Pemko Medan dalam hal ini Wali Kota Medan,” tegas politisi PKPI itu.
Ia contohkan seperti di Jalan Titi Pahlawan Simpang Kantor. Padahal di sana ada kantor kejaksaan, kantor kepolisian, ada juga rumah sakit. “Lihatlah jalan di sana, apalagi turun hujan. Kawasan itu sudah seperti kubangan kerbau. Memalukan. Padahal di Medan Utara ini tempat kelahiran Wali Kota Medan,” pungkasnya. (prn/ila)
