MEDAN- Desakan agar Wali Kota Medan Rahudman Harahap segera melantik direksi BUMD kembali disuarakan anggota dewan. Pasalnya, hingga saat ini kondisi manajemen BUMD Kota Medan yang terdiri dari Perusahaan Daerah (PD) Pembangunan, PD Pasar, PD Rumah Potong Hewan (RPH) sudah mulai tak terkendali.
“Seharusnya tidak lama-lama, setelah fit and proper test para direksi yang dianggap layak sudah bisa diumumkan nama-namanya dan segera dilantik,” kata Ketua Fraksi Demokrat DPRD Medan Herry Zulkarnain di gedung dewan, Senin (24/10).
Menurut Herry, apabila Wali Kota Medan tidak cepat melantik para direksi BUMD tersebut, sama halnya dengan menghambat pembangunan Kota Medan karena kondisi BUMD sekarang sudah tidak terkendali. “Lihat pasar di Belawan, sudah berantakan karena tidak ada manajemen yang mengaturnya. Begitu juga Rumah Potong Hewan (RPH), kondisinya sudah sangat mengkhawatirkan,” bebernya.
Pada dasarnya, lanjut Herry, Fraksi Demokrat tidak ingin mencampuri lebih jauh mengenai nama-nama calon direksi. Hanya saja, Demokrat menginginkan siapapun yang duduk nantinya bisa bekerja secara profesional dan tidak terikat dengan kepentingan politik. “Partai Demokrat hanya menginginkan wali kota profesional menetapkan calon direksi BUMD. Bukannya ingin mengintervensi, karena Demokrat tidak ada menitipkan calon,” ujarnya.
Sementara, Asisten Ekonomi Pembangunan (Ekbang) Pemko Medan Arif Tri Nugroho mengatakan, sampai sekarang pihaknya belum bisa menetapkan tanggal pasti pengumuman direksi. “Masih ada perubahan struktur pada badan BUMD, jadi belum bisa diumumkan direksinya. Saya tidak tahu banyak mengenai nama direksi BUMD yang akan dilantik,” ucapnya saat ditemui wartawan koran ini di ruangannya.
Terpisah, Sekretaris Daerah Pemko Medan Syaiful Bahri mengaku kalau pelantikan ke 10 direksi BUMD tersebut ada di tangan Wali Kota Medan. “Itu kebijakan wali kota, saya belum dapat informasi apa pun terkait itu,” pungkasnya singkat.(adl)
