Joni mengungkapkan, penertiban yang dilakukan PT KAI sepanjang 3 kilometer, mulai dari Jalan Stasiun Medan hingga Pulobrayan. Sebelum penertiban itu terjadi, ia mengakui, warga sudah ada pemberitahuan dari PT KAI Divre I Sumut pada Maret lalu. “Namun hanya sebagian warga saja yang terima. Lampiran itu yang di-photocopy warga lainnya. Sosialisasinya belum merata,” katanya.
Menurutnya, pernah ada pertemuan dengan Pemko Medan terkait nasib warga. Hanya saja sampai kini belum ada solusi konkret. “Mungkin sudah nasib kami seperti ini. Kami tambah miskin. Tambah bodoh, dan semakin sakit. Buktinya anak-anak kami tidak sekolah lagi sekarang,” beber Joni.
Begitupun, soal rusunawa yang pernah dijanjikan pemko, menurut Joni, warga sudah pernah diarahkan ke suatu tempat milik pemko. “Ya, pernah ada pertemuan dengan pemko. Ada rusunawa di suatu tempat. Tapi itu pun belum jelas bagaimana aturannya,” katanya.
Tali asih untuk warga korban pembangunan ini juga belum diterima sepenuhnya. Diakui Joni, sampai hari ini uang tali asih tersebut belum mereka terima dari PT KAI. “Kami belum terima (tali asih). Begitu juga kawan-kawan di tempat lain yang mengalami nasib serupa. Uangnya masih di kantong mereka (KAI, red),” jelasnya.
Amatan Sumut Pos, lebih 4 jam mereka menduduki jalan di depan pintu masuk Kantor Wali Kota Medan, tak ada seorang pun pejabat struktural di Pemko Medan yang mau menerima aspirasi mereka. Mereka menegaskan, akan tetap bertahan di situ sampai ada jawaban dari Pemko Medan.
Menurut personel kepolisian di kantor wali kota, kehadiran FK-MPR pada hari itu memang tidak ada pemberitahuan sebelumnya. “Izinnya memang tidak ada, cuma karena mereka baru digusur kemarin, mungkin minta perlindungan ke sini (kantor wali kota, red),” pungkas personel tersebut. (*)
