MEDAN, SUMUTPOS.CO – Pemprov Sumatera Utara tahun ini berencana membuka seleksi Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) bagi guru honorer tingkat SMA dan SMK. Kepala Dinas Pendidikan Sumut, Prof Wan Syaifuddin mengatakan, rencana formasi yang akan dibuka adalah untuk 900 Calon Guru PPPK SMA/SMK dan sederajat, di mana sekitar 300 formasi di antaranya untuk guru agama.
“Tahun ini, formasinya 900, itulah yang yang tadi sekitar 300 untuk porsi guru agama,” kata Prof Syaifuddin menjawab wartawan di Rumah Dinas Gubernur, Jalan Jenderal Sudirman Medan, Selasa (25/1).
Lebih lanjut Prof Syaifuddin mengatakan, rencana pendaftaran dibuka pada Februari 2022. Karena itu, kepada para guru honorer diminta untuk mempersiapkan diri mulai dari saat ini.
Mengapa hanya membuka 900 formasi? Prof Syaifuddin mengatakan, karena keterbatasan anggaran Pemprov Sumut. “Kita yang mengusulkan, kemampuan segitu. Kalau kita usulkan 11.000, tapi 900 itu yang dapat ditampung sesuai anggaran yang tersedia,” jelasnya.
Ditambahkannya teknis pelaksanaannya seleksi nantinya menggunakan sistem komputerisasi (CAT) yang bekerjasama dengan Badan Kepegawaian Negara (BKN). Namun, syarat dan ketentuan pendaftaran serta teknis ujian akan disampaikan nanti.
Sebelumnya, Pemerintah memastikan tidak akan ada perekrutan atau pembukaan CPNS 2022. Namun akan tetap membuka PPPK Guru. Pengumuman peniadaan seleksi CPNS 2022 dan kelanjutan PPPK Guru di 2022 ini disampaikan melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB). “Untuk seleksi CASN Tahun 2022, Pemerintah fokus melakukan rekrutmen PPPK dan formasi untuk CPNS tidak tersedia,” kata Menpan RB Tjahjo Kumolo dalam keterangannya di Jakarta, baru-baru ini.
Keputusan terkait rekrutmen PPPK tersebut telah diatur dalam Surat Menpan RB Nomor B/1161/M.SM.01.00/2021 tanggal 27 Juli 2021 terkait Pengadaan ASN Tahun 2022. Seleksi CASN Tahun 2022 tersebut akan fokuskan untuk memenuhi kebutuhan tenaga pendidik, kesehatan dan penyuluh. “Berbagai kebijakan tengah disusun sebagai dasar kebijakan dalam pelaksanaan Seleksi CASN Tahun 2022 ini,” sambungnya.
Tjahjo mengatakan, kebijakan peniadaan rekrutmen CPNS dan mengutamakan pengisian formasi PPPK ini mengambil dari pengalaman sejumlah negara maju, dimana jumlah PNS lebih sedikit dan jumlah PPPK lebih banyak. “Mengacu pada hal contoh baik tersebut, maka Pemerintah Indonesia perlu mengikuti langkah yang telah dilakukan oleh berbagai negara maju, sebagai langkah memodernisasi birokrasi secara cepat,” katanya.
Kemudian, terkait tenaga honorer yang ada di instansi pemerintahan, Tjahjo mengatakan status tenaga honorer tersebut akan selesai di 2023, sehingga nantinya akan tidak ada lagi pegawai berstatus honorer di instansi pemerintahan. “Terkait tenaga honorer, melalui PP (peraturan pemerintah), diberikan kesempatan untuk diselesaikan sampai dengan tahun 2023,” tegasnya. (mbc/bbs)
