Ditegaskannya juga, pembentukan daerah persiapan juga tidak akan terlalu berpengaruh besar terhadap fiskal negara. Karena saat sebuah daerah dinyatakan sebagai daerah persiapan, yang dbutuhkan hanya kepala daerah persiapan.
Kemudian terkait struktur organisasi pemerintahan di bawahnya, masih sangat minimalis.
“Jadi semua lembaga terintegrasi dengan dinas-dinas yang ada. APBD-nya juga terintegrasi dengan APBD induk. DPRD belum dibutuhkan. Jadi misalnya untuk Dinas PU, itu hanya butuh satu pejabat plus staf yang ditugaskan mengawal masing-masing sektor untuk daerah persiapan,” ujarnya.
Usulan mana saja dari paket 87 RUU DOB yang berpeluang ditetapkan menjadi daerah persiapan? Sumarsono mengatakan, perlu dikaji kembali oleh tim independen yang nantinya dibentuk.
“Jadi intinya tanggal 26 Februari itu konsultasi Dirjen Otda dengan Komisi II untuk membahas PP Desertada dan Penataan Daerah. Kemudian pada 29 Februari Mendagri rapat kerja dengan DPR, untuk mengesahkan apa yang kami persiapkan di RDP,” ujarnya.
Dengan jadwal yang ada, Sumarsono memerkirakan dua PP rampung pada Maret mendatang. Setelah itu baru pembicaraan terkait pembentukan daerah persiapan dilaksanakan.
“Setelah PP selesai, baru ngomong daerah mana dari 87 itu menjadi prioritas. Bentuk dulu tim independen dari beberapa kalangan ahli, silahkan dikaji, turun ke lapangan. Tahap pertama 3-5 daerah persiapan dulu, tak langsung,” ujar Sumarsono.(gir/ala)
Ditegaskannya juga, pembentukan daerah persiapan juga tidak akan terlalu berpengaruh besar terhadap fiskal negara. Karena saat sebuah daerah dinyatakan sebagai daerah persiapan, yang dbutuhkan hanya kepala daerah persiapan.
Kemudian terkait struktur organisasi pemerintahan di bawahnya, masih sangat minimalis.
“Jadi semua lembaga terintegrasi dengan dinas-dinas yang ada. APBD-nya juga terintegrasi dengan APBD induk. DPRD belum dibutuhkan. Jadi misalnya untuk Dinas PU, itu hanya butuh satu pejabat plus staf yang ditugaskan mengawal masing-masing sektor untuk daerah persiapan,” ujarnya.
Usulan mana saja dari paket 87 RUU DOB yang berpeluang ditetapkan menjadi daerah persiapan? Sumarsono mengatakan, perlu dikaji kembali oleh tim independen yang nantinya dibentuk.
“Jadi intinya tanggal 26 Februari itu konsultasi Dirjen Otda dengan Komisi II untuk membahas PP Desertada dan Penataan Daerah. Kemudian pada 29 Februari Mendagri rapat kerja dengan DPR, untuk mengesahkan apa yang kami persiapkan di RDP,” ujarnya.
Dengan jadwal yang ada, Sumarsono memerkirakan dua PP rampung pada Maret mendatang. Setelah itu baru pembicaraan terkait pembentukan daerah persiapan dilaksanakan.
“Setelah PP selesai, baru ngomong daerah mana dari 87 itu menjadi prioritas. Bentuk dulu tim independen dari beberapa kalangan ahli, silahkan dikaji, turun ke lapangan. Tahap pertama 3-5 daerah persiapan dulu, tak langsung,” ujar Sumarsono.(gir/ala)
