Kemesraan hubungan Wali Kota Medan Rahudman Harahap dengan wakilnya, Dzulmi Eldin tak seperti saat kampanye dulu. Bila dulu cendrung tampil mesra serta ada penyebutan pembagian tugas secara
struktur pemerintahan, kini semua itu hanya sebuah ungkapan saja.
Buktinya, ada muncul indikasi terkikisnya kerekatan antara keduanya saat menjalankan roda Pemerintahan Kota Medan. Bisa dilihat dari sisi jabatan Ketua Umum PSMS Medan, semula dijabat Dzulmi Eldin, kini dijabat Wali Kota Medan, Rahudman Harahap. Apa saja bukti lainnya terkikisnya kerekatan antara keduanya? Berikut petikan wawancara wartawan Sumut Pos, Chairil Hudha dengan Ketua Komisi A DPRD Medan, Ilhamsyah SE.
Menurut Anda sudah baikkah pelayanan Pemko Medan saat ini?
Ketika reses beberapa hari lalu, saya merasakan ada banyak hal yang kurang tepat dari segi pelayanannya. Mulai dari tingkat kelurahan hingga Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Bisa dilihat saja setiap pengurusan KTP dan Kartu Keluarga (KK) masih banyak praktik pungutan biaya, hal inilah yang harus dicegah dan diambil kebijakan segera mungkin.
Bila Anda menyebutkan kurang baik, apakah ini akibat kepala daerahnya?
Ya, tentunya kepala daerah sangat bertanggungjawab atas pelaksanaan pelayanan pemerintahan di Kota Medan. Khususnya, dalam hal mengeluarkan sebuah kebijakan untuk kepentingan masyarakat banyak.
Menurut Anda kebijakan Kepala Daerah itu melibatkan Wakil?
Harusnya seperti itu.
Anda melihat di Kota Medan, apakah Wali Kota dan wakilnya bersama mengambil kebijakan?
Dalam hal tertentu saja, tak seluruhnya. Tapi, seharusnya ada etika yang dipegang bersama untuk tetap bersama melahirkan kebijakan. Sebab, kepala daerah itu bukan hanya wali kota atau wakil, tapi keduanya.
Maksud Anda ada indikasi muncul keretakan antara wali kota dan wakilnya?
Saya merasakannya seperti itu. Bisa kita lihat beberapa waktu lalu ketika jabatan Ketua Umum PSMS dipegang Dzulmi Eldin, ternyata dengan alasan kesibukan sebagai Wakil Wali Kota maka Eldin mundur, sebagai gantinya dijabat wali kota. Inikan sangat aneh, dan saya pikir sudah menujukkan ada gejala yang kurang fair di kedua kepala daerah ini.
Apakah itu bisa menjadi indikatornya, dan bila dibiarkan apakah bisa menjadi keretakan permanen?
Sangat bisa, sebab tanda-tanda terkikisnya keretakan itu kapan saja bisa muncul ketika ada syahwat lainnya.
Saran Anda?
Sebelum terjadinya keretakan yang sangat parah dan berdampak kepada pelayanan, harusnya kepala daerah tetap bersama menjalankan roda pemerintahan. Selanjutnya, setiap kebijakan harus tetap dipegang teguh dalam hal keputusan bersama untuk memajukan Kota Medan. (*)
