Finishing Underpass Katamso-Delitua Terancam Molor

MEDAN, SUMUTPOS.CO -Realisasi pengerjaan proyek Underpass Katamso-Delitua kembali terancam molor. Hal itu disebabkan kendala pembebasan lahan yang belum tuntas hingga kini. Bahkan, dari tiga persil pembebasan lahan di sekitar proyek itu, baru satu persil yang sudah clear ditangani tim appraisal Balai Besar Pelaksana Jalan Nasional (BBPJN) II.

“Baru di satu lokasi yang beres. Persisnya di toko yang menjual asesoris tentara di Jalan Titikuning,” kata Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Pengadaan Tanah Kota Medan pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang (DPKP2R) Kota Medan, Selamet Riadi kepada Sumut Pos, Selasa (25/7).

Dua persil lagi yakni di Sekolah Bina Bersaudara dan Pesantren Abdurrahman Bin Auf Jalan Tritura Medan, kata Selamet, belum tuntas sampai hari ini. Kendalanya pada kepemilikan surat menyurat yang hilang dan sengketa antar keluarga.

Khusus masalah di Pesantren Abdurrahman Bin Auf, kata dia, di mana sekaligus terdapat bangunan masjidnya harus dicarikan lahan pengganti. Sebab semuanya terkena dampak pembangunan. “Tim bingung mau membayarkannya ke mana. Termasuk siapa yang meneken dan menerimanya,” ucapnya.

Disamping persoalan pembebasan lahan, pihaknya mengamini bahwa ada kendala utilitas yang belum dipindahkan dari area pekerjaan underpass. Misalnya, PT PLN membutuhkan kucuran dana dari pusat untuk merelokasi utilitas mereka yang berada di sekitar proyek.

Dengan kondisi ini, lanjutnya, pihaknya menyakini realisasi pembangunan underpass ini akan molor dari jadwal yang ditetapkan. “Memang masih banyak sekali kendalanya. Kami cuma tim yang diperbantukan untuk pembebasan saja. Apalagi inikan anggarannya dari pusat. Ada PPK 18 yang menangani itu,” katanya.

Diketahui, PT Hutama Karya (HK) selaku kontraktor pelaksana sudah menyatakan kesiapan mengebut pekerjaan usai teken kontrak pada 18 Oktober 2016. Namun hingga kini pekerjaan fisik belum dapat dilaksanakan. Selain masalah pembebasan lahan beberapa persil lagi yang belum tuntas, masalah lain muncul seperti utilitas jaringan listrik yang hingga kini masih belum ada titik temu.

Seperti, utilitas milik PT PLN (Persero), PDAM Tirtanadi, PGN, dan PT Telkom. Di antara utilitas yang akan dipindahkan tersebut yakni; utilitas SKTT 150 KV bergeser kearah utara ±10 meter, utilitas KJTM 2x3x300 meter3 berpindah posisi mengikuti jalur utilitas SKTT 150 KV, utilitas pipa PDAM jaringan distribusi 300 mm berpindah kearah timur kemudian crossing Jl. AH Nasution sejajar rel kereta api, menuju Jl. Alfalah, serta pipa gas PGN bergeser kearah selatan ±10 meter dan kabel telkom bergeser kearah selatan ±10 meter.

Dalam pembangunan Underpass Titikuning ini juga memberi dampak terhadap estetika kota. Di antaranya sebanyak 306 pohon berbagai jenis harus ditebang akibat pembangunan tersebut. Kemudian lampu penerangan jalan umum (LPJU) sebanyak 42 unit, baliho sebanyak 32 unit, tiang telepon sebanyak 129 unit dan tiang listrik 42 unit.

Pihak pelaksana proyek sangat berharap bantuan pemerintah setempat atas kendala tersebut, guna mempercepat realisasi pembangunan underpass ini. (prn/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO -Realisasi pengerjaan proyek Underpass Katamso-Delitua kembali terancam molor. Hal itu disebabkan kendala pembebasan lahan yang belum tuntas hingga kini. Bahkan, dari tiga persil pembebasan lahan di sekitar proyek itu, baru satu persil yang sudah clear ditangani tim appraisal Balai Besar Pelaksana Jalan Nasional (BBPJN) II.

“Baru di satu lokasi yang beres. Persisnya di toko yang menjual asesoris tentara di Jalan Titikuning,” kata Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Pengadaan Tanah Kota Medan pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang (DPKP2R) Kota Medan, Selamet Riadi kepada Sumut Pos, Selasa (25/7).

Dua persil lagi yakni di Sekolah Bina Bersaudara dan Pesantren Abdurrahman Bin Auf Jalan Tritura Medan, kata Selamet, belum tuntas sampai hari ini. Kendalanya pada kepemilikan surat menyurat yang hilang dan sengketa antar keluarga.

Khusus masalah di Pesantren Abdurrahman Bin Auf, kata dia, di mana sekaligus terdapat bangunan masjidnya harus dicarikan lahan pengganti. Sebab semuanya terkena dampak pembangunan. “Tim bingung mau membayarkannya ke mana. Termasuk siapa yang meneken dan menerimanya,” ucapnya.

Disamping persoalan pembebasan lahan, pihaknya mengamini bahwa ada kendala utilitas yang belum dipindahkan dari area pekerjaan underpass. Misalnya, PT PLN membutuhkan kucuran dana dari pusat untuk merelokasi utilitas mereka yang berada di sekitar proyek.

Dengan kondisi ini, lanjutnya, pihaknya menyakini realisasi pembangunan underpass ini akan molor dari jadwal yang ditetapkan. “Memang masih banyak sekali kendalanya. Kami cuma tim yang diperbantukan untuk pembebasan saja. Apalagi inikan anggarannya dari pusat. Ada PPK 18 yang menangani itu,” katanya.

Diketahui, PT Hutama Karya (HK) selaku kontraktor pelaksana sudah menyatakan kesiapan mengebut pekerjaan usai teken kontrak pada 18 Oktober 2016. Namun hingga kini pekerjaan fisik belum dapat dilaksanakan. Selain masalah pembebasan lahan beberapa persil lagi yang belum tuntas, masalah lain muncul seperti utilitas jaringan listrik yang hingga kini masih belum ada titik temu.

Seperti, utilitas milik PT PLN (Persero), PDAM Tirtanadi, PGN, dan PT Telkom. Di antara utilitas yang akan dipindahkan tersebut yakni; utilitas SKTT 150 KV bergeser kearah utara ±10 meter, utilitas KJTM 2x3x300 meter3 berpindah posisi mengikuti jalur utilitas SKTT 150 KV, utilitas pipa PDAM jaringan distribusi 300 mm berpindah kearah timur kemudian crossing Jl. AH Nasution sejajar rel kereta api, menuju Jl. Alfalah, serta pipa gas PGN bergeser kearah selatan ±10 meter dan kabel telkom bergeser kearah selatan ±10 meter.

Dalam pembangunan Underpass Titikuning ini juga memberi dampak terhadap estetika kota. Di antaranya sebanyak 306 pohon berbagai jenis harus ditebang akibat pembangunan tersebut. Kemudian lampu penerangan jalan umum (LPJU) sebanyak 42 unit, baliho sebanyak 32 unit, tiang telepon sebanyak 129 unit dan tiang listrik 42 unit.

Pihak pelaksana proyek sangat berharap bantuan pemerintah setempat atas kendala tersebut, guna mempercepat realisasi pembangunan underpass ini. (prn/ila)