MEDAN-Langkah tim penyidik Kejaksaan Agung menggeledah kantor Perusahaan Listrik Negara (PLN) Pembangkit Sumatera Bagian Utara (Sumbagut), Jalan Titi Kuning, Selasa kemarin, ternyata tidak berhenti sampai di situ.
Kemarin, Rabu (25/9), tim kembali melakukan hal yang sama. Kali ini penggeledahan dilakukan di kantor PT PLN (persero) Jalan Pulau Sicanang Nomor 1 Belawan. “Penggeledahan kita lakukan untuk pengembangan terhadap tindak pidana korupsi Pengadaan flame turbine Major Overhauls Gas Turbine (GT) 21 dan GT 22, Pembangkit Listrikn
Tenaga Gas Uap (PLTGU) blok 2 Belawan,” ujar Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Setia Untung Arimuladi, di Jakarta.
Menurut Untung, penggeledahan dilakukan untuk mencari dan menyita dokumen-dokumen maupun surat-surat yang dianggap perlu dan berhubungan dengan dugaan tindak pidana yang dilakukan lima tersangka. Namun untuk kepentingan penyidikan, tim menurut Untung belum dapat membeber seperti apa hasil penggeledahan yang dilakukan kali ini.
Dalam kasus ini pada Kamis (5/9) lalu, Kejagung telah menetapkan lima tersangka. Masing-masing mantan General Manager KITSBU (Pembangkitan Sumatera Bagian Utara), berinisial CLM (Chris Leo Manggala), Manager Sektor Labuanangin berinsial SDS (Surya Dharma Siregar) dan Direktur Produksi PT Dirgantara Indonesia berinisial SD (Supra Dekamto).Tersangka lain Rodi Cahyawan (Manajer KITSBU Sektor Pembangitan Belawan) dan Muhammad Ali (Manajer Bidang Produksi KITSBU Sektor Pembangkitan Belawan).
Mereka disangkakan terlibat dugaan tindak pidana korupsi di mana pekerjaan dilakukan tidak sesuai kontrak, output mesin yang seharusnya 132 MW ternyata hanya 123 MW. Selain itu pekerjaan LTE GT 2.2 PLTGU Blok 2 Belawan, juga diduga tidak dikerjakan dan terdapat kemahalan harga.
“Kontrak yang diaddendum menjadi Rp554 miliar, telah melampaui harga perkiraan sendiri yaitu Rp527 miliar. Karena itu kerugian negara untuk sementara diduga sebesar Euro 2.095.395,08 atau sekitar kurang lebih Rp25 miliar,” ujar Untung.
Sementara itu secara terpisah, Direktur Operasional Listrik Jawa, Bali dan Sumatera, PT PLN Persero, Ngurah Adnyana, mengakui pasokan listrik untuk Sumatera Utara saat ini tidak bisa mengimbangi pertumbuhan yang ada. Hal inilah yang mengakibatkan ancaman pemadaman masih kerap dihadapi masyarakat.
“Di Sumatera Utara pertumbuhan beban puncak sebesar 14 persen. Tapi kita punya planning itu 9 persen sesuai dengan RUPTL (Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik). Kalau beban puncak naik, berarti kebutuhan mereka naik,” ujarnya.
Menurut Adnyana, kekurangan pasokan terjadi karena pembangunan pembangkit listrik dari proyek FTP tahap I sebesar 10.000 megawatt (MW), tidak selesai sesuai target yang ditentukan.
“Untuk itu PLN akan terus mendorong realisasi pembangkit listrik PLTU Nagan Raya 2 x 200 MW dan PLTU Pangkalan Susu 1x 200 MW. Dengan adanya dua pembangkit ini, mudah-mudahan masalah krisis listrik di Sumatera Utara dapat diatasi,” ujarnya dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi VII di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta.
Gubsu: Jangan Molor!
Di sisi lain, untuk mengetahui kondisi ketersediaan kistrik di Sumut secara realtime, Gubernur Sumatera Utara Gatot Pujo Nugroho, meninjau lokasi Gardu Induk Glugur pada Unit Pelayanan Transmisi Medan Jalan KL Yos Sudarso, Medan, Rabu (25/9) sore.
Dalam kesempatan itu, Gubsu kembali mengingatkan PLN untuk tidak main-main dalam mengatasi pemadaman listrik di Sumut karena berpotensi menimbulkan kerawanan sosial. Karenanya, solusi jangka pendek berupa pengoperasian genset sewaan harus tepat waktu sesuai janji PLN November mendatang. Kepada PLN, Gubsu juga siap membantu mempermudah proses kepabeanan masuknya kontainer-kontainer dari Singapura agar bisa cepat dirakit dan operasional.
“Pokoknya saya siap membantu sesuai kewenangan saya. Supaya cepat jika perlu kemudahan administrasi dan kepabeanan akan saya minta Disperindag mempermudah dan beri prioritas.Yang penting semua kontainer genset dari Singapura bisa cepat tiba di Medan supaya cepat dirakit dan operasional,” tegasnya di depan GM PLN Sumbagut Dyananto.
Gubsu menggarisbawahi pemadaman listrik yang terjadi akhir-akhir ini telah berkembang menjadi persoalan sosial kemasyarakatan, sosial politik, hingga sosial keagamaan.
“Ini sudah berbahaya karena berkembang dari persoalan sosial kemasyarakatan menjadi sosial politik dan soal keagamaan. Karena begitu banyak masyarakat yang sudah mengeluhkan terganggu beribadah sebab pemadaman sering terjadi saat-saat ibadah dan masyarakat menuding bahwa PLN itu seolah-olah seperti tidak ber-Tuhan ,” kata Gubsu.
Oleh karenanya Gubsu meminta PLN serius dan pemerintah pusat dapat mendorong percepatan penyelesaian krisis listrik di Sumut. “Fungsi kami pemerintah adalah terus menggesa, mendesak, mengingatkan PLN dan berharap ada perhatian pemerintah pusat agar ada percepatan penyelesaian persoalan krisis listrik di Sumut,” ujar Gubsu.
20 Genset Sudah Aktif
Dia juga mengingatkan agar PLN Wilayah Sumbagut tidak lagi molor dari jadwal penyelesaian pemasangan genset dalam upaya memenuhi defisit. 200-300 MW per hari yang menjadi penyebab pemadaman.
Dalam sidak tersebut Gubsu juga meminta PLN lebih gencar memberikan informasi kepada publik soal jadwal pemadaman. “Kalau mati lampunya saja sudah kayak makan obat ya sosialisasi juga ditambah dan lebih maksimal. Supaya masyarakat tahu jam berapa dipadamkan,” katanya.
Pada kunjungan itu, Gubsu yang didampingi Kadis Pertambangan dan Energi Sumut Binsar Situmorang diterima GM PLN Sumbagut Dyananto dan langsung memantau status produksi seluruh pembangkit di wilayah Sumbagut melalui display yang terdapat di Unit Pelayanan Transmisi tersebut.
Gubsu juga melihat langsung 25 genset yang sudah mulai beroperasi di lokasi tersebut. Dari total 25 genset yang ada di lokasi, baru 20 genset yang sudah aktif.
Gubsu menanyakan status genset dengan kapasitas total 430 MW sebagaimana yang dijanjikan Dirut PLN Nur Pamudji bakal beroperasi penuh pada akhir November. Namun PLN menjelaskan tambahan listrik melalui pembangkit diesel (sewa genset) sebanyak 430 MW itu baru bisa beroperasi seluruhnya pada Desember.
“Kalau seperti itu, mohon kami terus diinformasikan lebih lanjut jangan sampai terhambat karena persoalan persyaratan administrasi proses pengiriman di bea cukai maupun Dinas Perindustrian. Kalau perlu kemudahan dan prioritas akan saya perintahkan instansi terkait mempercepat prosesnya,” ujar Gubsu.
Melalui papan display status pembangkit, diketahui kondisi defisit pada Rabu sore kemarin sudah mencapai 120 MW. Selain itu, diinformasikan bahwa PT Inalum yang biasanya memasok 120 MW listrik pada malam hari, saat ini hanya bisa memberi 45 MW karena sedang dalam proses pemeliharaan. Itupun pada siang hari PLN memasok 30 MW untuk kepada perusahaan penghasil alumunium tersebut.(gir/rud)
