Sekolah Rakyat Terintegrasi 2 Medan disiapkan menampung sebanyak 1.080 siswa dari keluarga kurang mampu. Program pendidikan yang digagas pemerintah tersebut menyasar anak-anak dari kelompok masyarakat Desil 1 dan Desil 2 atau kelompok dengan tingkat kesejahteraan ekonomi terendah.
Namun, di tengah upaya memenuhi kuota peserta didik, Sekolah Rakyat Terintegrasi 2 Medan masih menghadapi sejumlah tantangan. Salah satunya kekurangan tenaga pendidik yang dibutuhkan untuk menunjang proses belajar mengajar.
Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi 2 Medan, Syahripal Putra, mengatakan kehadiran Sekolah Rakyat merupakan bentuk intervensi negara untuk memastikan anak-anak dari keluarga kurang mampu memperoleh akses pendidikan yang layak dan berkualitas.
Menurutnya, program tersebut tidak hanya berorientasi pada pemenuhan kebutuhan pendidikan formal, tetapi juga memberikan kesempatan kepada anak-anak dari keluarga dengan keterbatasan ekonomi untuk mengembangkan potensi dan memperoleh kehidupan yang lebih baik.
“Anak-anak yang menjadi sasaran Sekolah Rakyat ini adalah mereka yang berasal dari Desil 1 dan Desil 2. Artinya, mereka berasal dari kelompok masyarakat dengan kondisi ekonomi rendah. Melalui program ini, negara hadir untuk memastikan mereka mendapatkan pendidikan dan kehidupan yang layak serta memiliki masa depan yang lebih baik,” ujar Syahripal, Jumat (25/9/2026).
Ia menjelaskan, keberadaan Sekolah Rakyat diharapkan mampu memutus keterbatasan akses pendidikan yang selama ini berpotensi menghambat perkembangan anak-anak dari keluarga kurang mampu.
Selain itu, kata Syahripal, Sekolah Rakyat Terintegrasi 2 Medan memiliki kapasitas penerimaan sebanyak 1.080 siswa untuk jenjang pendidikan SD dan SMP. Namun, jumlah siswa yang telah diterima hingga kini belum sepenuhnya memenuhi kuota yang telah ditetapkan.
Pihak sekolah terus melakukan berbagai upaya untuk memastikan anak-anak yang memenuhi kriteria sebagai penerima manfaat dapat memperoleh kesempatan bersekolah melalui program tersebut.
Menurut Syahripal, pemenuhan kuota menjadi salah satu hal yang perlu mendapat perhatian agar fasilitas dan layanan pendidikan yang telah disiapkan pemerintah dapat dimanfaatkan secara optimal oleh kelompok masyarakat yang menjadi sasaran.
Ia juga menekankan pentingnya pendekatan khusus terhadap siswa yang sempat keluar atau tidak lagi mengikuti kegiatan belajar mengajar. Upaya tersebut diperlukan agar anak-anak yang sebelumnya telah terdaftar tetapi tidak melanjutkan pendidikan dapat kembali bersekolah.
“Kita berharap anak-anak yang sudah keluar atau belum melanjutkan sekolah bisa didorong kembali. Mereka harus diberikan pemahaman bahwa Sekolah Rakyat ini hadir untuk memberikan jaminan pendidikan yang layak dan bermutu bagi mereka,” katanya.
Syahripal menilai keberlanjutan pendidikan siswa merupakan bagian penting dari tujuan penyelenggaraan Sekolah Rakyat. Karena itu, diperlukan kerja sama dan pendekatan yang tepat agar para siswa dapat terus mengikuti proses pembelajaran hingga menyelesaikan pendidikan.
Syahripal mengungkapkan, jumlah guru yang tersedia saat ini masih terbatas. Pada tahap awal pelaksanaan program, sekolah mengandalkan guru perintis untuk mendukung kegiatan belajar mengajar.
Berdasarkan data yang disampaikan, terdapat 17 guru perintis untuk jenjang SMA dan dua guru untuk jenjang SD pada tahap awal. Salah satu kebutuhan yang masih menjadi perhatian adalah tenaga pendidik untuk mata pelajaran agama.
“Saat ini, kami terus berkoordinasi dengan Pemerintah Kota Medan dan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara untuk membicarakan pemenuhan kebutuhan tenaga pengajar di Sekolah Rakyat,” ujarnya.
Selain tenaga pengajar, dukungan fasilitas penunjang juga menjadi bagian dari pengembangan Sekolah Rakyat Terintegrasi 2 Medan.
Syahripal menyampaikan, Kementerian Sosial (Kemensos) akan memberikan dukungan berupa sekitar 30 hingga 40 unit mobil untuk menunjang kebutuhan program Sekolah Rakyat.
Menurutnya, penyediaan fasilitas penunjang merupakan bagian dari upaya pemerintah memastikan anak-anak yang mengikuti program Sekolah Rakyat memperoleh pelayanan yang memadai.
Lebih lanjut, Syahripal menyebutkan program Sekolah Rakyat secara nasional saat ini telah menjangkau lebih dari 44.000 siswa.
Jumlah tersebut menjadi bagian dari pelaksanaan program pemerintah untuk memperluas akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga dengan tingkat kesejahteraan ekonomi rendah.
Ke depan, program Sekolah Rakyat ditargetkan terus diperluas secara lebih besar dan masif di berbagai wilayah Indonesia.
Syahripal berharap perluasan tersebut dapat memberikan kesempatan kepada semakin banyak anak dari keluarga kurang mampu untuk mendapatkan pendidikan yang layak.
Menurutnya, keberhasilan program tidak hanya diukur dari jumlah sekolah atau siswa yang berhasil dijangkau, tetapi juga dari keberlanjutan pendidikan dan kualitas pelayanan yang diterima para peserta didik.
“Kita berharap Sekolah Rakyat ini bisa terus berkembang dan menjangkau lebih banyak anak-anak di seluruh Indonesia. Tujuan utamanya adalah memastikan anak-anak dari keluarga kurang mampu mendapatkan pendidikan yang layak, berkualitas, dan memiliki kesempatan untuk memperbaiki masa depan mereka,” pungkasnya.
Bakom Pemerintah RI Soroti Kekurangan Guru
Persoalan kekurangan tenaga pendidik juga mendapat perhatian Deputi III Badan Komunikasi (Bakom) Pemerintah Republik Indonesia, Kurnia Ramadhana.
Saat mengunjungi Sekolah Rakyat Terintegrasi 2 Medan di Jalan Flamboyan, Medan, Jumat (25/9/2026), Kurnia menyoroti kebutuhan tenaga pengajar yang hingga kini masih belum sepenuhnya terpenuhi.
Kurnia mengatakan, pemenuhan kebutuhan guru menjadi salah satu hal penting yang harus segera ditangani agar proses belajar mengajar di Sekolah Rakyat dapat berjalan optimal.
Menurutnya, terdapat ketidakseimbangan antara jumlah siswa dengan tenaga pengajar yang tersedia di sekolah tersebut. Kondisi itu menjadi perhatian pemerintah mengingat Sekolah Rakyat dirancang untuk memberikan akses pendidikan kepada anak-anak dari keluarga kurang mampu, khususnya kelompok Desil 1 dan Desil 2.
“Memang ada ketidakseimbangan antara jumlah siswa dengan jumlah guru yang tersedia. Karena itu, proses pemenuhan kebutuhan guru saat ini sedang berjalan,” ujarnya.
Ia menjelaskan, proses rekrutmen dan pemenuhan tenaga pengajar terus dilakukan untuk menjawab kebutuhan sekolah. Namun, upaya tersebut membutuhkan dukungan berbagai pihak, terutama pemerintah daerah yang memiliki peran dalam mendukung penyelenggaraan pendidikan.
Kurnia menegaskan, Pemerintah Kota Medan dan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara perlu segera mengambil langkah konkret untuk memenuhi kebutuhan guru di Sekolah Rakyat.
Menurutnya, keberadaan Sekolah Rakyat tidak hanya sebatas menyediakan gedung dan fasilitas pendidikan, tetapi juga harus diimbangi dengan ketersediaan tenaga pengajar yang memadai.
“Pemko dan Pemprov harus segera memenuhi kebutuhan guru. Jangan sampai anak-anak yang sudah mendapatkan kesempatan bersekolah justru tidak memperoleh pelayanan pendidikan secara maksimal karena kekurangan tenaga pengajar,” katanya.
Kurnia juga menyampaikan bahwa pendidikan menjadi salah satu aspek yang mendapat perhatian pemerintah dalam upaya pemerataan kesempatan bagi masyarakat.
Menurutnya, Sekolah Rakyat diarahkan untuk memastikan anak-anak dari kelompok Desil 1 dan Desil 2 memiliki kesempatan memperoleh pendidikan, mengembangkan kemampuan serta meraih cita-cita.
Kurnia menegaskan, anak-anak dari keluarga kurang mampu harus diberikan ruang dan kesempatan untuk bermimpi, belajar dan membangun masa depan sebagaimana anak-anak Indonesia lainnya.
“Presiden Prabowo sudah menegaskan bahwa Sekolah Rakyat harus menjadi tempat bagi anak-anak dari Desil-1 dan Desil-2 untuk bisa bermimpi dan belajar seperti anak-anak lainnya,” ungkapnya.
Menurut Kurnia, latar belakang ekonomi keluarga tidak boleh menjadi penghalang bagi anak-anak untuk memperoleh pendidikan yang layak.
Karena itu, keberadaan Sekolah Rakyat diharapkan mampu menjadi sarana memperluas kesempatan belajar bagi kelompok masyarakat yang selama ini menghadapi keterbatasan akses pendidikan.
Selain jumlah guru, Kurnia juga menyoroti aspek kesejahteraan tenaga pendidik. Menurutnya, pemenuhan kebutuhan guru tidak cukup hanya dengan melakukan rekrutmen dan menambah jumlah tenaga pengajar.
Pemerintah juga perlu memperhatikan kondisi serta kebutuhan para guru agar mereka dapat menjalankan tugas secara optimal. Salah satu hal yang turut menjadi perhatian adalah rencana penyediaan fasilitas asrama bagi tenaga pengajar.
Penyediaan asrama tersebut diharapkan menjadi bagian dari dukungan terhadap guru yang bertugas di Sekolah Rakyat, terutama dalam menunjang kenyamanan dan kelancaran pelaksanaan tugas.
Kurnia menilai perhatian terhadap tenaga pengajar merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari upaya meningkatkan kualitas pendidikan.
Sebab, guru memiliki peran penting dalam mendampingi siswa, membangun karakter serta memastikan kegiatan belajar mengajar berjalan sesuai tujuan pendidikan.
Dalam kesempatan tersebut, Kurnia juga menyinggung dukungan tenaga pengajar yang telah diberikan untuk membantu memenuhi kebutuhan Sekolah Rakyat.
Disebutkan, sudah ada bantuan berupa tiga guru STI. Meski demikian, kebutuhan tenaga pengajar secara keseluruhan masih menjadi pekerjaan yang harus diselesaikan.
Ia mengakui masih terdapat kekurangan guru, termasuk pada tingkat Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Karena itu, koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah kota dinilai penting agar persoalan kekurangan tenaga pengajar dapat segera ditangani.
Kurnia berharap seluruh pihak terkait memberikan perhatian terhadap kebutuhan sekolah sehingga para siswa dapat mengikuti kegiatan pembelajaran dengan baik.
Menurutnya, program Sekolah Rakyat merupakan bagian dari upaya pemerintah membuka kesempatan pendidikan yang lebih luas bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu. Karena itu, berbagai kendala dalam pelaksanaannya perlu ditangani secara bertahap dan terkoordinasi.
Sementara itu, terkait target kelulusan siswa Sekolah Rakyat, belum terdapat penjelasan secara spesifik dalam keterangan Kurnia pada segmen kunjungan tersebut. (san/ila)
