Suasana pemukiman pinggiran rel kereta api kawasan Glugur, pasca menyusulnya penggusuran bangunan oleh Pemko Medan, terlihat dari ketinggian kota di Medan, Jumat (25/11).
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Pemko Medan mengaku akan menambah uang kerohiman (tali asih) untuk warga pinggir rel. Selain itu, pemko juga berjanji memberikan insentif bagi korban pembangunan jalur layang PT Kereta Api Indonesia (KAI) tersebut.
Wakil Wali Kota Medan, Akhyar Nasution mengatakan, penambahan uang kerohiman sebesar Rp1,5 juta per kepala keluarga (KK) bagi warga pinggir rel tersebut, akan lebih dulu dikonsultasikan dengan BPK RI Perwakilan Sumut.
“Kami akan konsultasi dulu ke BPK RI Perwakilan Sumut soal penambahan uang kerohiman itu. Jika diberi izin, maka uang kerohiman itu akan diberikan,” tutur Akhyar, Jumat (25/11).
Saat ditanya apa langkah pemko lebih lanjut untuk menyelamatkan warga pinggir rel korban penggusuran ini? Akhyar menjelaskan, Pemko Medan berencana membangun rumah susun sewa (rusunawa) di daerah CBD Polonia. Rusunawa ini, menurutnya, akan diprioritaskan untuk warga pinggir rel yang menjadi korban penggusuran.
Anggaran pembangunan rusunawa itu akan ditampung di APBD 2017. Pemko juga akan memberikan insentif bagi warga pinggir rel yang mau pindah ke rusunawa ini, dengan menggratiskan uang sewanya selama setahun.
Sementara itu, DPRD Medan akan memperjuangkan uang kerohiman untuk warga pinggir rel yang menjadi korban penggusuran tersebut, sebagai tambahan uang pindah yang sama besarnya dengan pemberian dari PT KAI. “Secepatnya kami akan mendorong untuk melakukan rapat terbatas di DPRD Medan. dan berkoordinasi dengan pemko dalam membahas penambahan uang kerohiman sebesar Rp1,5 juta. Penambahan itu bisa dimasukkan dalam Rencana APBD 2017,” tutur Wakil Ketua Komisi C DPRD Medan Anton Panggabean.
Anton mengatakan, penambahan uang kerohiman ini sebagai langkah cepat untuk penyelamatan sisi kemanusiaan yang dialami warga pinggir rel, sehingga kehidupan mereka tidak bertambah miskin. “Kami sudah mendapat datanya, yakni ada 4.000 KK yang menjadi korban penggusuran PT KAI. Jika dikali Rp1,5 juta, maka penambahan uang kerohiman itu ada sekira Rp6 miliar. Jumlah ini masih bisa ditampung pada R-APBD 2017. Inilah yang akan dilakukan secepatnya dengan berkoordinasi ke Pemko Medan,” jelasnya.
Ia juga mengatakan, pada rapat dengar pendapat (RDP) di Komisi C dengan PT KAI dan pemko, sudah pernah dibahas soal penambahan uang kerohiman ini. “Sekarang penambahan uang kerohiman itu akan dimatangkan lagi,” kata Anton.
