”Ini cita-cita berikutnya mengalahkan Amerika. Itu tidak mungkin tercapai kalau tidak ada stabiltias yang panjang,” imbuh dia.
Sedangkan kondisi di Indonesia, hampir tiap lima tahun terjadi kisruh politik. Pada tahun pertama pemerintahan disibukan dengan masalah kabinet. Sedangkan dua tahun terakhir pemerintahan sudah disibukan untuk persiapan periode selanjutnya. ”Sehingga kapan kesempatan untuk bisa mengejar suatu pertumbuhan ekonomi yang tinggi,” tambah dia.
Selain itu, perlu pula membuat target-target yang lebih konkrit untuk mengukur kemajuan bersama. Misalnya disepakati bersama target pendapatan perkapita USD 9 ribu pertahun dengan indeks GINI ratio tertentu. Target terukur itu diturunkan dalam program-program prioritas pemerintah di tiap kementerian. ”Termasuk juga sebaiknya ditetapkan tahun berapa hanya boleh ada orang miskin berapa,” kata Dahlan mencontohkan.
Sementara itu, pengamat politik Prof Indria Samego menuturkan demokrasi tanpa kemakmuran atau kesejahteraan memang akan menimbulkan berbagai macam anomali. Misalnya orang yang kalah dalam kontestasi pemilihan umum atau pilkada membuat kegaduhan yang merusak. Termasuk pula kemenangan yang diperoleh dengan uang politik. ”Kalau masyarakat di negara maju tidak perlu itu suap. Karena ada negara yang memberikan jaminan sosial,” ungkap dia.
Ketua Umum Institut Lembang Sembilan Alwi Hamu mengungkapkan lembaga yang didirikan pada 2003 itu telah melakukan banyak diskusi untuk memecahkan persoalan bangsa. Mulai dari sektor pariwisata, listrik, konstruksi, hingga kemaritiman. Hasil kajian tersebut diserahkan kepada kementerian atau lembaga terkait. ”Semua berkumpul disini untuk satukan sikap. Menyatukan diri untuk menghadapi bagaimana kita berperan di dalam menumbuhkan bangsa ini,” ungkap Alwi. (jun/jpg)