MEDAN, SUMUTPOS.CO –Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Kapolda Sumut) Irjen Pol Paulus Waterpauw menampik tudingan yang menyudutkan dirinya tidak netral dalam gelaran Pemilihan Gubernur Sumatera Utara (Pilgubsu). Pernyataan itu berdasarkan aksi yang dilakukan ratusan mahasiswa dari berbagai kampus di Sumut, pada saat menggelar demonstrasi di DPRD Sumut, Rabu (25/4).
Jenderal bintang dua ini menegaskan bahwa dirinya tidak pernah berpihak atau malah mengkondisikan pada Calon Gubsu 2018.
“Masyarakatlah yang lebih tahu, apakah yang dikatakan mahasiswa itu memang benar. Tapi pernahkah kapolda mengatakan atau mengkondisikan hal seperti itu? Teman-teman mediakan tahu,” ungkapnya kepada wartawan di Markas Kepolisian Daerah Sumatra Utara di Jalan Sisingamangaraja Medan, Kamis (26/4).
Kapolda menyebutkan, apa yang dikatakan mahasiswa seharusnya dapat dibuktikan. Karena Paulus menyatakan tidak pernah mengumpulkan angotanya untuk membicarakan dukungan dalam Pilgubusu 2018.
“Boleh itu dibuktikan di mana dan kapan? Pernahkah saya bicara dengan anggota di Polres atau saya kumpulkan anggota dan bilang kalian harus begini, kan enggak ada,” jelasnya.
Paulus juga menegaskan, malah jika di mana-mana, dirinya selalu bicara soal netralitas. Karenanya ia meminta kepada mahasiswa agar jangan menebarkan fitnah.
“Kitakan di mana-mana selalu bicara netralitas. Saya orangnya fair, kalau tidak benar dan terbukti akan tanggungjawab. Tapi saya minta, teman-teman mahasiswa harus tanggung jawab juga. Jangan suuzon dan jangan fitnah. Berdosa loh kalau fitnah itu,” pungkasnya.
Seperti yang diketahui, dalam aksi demonstrasinya ke DPRD tersebut, mahasiswa mengaku memiliki video Kapolda Sumut Irjen Pol Paulus Waterpauw di duga mengintervensi kepala daerah untuk diarahkan ke salah satu paslon pilgubsu.
“Kami mengecam ini karena kepolisian, TNI dan ASN harus netral,” kata salah seorang mahasiswa, Razak.
Razak juga menyebut kasus JR Saragih yang ditangai Polda Sumut tidak jelas, padahal Bupati Simalungun itu telah ditetapkan sebagai tersangka.
“Kasusnya terkesan berhenti setelah JR Saragih menyatakan dukungan ke Cagub-Cawagubsu Djarot-Sihar. Apa kabar dengan kasus JR. Polda Sumut harus profesional dalam penuntasan kasus ini,” ucapnya.
Atas dasar itu, mahasiswa mendesak DPRD Sumut memanggil Kapolda Sumut yang dianggap tidak netral di Pllgub Sumut.
Razak menandaskan, jika intervensi masih berlanjut, maka Presidium Mahasiswa Sumatera Utara aka melakukan aksi demonstrasi mengepung Mapolda Sumut.
“DPRD Sumut harus mengeluarkan rekomendasi ke Polri agar Kapolda Sumut lrjen Pol Paulus Waterpau dicopot dari jabatannya,” katanya. (mag-1/azw)
