MEDAN-Pembagian Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) di sejumlah wilayah, termasuk di Kota Medan banyak ketimpangan. Warga miskin banyak tak dapat BLSM, sedangkan warga ekonomi menengah malah mendapat BLSM.
Faktanya, di sejumlah Kantor Pos di Kota Medan, banyak warga yang menerima BLSM tersebut memiliki sepeda motor. Seperti di Kantor Pos, Medan Johor, rata-rata warga yang datangn
untuk menerima bantuan itu menggunakan sepeda motor. Begitu juga di Kantor Pos Besar Kota Medan, penerima BLSM ini juga sebagian besar memiliki sepeda motor. “Ini sepada motor saya bang. Saya kredit mulai setahun yang lalu,” sebut Amir (32), seorang penerima BLSM di Kantor Pos Medan Johor.
Keadaan ini sungguh sangat tragis, karena masih banyak warga yang memang betul-betul miskin jutru tidak menerima BLSM ini. “Kami memang tidak dilibatkan dalam pendataan warga miskin ini. Data masyarakat miskin ini berdasarkan data BPS, jadi banyak yang bersalahan,” kata Misno, Kepling 8 Kelurahan Kasawan, Kecamatan Medan Barat.
Sementara itu, sebagian besar warga miskin di Belawan tidak menerima Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM). Hal ini terungkap ketika Anggota DPRD Medan dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) melakukan kunjungan ke Lingkungan 19, Kelurahan Kampung Bahari, Kecamatan Medan Belawan, Rabu (26/6).
Dalam kunjungan tersebut, Ketua Fraksi PPP DPRD Medan Ir Ahmad Parlindungan Batubara didampingi anggota fraksi M Yusuf S Ag terlihat prihatin menyaksikan kehidupan warga yang cukup memprihatinkan namun tidak mendapat Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM). Tampaknya telah terjadi kesalahan pendataan.
Saat anggota dewan menelusuri lorong kumuh perkampungan nelayan di Jalan Bawal dan Jalan Kenanga, ratusan warga mayoritas nelayan ini menyampaikan minimnya perhatian Pemko Medan kepada warga miskin disana. Menurut salah satu perwakilan warga, Martua Pasaribu, selain warga tidak mendapat BLSM juga masih banyak warga yang belum mendapat kartu JPKMS serta beras miskin (raskin) padahal tergolong miskin.
Contohnya saj,a kata Martua, untuk data warga penerima JPKMS dan kartu sehat, warga lingkungan 19 masih banyak yang tidak dapat. Apalagi masalah BLSM, sekitar 200 KK warga lingkungan tersebut tidak mendapat sama sekali. Saat itu juga, Martua Pasaribu menyampaikan data Kartu Keluarga (KK) warga yang belum dapat BLSM kepada anggota dewan Ir Ahmad Parlindungan Batubara didampingi M Yusuf.
Warga berharap, kepada Ahmad Parlindungan Batubara caleg DPRD Sumut dan M Yusuf Caleg DPRD Medan dari Partai PPP agar dapat membantu memfasilitasi kepada pemerintah supaya mendapat BLSM. Begitu juga warga lainnya, Sutarni menyampaikan, kiranya pemerintah dan DPRD Medan dapat memperjuangkan kehidupan warga nelayan yang selama ini terkesan dikesampingkan. Warga berharap Pemko Medan dapat memberikan bantuan bergulir kepada masyarakat untuk menopang ekonomi rakyat.
Sama halnya warga Lingkungan 8 Kelurahan Nelayan Indah, Marsita mengaku banyak warga miskin yang tidak mendapat BLSM. Pada hal sebelumnya warga mendapat bantuan langsung tunai. Diharapkan, Pemko Medan supaya melakukan data ulang terkait data penerima BLSM. Saat itu juga, warga melalui Syahrial Effendi memberikan data sekitar ratusan KK yang tidak mendapat BLSM ke Ahmad Parlindungan.
Sebelumnya, saat menelusuri perkampungan nelayan, Ahmad Parlindungan Batubara bersama M Yusuf menilai warga disana sangat pantas penerima BLSM. “Melihat kondisi rumah saja yang nyaris roboh, warga layak menerima bantuan”, ujar Parlindungan.
Untuk itu, usai menerima data warga yang tidak mendapat BLSM, Parlindungan berjanji akan menyampaikan kepada Pemko Medan. Ahmad Parlindungan menilai, dalam hal pendataan warga miskin sebagai penerima BLSM diyakini ada kekeliruan data. Untuk itu Parlindungan mendesak Pemko Medan supaya segera merevisi kembali data penerima BLSM karena tidak akurat.
Pada kesempatan yang sama Ahmad Parlindungan, untuk membantu perekonomian masyarakat, pihaknya menyarankan warga supaya membentuk kelompok untuk mengelola koperasi dengan dana bergulir. Dengan cara ini waega dapat mempermudah dapat pinjaman dari pemerintah maupun swasta.
Sementara itu, M Yusuf menyampaikan, kepada warga yang tidak mendapat kartu sehat namun benar benar warga miskin, Fraksi PPP DPRD Medan siap memfasilitasi supaya warga dimaksud tetap mendapat pelayanan gratis dari Pemerintah. “Kami siap memperjuangkan keluhan warga asal benar warga tidak mampu,” ujar M Yusuf.
