Partai Keadilan Sejahtera (PKS) makin lantang menyuarakan pertentangan. Setelah menantang KPK untuk ‘telanjang’ bersama dalam sidang dugaan suap daging sapi, kini partai tersebut me-warning Menteri Dalam Negeri, Gamawan Fauzi. Partai dengan lambang bulan sabit kembar ini menegaskan agar Gamawan netral menyikapi pembubaran partai politik yang terbukti korup.
“Jadilah negarawan yang justru mengawal demokrasi. Jangan latah,” kata jurubicara PKS, Mardani Ali Sera, kepada wartawan di Gedung DPR, Jakarta.
Dia malah menantang pemerintah membubarkan partainya apabila di pengadilan terbukti bahwa PKS menggunakan dana korupsi untuk kegiatan politik. “Monggo saja diproses. Walau sebaiknya Mendagri tetap pada posisi netral,” ujarnya.
Dia juga meminta semua pihak tidak terburu-buru menanggapi proses hukum kasus suap impor daging sapi yang melibatkan mantan Presiden PKS, Luthfi Hasan Ishaaq. Mardani juga memastikan bahwa tidak ada sepeser pun uang hasil korupsi yang masuk ke kas partai berlambang bulan sabit kembar itu. Hal ini berdasarkan pemeriksaan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
“Yakin, PPATK dan KPK sudah menyatakan tidak ada aliran ke partai. Monggo dibuktikan,” tegasnya.
Wacana pembubaran parpol sesuai konstitusi bergaung sejak maraknya pemberitaan kasus korupsi yang melibatkan para petinggi Partai Demokrat misalnya Muhammad Nazaruddin, Angelina Sondakh, Andi Mallarangeng dan Anas Urbaningrum. Isu itu membesar lagi ketika kasus korupsi mantan Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Lutahfi Hasan Ishaaq, ditangani KPK.
Gamawan sendiri enggan berandai-andai terkait wacana pembubaran parpol yang terbukti menggunakan dana hasil korupsi. “Kan belum ada partai yang korupsi dalam persidangan,” katanya kepada wartawan di gedung DPR Jakarta, Rabu (26/6).
Wacana pembubaran parpol sesuai konstitusi bergaung sejak maraknya pemberitaan kasus korupsi yang melibatkan para petinggi Partai Demokrat misalnya Muhammad Nazaruddin, Angelina Sondakh, Andi Mallarangeng dan Anas Urbaningrum. Isu itu membesar lagi ketika kasus korupsi mantan Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Lutahfi Hasan Ishaaq, ditangani KPK.
Sementara, menurut Gamawan, pemerintah akan menunggu hasil persidangan kasus suap impor daging sapi yang melibatkan mantan Presiden PKS. “Ya, kita lihat nantilah. Tentu ada keputusan pengadilan yang kita tunggu apapun hasilnya,” jelasnya.
Tapi dia tidak mau memastikan kemungkinan kementeriannya membubarkan parpol bila terbukti sah menggunakan dana bermasalah. “Tidak usahlah berandai-andai,” singkatnya sambil tertawa.
Wabah korupsi yang menjangkiti parpol semakin menggila belakangan ini. Karena itu, beberapa kalangan mendesak penyusunan aturan yang lebih tegas atau sanksi keras kepada partai politik yang anggota dan pengurusnya terlibat kegiatan korupsi.
Menurut peraturan perundang-undangan, partai politik bisa dibubarkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK). Kewenangan MK itu sebagaimana diatur pada Pasal 24C ayat (1) UUD 1945. Alasan pembubaran antara lain, kegiatan partai politik bertentangan dengan UUD 1945 atau akibat yang ditimbulkannya bertentangan dengan UUD 1945.
Tiga Menteri PKS di Zona Rawan
Dinamika politik menjelang reshuffle kabinet semakin dinamis. PKS yang kabarnya hanya akan kehilangan seorang menteri mulai ketar-ketir. Awalya PKS memang dikabarkan hanya akan kehilangan satu kursi menteri yakni Mentan Suswono. Namun belakangan Presiden SBY dikabarkan mengubah rencana. 2 Kursi menteri PKS yakni Menkominfo Tifatul Sembiring dan Mensos Salim Segaf Aljufri kini masuk zona tak aman.
“Kabarnya semua menteri PKS diccopot,” kata sumber kepada sebuah media online di Jakarta, Rabu (26/6/2013).
Sedangkan reshuffle kabinet sendiri kabarnya akan diumumkan Presiden SBY akhir pekan ini. “Reshuffle katanya segera setelah Pak SBY pulang dari Bali,” terang sumber tersebut.
Meski demikian para menteri yang sudah dilarang pergi ke luar negeri mengaku belum tahu kapan diumumkannya reshuffle kabinet. Meskipun tanda-tanda akan adanya reshuffle kabinet semakin kuat.
“Saya kira, kalaupun (reshuffle, Red) ada, dan ditugaskan kepada saya sebagai sekretaris Setgab, pada saat itulah saya akan bicara. Tapi sejauh ini belum,” kata Amir kepada wartawan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (26/6/2013).
Partai Demokrat akan membahas nasib Partai Keadilan Sejahtera di Setgab Koalisi pada rapat koordinasi nasional 29 Juni mendatang. SBY berencana meminta pendapat kader-kadernya terkait nasib PKS yang menentang kebijakan pemerintah dalam menaikkan harga BBM.
“Wajar saja bila pak SBY berdiskusi dengan daerah-daerah, kan pak SBY fungsinya ketum. Meminta masukan segala macam, partai, koalisi. Beliau melakukan rakornas akan dioptimalkan secara maksimal untuk koordinasi dengan daerah, termasuk kalau dimintakan pendapat soal PKS,” jelas Ketua DPP Demokrat Achsanul Qosasi di gedung DPR Jakarta, Rabu (26/6).
Menurutnya, wajar apabila Demokrat juga membahas partai lain termasuk PKS. Pasalnya, di dalam koalisi, Demokrat bertindak sebagai tuan rumah dan PKS sebagai tamu. “Kami tuan rumah. Pada saat koalisi kami mengundang semua partai untuk bergabung, kami ingin menjalankan rumah ini dengan benar. Saat posisi tuan rumah body language tidak bagus, kan tamu biasanya tahu sendiri,” jelas Achsanul.
Meski demikian, anggota Komisi XI DPR itu mengaku partainya tidak dalam posisi mengusir PKS dari keanggotaan koalisi. Menurut Achsanul, polemik yang terjadi saat ini lebih baik disikapi sendiri oleh PKS sebagai tamu. “Ya, semestinya memahami,” tegasnya. (ald/rm/net/jpnn)
