MEDAN, SUMUTPOS.CO – Pemerintah Pusat terus fokus dalam menangani masalah Stunting. Bahkan dalam pidatonya beberapa waktu lalu, Presiden Joko Widodo kembali menekankan kepada semua pemangku jabatan di tingkat Provinsi hingga Kabupaten/Kota agar benar-benar menggunakan dana penanganan stunting dengan tepat sasaran.
Pernyataan serupa juga kembali dikatakan Wali Kota Medan Bobby Nasution saat Rembuk Stunting Tingkat Kota Medan Tahun 2023 di Hotel Santika Dyandra, Rabu (21/6/23) lalu.
Berdasarkan data saat ini, jumlah anak yang terkena stunting di Kota Medan berjumlah 290 anak. Adapun jumlah tersebut, dominan terkena kepada anak yang tinggal di kawasan Medan Utara.
Namun begitu, Pemko Medan melalui Dinas Kesehatan mengklaim jika angka stunting di Kota Medan terus menurun.
“Jumlah anak yang terkena stunting terus menurun. Berdasarkan data kita (Dinkes Medan), pada tahun 2022 ada sekitar 300 lebih anak yang terkena, sekarang tinggal 290 anak,” ucap Kabid Kesehatan Masyarakat (Kesmas) Dinkes Medan dr Helena Rugun Nainggolan, Selasa (27/6/23).
Rugun mengatakan, setiap tahun pihaknya melakukan penimbangan terhadap anak yang terkena stunting sebanyak dua kali, yakni pada bulan Februari dan Agustus.
“Jumlah 290 anak yang terkena stunting itu berdasarkan penimbangan di bulan Februari. Untuk bulan Agustus nanti kita belum tahu hasilnya, mudah-mudahan akan terjadi penurunan kembali,” ujarnya.
Saat disinggung apakah penanganan stunting yang dilakukan saat ini sudah tepat sasaran sesuai arahan Wali Kota Medan, Rugun menyebutkan bahwa Dinkes Medan terus berupaya maksimal dalam penanganan stunting.
“Selalu kita lakukan monitoring terhadap anak yang terkena stunting, baik memberikan makanan pendukungnya dan mengukur tinggi badan anak dengan antropometri,” katanya.
Dijelaskan Rugun, adapun antropometri yang ada saat ini merupakan pemberian dari Pemerintah Pusat melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) senilai 6,5 Miyar.
“Jadi pembelian antropometri tersebut melalui e-katalog. Meski begitu, proses verifikasi dilakukan Kementrian Kesehatan (Kemenkes), kita hanya memilih sesuai kebutuhan,” jelasnya.
Dalam penanganan stunting saat ini, sambung Rugun, pihaknya juga terus berkordinasi dengan seluruh OPD di lingkungan Pemko Medan, termasuk kelurahan yang memiliki anggaran dalam penanganan stunting.
“Jadi kita sifatnya kordinasi. Misalnya Kelurahan Belawan sudah memberikan bantuan terkait sanitasi, kita akan memberikan bantuan makanan,” sambungnya.
Diterangkan Rugun, begitu juga dengan OPD lainnya. Sebab dalam penanganan stunting, seluruh OPD diperbolehkan untuk mengeluarkan sebagaian anggarannya dari APBD.
“Namun harus tepat sasaran. Jadi saya merasa pernyataan Pak Wali kemarin sebagai bentuk penguatan agar setiap OPD lebih tepat dan berkoordinasi dalam penanganan stunting,” pungkasnya. (map/ram)
