MEDAN- Rencana pemerintah mewajibkan belajar mengajar 12 Tahun atau hingga jenjang SLTA sederajat diakui akan berpengaruh terhadap dihilangkannya kutipan uang komite, yang selama ini rentan menimbulkan masalah. Setidaknya dengan wacana tersebut menurut Kadisdik Kota Medan, M Rajab Lubis, masyarakat akan mendapatkan kesempatan besar untuk bisa merasakan pendidikan jenjang SLTA.
“Selama ini dengan program wajib belajar 9 tahun siswa SD hingga SLTP sederajat mendapatkan keringanan lewat bantuan operasional sekolah (BOS) dari pemerintah sehingga peluang masyarakat untuk meniikmati pendidikan hingga jenjang SLTP. Jika program wajib belajar ini diterapkan, maka secara otomatis siswa SLTA sederajat juga mendapatkan kesempatan bantuan operasional dari pemerintah,” ungkap Rajab saat dikonfirmasi, Jumat (26/10).
Menurut Rajab dengan program itu nantinya maka tidak lagi ada alasan pengutipan uang komite bagi siswa SLTA sederajat. Karena menurutnya jika pengutipan uang komite tetap diberlakukan dikhawatirkan akan memberatkan masyarakat untuk sekolah dan terkesan tidak mendukung program wajib belajar 12 tahun.
“Seandainya ada wacana dari komite untuk tidak mengutip uang komite khusus bagi siswa SLTA itu sangat bagus. Karena dengan keputusan dihapuskannya uang komite, maka akan meringankan beban orang tua murid, danmemberikan peluang sebesar-besarnya untuk masyarakat mendapatkan kesempatan sekolah. Sehingga kedepannya sebagaimana prioritas wajib belajar 12 tahun yakni peningkatan kualitas pendidikan hingga taraf SLTA bisa terwujud,” ungkapnya.
Ketua Komite SMAN 4 Medan, Joharis Lubis mengaku dengan adanya wacana program wajib belajar 12 Tahun ini bisa menghiangkan permasalahan uang komite yang sebelumnya juga terjadi di SMAN 4 Medan.
Terutama karena TA 2013/2014, pemerintah sudah menjalankan program pendidikan gratis 12 tahun. Sehingga, biaya operasional SMA Negeri akan ditanggung pemerintah. Dengan ketentuan pemerintah ini, tentu uang komite dihapuskan dan tidak ada kutipan lagi kepada siswa.
“Untuk itu diharapkan program pendidikan gratis 12 tahun segera dilaksanakan, sehingga sekolah tidak perlu lagi membebankan siswa dengan uanng komite untuk biaya operasional sekolah,” ujarnya.(uma)
