MEDAN, SUMUTPOS CO – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengingatkan kepada seluruh Bakal Calon Legislatif (Bacelag), untuk tidak bermain politik uang, dengan melakukan serangan fajar pada Pemilu tahun 2024, untuk mendulang suara masyarakat.
Hal itu, diungkapkan Deputi Bidang Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat KPK RI, Wawan Wardiana dalam pemaparannya saat mengikuti Rapat Sosialisasi Antikorupsi di Ruang Sidang Paripurna Gedung DPRD Sumut, Jumat (27/10/2023).
Wawan mengungkapkan untuk berhati-hati serangan fajar. Ia juga meminta Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan masyarakat aktif melakukan pengawasan terhadap aktivitas transaksi politik setiap tahapan Pemilu 2024.
“Laporkan kalau ada, kita ingatkan masyarakat agar tidak menerimanya. Katakan, kami menolak politik uang,” ucap Wawan.
Wawan mengungkapkan pihaknya, melakukan pemantauan seluruh Indonesia dalam pencegahan politik uang. Termasuk, juga mengurai pengetahuan tentang korupsi, jenis, penyebab, pelaku, dan pencegahan serta penanggulangannya kepada seluruh peserta yang hadir “Tagline kami, hajar serangan fajar,” katanya.
Wawan menjelaskan bahwa KPK senantiasa mengampanyekan 9 nilai integritas antikorupsi yang disebut ‘Jumat Bersepeda KK’, yaitu jujur, mandiri, tanggung jawab, berani, sederhana, peduli, disiplin, adil, dan kerja keras.
“Hal terpenting dalam penanganan korupsi sejak dini adalah membangun nilai integritas yang dimulai dari diri kita sendiri terutama sebagai pelayan publik dan pemimpin. Menolak untuk menjadi korban korupsi dan menjadi pelaku korupsi itu sendiri,” jelas Wawan.
Wawan mengajak seluruh lapisan masyarakat, termasuk anggota DPRD Sumut menerapkan budaya antikorupsi. Ia berharap, melalui sosialisasi antikorupsi yang digaungkan dapat menciptakan semangat dan perilaku antikorupsi dikalangan masyarakat Indonesia, khususnya di Sumut.
Sementara itu, Ketua DPRD Sumut Baskami Ginting, menyambut baik kegiatan sosialisasi antikorupsi tersebut. Ia berpesan kepada generasi muda calon pemimpin bangsa agar senantiasa mengikuti serangkaian program-program sosialisasi agar memahami langkah-langkah dalam bentuk pengawasan.
“Saya selaku ketua DPRD Sumut berpesan kepada generasi muda sebagai calon pemimpin bangsa di masa depan yang harus kita jaga. Ke depan kita harus memberantas korupsi dan mengetahui pendidikan tentang korupsi sejak dini agar tercipta pemimpin yang berintegritas untuk Indonesia,” kata Politisi PDI Perjuangan itu.
Baskami mengungkapkan perlu dilakukan kordinasi antara KPK dengan DPRD Sumut, melakukan sosialisasi dalam sosialisasi dan pencegahan korupsi, dengan tujuan menciptakan budaya antikorupsi.
“Bila perlu dilaksanakan dua kali setahun, agar edukasi kepada masyarakat lebih tinggi khususnya bagi kami anggota dewan, sebab kami ini pengawasan dan sebagai pengawas agar lebih mengetahui langkah – langkah apa yang harus kami kerjakan,” tandas Baskami.(gus/ram)
