MEDAN, SUMUTPOS.CO – Koalisi Masyarakat Sipil Medan-Sumatera Utara (KMS M-SU) Peduli Lapangan Merdeka Medan, mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum dengan mekanisme gugatan warga negara (citizen lawsuit) atas tidak ditetapkannya tanah Lapangan Merdeka Medan sebagai cagar budaya.
Gugatan itu dilakukan di Pengadilan Negeri Medan, 10 November 2020 lalu,dan telah terdaftar dengan Nomor Register Perkara: 756/Pdt.G/2020/PN.MDN. Sebagai tindak lanjut gugatan, Kuasa hukum KMS M-SU, Redyanto Sidi, menghadiri panggilan sidang PN Medan dengan Nomor Register: 756/Pdt.G/2020/PN.MDN pada Rabu (25/11) lalu, sekira pukul 09.00 WIB.
Majelis Hakim dalam perkara ini, yakni Hakim Ketua Dominggus Silaban, Hakim Anggota I Riana Pohan, dan Hakim Anggota II Dahlia Panjaitan. Dalam sidang pertama, Wali Kota Medan selaku tergugat dalam perkara a quo, hadir melalui kuasa hukumnya.
Meskipun pihak tergugat telah beritikad baik dengan menghadirkan kuasa hukumnya, KMS M-SU sedikit kecewa karena tidak merespon tawaran hakim agar menyediakan mediator profesional,” ungkap Redyanto usai persidangan.
Kata Redyanto, harapan KMS M-SU agar Wali Kota Medan hadir langsung dalam sidang mediasi pada Rabu, 2 Desember 2020, untuk mencari solusi. Karena perkara ini merupakan persoalan serius bagi status tanah Lapangan Merdeka Medan.
“Dari KMS M-SU secara in person Prof Usmas Pelly dan kawan-kawan, akan hadir pada sidang mediasi yang akan dilaksanakan 2 Desember nanti,” beber Redyanto lagi.
Hadir dalam sidang itu di antaranya kuasa hukum KMS M-SU dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Humaniora yang terdiri dari Redyanto Sidi, Novri Andi Akbar, Ramadianto, Jaka Kelana, Mahadi Oloan Sitanggang, Fathin Abdullah, dan Suci Adha Aprilianti Sinaga. (prn/saz)
